Logo hukumonline
Personalisasi
Halo,
Anda,

Segera Upgrade paket berlangganan Anda.
Dapatkan fitur lebih lengkap
Ada pertanyaan? Hubungi Kami
Bahasa
id-flag
en-flag
Pidana

Anggota DPRD Melakukan Fat-Shaming, Apa sanksinya?

Anggota DPRD Melakukan Fat-Shaming, Apa sanksinya?
Anggota DPRD Melakukan Fat-Shaming, Apa sanksinya?

PERTANYAAN

Saat gelombang demo terjadi kemarin, terdapat banyak sekali video dan foto yang menunjukkan jalannya demo tersebut. Salah satu video menunjukkan ibu-ibu yang menyuarakan bahwa ia menolak MBG. Video ini menuai reaksi di kolom komentar. Salah satu komentar yang mencolok adalah komentar fat-shaming yang dilontarkan oleh wakil ketua DPRD Cirebon yang mengatakan Lagian siapa yang mau ngasih lo makan???? Udah GEMBROT!!!. Menurut saya, seharusnya hal itu tidak dilontarkan oleh seorang anggota DPRD. Terhadap kejadian tersebut, apakah ada sanksi bagi anggota DPRD yang melakukan fat-shaming? Bagaimana perspektif hukum dalam insiden fat-shaming ini?

Daftar Isi

    INTISARI JAWABAN

    ULASAN LENGKAP

    Terima kasih atas pertanyaan Anda.

    Seluruh informasi hukum dalam Klinik Hukumonline disediakan semata-mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum. Silakan mempelajari Pernyataan Penyangkalan untuk informasi selengkapnya. Untuk memperoleh nasihat hukum yang sesuai dengan kasus Anda, silakan berkonsultasi langsung dengan Konsultan Mitra Justika.

    Definisi Fat-Shaming

    Sebelum menjawab inti pertanyaan Anda, perlu diketahui bahwa definisi fat-shaming menurut Cambridge Dictionary adalah:

    The act of criticizing or drawing attention to someone for being fat, making them feel embarrassed or ashamed.

    Belajar Hukum Secara Online dari Pengajar Berkompeten Dengan Biaya Terjangkau

    Mulai DariRp. 149.000

    Jika diterjemahkan secara bebas, fat-shaming adalah tindakan mengkritik atau menyoroti seseorang karena tubuhnya gemuk, sehingga membuatnya merasa malu atau dipermalukan.

    Penghinaan Ringan

    Secara umum, menurut hemat kami perbuatan yang dilakukan oleh pelaku yang mengatakan “gembrot” dapat berpotensi dikenai sanksi yang terdapat dalam UU 1/2023 tentang KUHP baru yang berlaku sejak 2 Januari 2026.[1]

    Adapun perkataan fat-shaming yang dilontarkan bisa termasuk pada penghinaan ringan diatur dalam Pasal 436 UU 1/2023, sebagai berikut:

    Penghinaan yang tidak bersifat pencemaran atau pencemaran tertulis yang dilakukan terhadap orang lain baik di muka umum dengan lisan atau tulisan, maupun di muka orang yang dihina tersebut secara lisan atau dengan perbuatan atau dengan tulisan yang dikirimkan atau diterimakan kepadanya, dipidana karena penghinaan ringan dengan pidana penjara paling lama 6 bulan atau pidana paling banyak kategori II, yaitu sebesar Rp10 juta.[2]

    Ketentuan di atas mengatur mengenai penghinaan yang dilakukan dengan mengeluarkan perkataan yang tidak senonoh terhadap orang lain. Penghinaan tersebut dilakukan di muka umum dengan lisan atau tulisan, atau di muka orang yang dihina itu sendiri baik secara lisan, tulisan, maupun dengan perbuatan atau dengan tulisan yang dikirimkan kepadanya.[3]

    Sebagai informasi, tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 436 UU 1/2023, tidak dituntut, jika tidak ada pengaduan dari korban tindak pidana.[4]

    Baca juga: Bunyi Pasal 315 KUHP tentang Penghinaan Ringan

    Mengutip R. Soesilo pada bukunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal (hal. 229), kata-kata atau kalimat-kalimat yang dipandang menghina itu tergantung pada tempat, waktu dan keadaan, ialah menurut pendapat umum di tempat itu.

