Sebanyak 256 RUU masuk dalam program legislasi nasional 2020-2024. Dari jumlah itu DPR menetapkan sebanyak 47 Rancangan Undang-Undang (RUU) yang diprioritaskan untuk dibahas tahun 2024. Beberapa RUU telah diterbitkan menjadi UU yakni RUU tentang Perubahan Kedua atas UU No.11 Tahun 2008 tentang informasi dan Transaksi Elektronik; RUU tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta; RUU tentang Kesejahteraan Ibu dan Anak; dan RUU tentang Perubahan atas UU No.5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.
Selain itu, pemerintah dan DPR menerbitkan RUU tentang Perubahan Kedua atas UU No.6 Tahun 2014 tentang Desa dan RUU tentang Perubahan UU No. 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara. Keenam RUU yang diterbitkan tahun 2024 itu mendapat sorotan publik. Apalagi 2 RUU yang disebut terakhir itu diterbitkan antara 2 perhelatan besar demokrasi elektorat yakni Pemilu 2024 dan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024.
Baca Juga:
5 Perusahaan Besar yang Masuk Meja KPPU Sepanjang 2024
Sepanjang 2024, BPKN Terima 1.733 Pengaduan dari Berbagai Sektor
Pertama, UU No.1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas UU No.11 Tahun 2008 tentang informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Beleid yang disahkan dan diundangkan 2 Januari 2024 ini memuat sejumlah substansi baru antara lain mengatur tentang informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik sebagai alat bukti hukum yang sah. Ketentuan itu sebagaimana mandat Putusan MK No.20/PUU-XIV/2016 tentang pengujian materiil UU ITE.
“Informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah,” begitu bunyi Pasal 5 ayat (1) UU 1/2024.
Kemudian memberi landasan hukum untuk jasa penyelenggara sertifikasi elektronik untuk pembuatan tanda tangan elektronik. Layanan yang diselenggarakan melalui penyelenggara sertifikasi elektronik antara lain tanda tangan elektronik, segel elektronik, penanda waktu elektronik, layanan pengiriman elektronik tercatat, autentifikasi situs web, preservasi tanda tangan elektronik dan/atau segel elektronik, identitas digital, dan/atau layanan lain yang menggunakan sertifikat elektronik.
Kedua, UU No. 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas UU No. 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara. Disahkan dan diundangkan 15 Oktober 2024, beleid ini sempat menuai kritik dari kalangan masyarakat sipil. Sebab, substansinya cenderung bagi-bagi kue kekuasaan pasca perhelatan Pemilu 2024 yang berlangsung Februari 2024. Misalnya, mengubah Pasal 15, menghapus batas jumlah Kementerian sesuai kebutuhan Presiden.
















