Pengajar STH Indonesia Jentera, Bivitri Susanti dalam diskusi bertema 'Membaca Kembali Urgensi Kemandirian MK sebagai Penjaga Konstitusi Pasca Pemberhentian Hakim Konstitusi oleh DPR', Selasa (8/11/2022). Foto: ADY

Keputusan pencopotan hakim konstitusi Aswanto dilakukan dalam rapat paripurna DPR 29 September 2022. Pada tanggal yang sama, DPR melayangkan surat kepada Presiden Joko Widodo soal RUU usul insiatif DPR yang akan merevisi lagi UU MK yang memasukkan klausul pasal tentang evaluasi hakim konstitusi. 

Akademisi Beberkan Indikasi Motif Politik Pencopotan Hakim Konstitusi Aswanto

Koalisi Masyarakat Sipil saat diskusi bertajuk 'Evaluasi Kinerja DPR 2019-2022' pekan lalu di Jakarta. Foto: RFQ

Peraturan perundang-undangan untuk kemudahan investasi bisnis ekstraktif sangat erat kaitan dengan investasi di sektor Sumber Daya Alam (SDA) cenderung dibahas secara diam-diam, minim keterbukaan, dan terkesan tergesa-gesa. 

Catatan Walhi Atas Kinerja Kinerja Legislasi DPR di Bidang Lingkungan Hidup

Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia.

Pemerataan terhadap kecenderungan negara-negara melakukan realisasi investasi di Indonesia semakin paten. Hal ini tidak terlepas dari UU Cipta Kerja yang memberikan rasa optimis dan keyakinan bagi investor untuk berinvestasi di Indonesia.

BKPM: Investasi Januari-September Serap 956.122 Tenaga Kerja

Dari berbagai perubahan positif yang terjadi, IDEAS berkesimpulan RUU P2SK yang merupakan amandemen UU No. 21/2008 dan wacana penghapusan kewajiban spin off pada 2023, secara jelas bertabrakan dengan common practice dan melemahkan upaya membesarkan industri perbankan syariah nasional.

RUU P2SK Dinilai Berpotensi Lemahkan Perbankan Syariah

Sentimen terbanyak baik dari Twitter maupun YouTube pada saat sebelum putusan MK.

Melihat Sentimen UU Cipta Kerja dari Twitter dan YouTube

Staf Ahli Menteri ATR/Kepala BPN bidang Hukum Agraria dan Masyarakat Adat, Agus Suyadi. Foto: Humas Kementerian ATR/BPN

Dengan adanya Ranperda terkait dengan tanah ulayat yang khususnya di Sumatera Barat, diharapkan dapat mewujudkan mimpi besar pemerintah, terkait seluruh bidang tanah terdaftar dan terpetakan.

Nasib Tanah Masyarakat Hukum Adat Sumatera Barat dalam UU Cipta Kerja

Gedung MPR/DPR/DPD. Foto: RES

Ada tiga catatan kritis.

YLBHI: RUU Pembentukan Peraturan Justifikasi Buruknya UU Cipta Kerja

Prof Maria SW Sumardjono dan Feri Amsari dalam sebuah diskusi, Rabu (06/04/2022). Foto: MR 34/MR 37

Mulai dari aturan pelaksana yang terbit pasca putusan MK hingga waktu terbit aturan pelaksana yang tak sesuai amanat UU Cipta Kerja.

Ketidakpatuhan Pemerintah Terhadap Putusan MK Terkait UU Cipta Kerja

Beranda

Home

ruu-cipta-kerja

Anda tidak dapat mengakses fitur Hukumonline Pro setelah

Segera lakukan perpanjangan untuk menghindari pemutusan akses fitur Hukumonline Pro.

Nama

Untuk memperpanjang langganan Hukumonline Pro, segera isi formulir di bawah ini dan tim kami akan menghubungi Anda!

Segera perpanjang langganan Anda untuk dapat mengakses seluruh fitur dari Hukumonline Pro.

Cari peraturan, putusan, artikel, klinik, berita, dan lainnya

Perpanjangan langganan Hukumonline Pro Anda sudah kami terima. Anda akan segera dihubungi oleh Tim Hukumonline untuk mendapatkan akses tanpa batas ke berbagai layanan dan produk terbaik dari Hukumonline Pro.

Hukumonline.com

#ruu cipta kerja