    Adapun dalam Pasal 158 UU 1/2023 dijelaskan bahwa di muka umum adalah di suatu tempat atau ruang yang dapat dilihat, didatangi, diketahui, atau disaksikan oleh orang lain baik secara langsung maupun secara tidak langsung melalui media elektronik yang membuat publik dapat mengakses informasi elektronik atau dokumen elektronik.

    Merujuk pada uraian di atas, menurut hemat kami, tindakan fat-shaming dengan melontarkan kata “gembrot” dapat dikualifikasikan sebagai perkataan yang tidak senonoh terhadap orang lain. Adapun mengenai tempat dilakukannya perbuatan tersebut, kolom komentar media sosial yang dapat diakses oleh publik pada umumnya dapat dipandang sebagai sarana yang memungkinkan suatu pernyataan diketahui oleh khalayak luas. Oleh karena itu, komentar bernada fat-shaming yang disampaikan melalui kolom komentar media sosial berpotensi memenuhi unsur dilakukan di muka umum, sepanjang komentar tersebut dapat diakses oleh orang lain selain pelaku dan korban.

    Dengan demikian, pelaku tindakan fat-shaming dalam kasus Anda berpotensi dijerat berdasarkan ketentuan pasal tersebut.

    Baca juga: Bullying Bisa Dipidana Lewat KUHP Baru, Ini Pemetaan Pasal-Pasalnya

    Lantas, bagaimana apabila pelaku tindakan tersebut merupakan anggota DPRD? Apakah terdapat ketentuan hukum yang secara khusus mengatur perilaku anggota DPRD dalam konteks tersebut?

    Kewajiban dan Larangan Anggota DPRD

    Mengingat pelaku merupakan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (“DPRD”) kabupaten/kota, maka harus juga menelisik ketentuan dalam UU MD3 dan perubahannya.

    Pada ketentuan tersebut, diatur bahwa anggota DPRD kabupaten/kota memiliki larangan dan kewajiban yang harus dipatuhi. Pertama, berhubungan dengan larangannya terdapat pada Pasal 350 UU MD3, yang menyatakan bahwa anggota DPRD kabupaten/kota dilarang untuk:

    1. merangkap jabatan sebagai:
    1. pejabat negara atau pejabat daerah lainnya;
    2. hakim pada badan peradilan; atau
    3. pegawai negeri sipil, anggota Tentara Nasional Indonesia/Kepolisian Negara Republik Indonesia, pegawai pada badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau badan lain yang anggarannya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional (“APBN”)/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (“APBD”).
    1. melakukan pekerjaan sebagai pejabat struktural pada lembaga pendidikan swasta, akuntan publik, konsultan, advokat atau pengacara, notaris, dan pekerjaan lain yang ada hubungannya dengan wewenang dan tugas DPRD kabupaten/kota serta hak sebagai anggota DPRD kabupaten/kota; dan
    2. melakukan korupsi, kolusi, dan nepotisme.

    Kedua, kewajiban anggota DPRD kabupaten/kota terdapat pada Pasal 373 UU MD3, yang meliputi:

    1. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila;
    2. melaksanakan UUD 1945 dan menaati peraturan perundang-undangan;
    3. mempertahankan dan memelihara kerukunan nasional dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
    4. mendahulukan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi, kelompok, dan golongan;
    5. memperjuangkan peningkatan kesejahteraan rakyat;
    6. menaati prinsip demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah;
    7. menaati tata tertib dan kode etik;
    8. menjaga etika dan norma dalam hubungan kerja dengan lembaga lain dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten/kota;
    9. menyerap dan menghimpun aspirasi konstituen melalui kunjungan kerja secara berkala;
    10. menampung dan menindaklanjuti aspirasi dan pengaduan masyarakat; dan
    11. memberikan pertanggungjawaban secara moral dan politis kepada konstituen di daerah pemilihannya.

