Menyiasati Keberadaan PPHN Tanpa Amendemen Konstitusi
Melalui konvensi ketatanegaraan. Bakal ditindaklanjuti dengan pembentukan panitia ad hoc yang akan d...
MPR Diminta Amendemen Konstitusi untuk Penguatan Kewenangan DPD
Kelompok DPD di MPR telah melakukan serangkaian kegiatan, seperti koordinasi dengan Komisi Kajian Ke...
Gagas RUU Pemerintahan Digital, DPD Serap Masukan Pemangku Kepentingan
Transformasi digital bukanlah waktu yang singkat, memerlukan waktu panjang, sehingga diperlukan tata...
Legislator Ini Dorong Terwujudnya Kodifikasi Hukum Acara Penanganan Sengketa Pemilu
Karena selama ini penanganan sengketa pemilu di tiga lembaga berjalan dengan hukum acaranya masing-m...
Memperkuat Partisipasi Publik Bermakna Lewat Teknologi
Melalui perkembangan teknologi dan informasi seharusnya dimanfaatkan betul dalam memunculkan model-m...
Sejumlah Rekomendasi Panel HAN dalam Konferensi Nasional APHTN-HAN 2022
Hasil rekomendasi dari Panel 1 dan 2 HAN dalam KNAPHTN-HAN masing-masing membahas antara lain melipu...
Pemerintah Diminta Segera Merampungkan Aturan Turunan UU TPKS
Ada 10 aturan turunan dengan rincian 5 Peraturan Pemerintah dan 5 Peraturan Presiden yang diamanatka...
Perbedaan DPD dan DPRD
Meskipun sama-sama berdomisili di daerah masing-masing, perbedaan DPD dan DPRD dapat kita lihat...