    Kode Etik DPRD

    Jadi, salah satu kewajiban anggota DPRD kabupaten/kota adalah menaati tata tertib dan kode etik. Perihal kode etik, Pasal 399 UU MD3 mengatur bahwa DPRD kabupaten/kota menyusun kode etik yang berisi norma yang wajib dipatuhi oleh setiap anggota selama menjalankan tugasnya untuk menjaga martabat, kehormatan, citra, dan kredibilitas DPRD kabupaten/kota.

    Bagi DPRD Kabupaten Cirebon, aturan kode etik ini terdapat pada Peraturan DPRD Kabupaten Cirebon 2/2019. Ketentuan kode etik tersebut mengandung aturan mengenai sikap dan perilaku anggota DPRD. Menurut Pasal 4 huruf h Peraturan DPRD Kabupaten Cirebon 2/2019, anggota DPRD dalam bersikap dan berperilaku harus memenuhi ketentuan, salah satunya menaati aturan mengenai kewajiban dan larangan bagi anggota DPRD sesuai peraturan perundang-undangan.

    Lebih lanjut, larangan anggota DPRD Kabupaten Cirebon, bisa ditemukan pada Pasal 14 Peraturan DPRD Kabupaten Cirebon 2/2019, yang mengatur bahwa anggota DPRD dilarang untuk:

    1. merangkap jabatan;
    2. melakukan pekerjaan sebagai pejabat struktural pada lembaga pendidikan swasta, akuntan publik, konsultan, advokat, notaris, dan pekerjaan lain yang ada hubungannya dengan tugas dan wewenang DPRD serta hak sebagai anggota;
    3. korupsi, kolusi dan nepotisme, serta dilarang menerima gratifikasi;
    4. menerima sesuatu dalam bentuk apapun yang dapat mempengaruhi pelaksanaan tugas, wewenang dan fungsinya sebagai anggota;
    5. menggunakan jabatannya untuk mempengaruhi proses penyelidikan, penyidikan, dan pengambilan putusan pada lembaga penegak hukum, yang ditujukan untuk kepentingan pribadi atau di luar negeri dan fungsinya sebagai anggota;
    6. menggunakan jabatannya untuk mencari kemudahan dan keuntungan pribadi, keluarga, sanak famili dan/atau pihak lain yang melakukan usaha atau penanaman modal dalam bidang usaha, untuk meraih kegiatan bidang usaha yang menggunakan APBD dan/atau APBN;
    7. melanggar sumpah/janji anggota;
    8. bersikap, berperilaku dan berucap yang bertentangan dengan norma hukum dan norma agama;
    9. melanggar ketentuan tentang syarat-syarat calon anggota sebagaimana diatur dalam undang-undang pemilihan umum;
    10. melakukan hubungan dengan mitra kerjanya dengan maksud meminta imbalan atau hadiah untuk kepentingan pribadi, baik di dalam maupun di luar gedung DPRD;
    11. merokok di ruang rapat DPRD.

    Berdasarkan ketentuan tersebut, anggota DPRD yang melontarkan ucapan fat-shaming telah melanggar larangan untuk tidak berucap yang bertentangan dengan norma hukum.

    Terhadap pelanggaran tersebut, jika dinyatakan terbukti, anggota DPRD yang bersangkutan dapat dijatuhi sanksi berupa:[5]

    1. teguran lisan;
    2. teguran tertulis;
    3. pemberhentian sebagai pimpinan alat kelengkapan DPRD;
    4. pemberhentian sementara sebagai anggota; atau
    5. pemberhentian sebagai anggota.

    Penjatuhan sanksi di atas dilakukan oleh Badan Kehormatan berdasarkan hasil penyelidikan, verifikasi dan klarifikasi.[6] Berat ringannya sanksi ditentukan berdasarkan berat ringannya pelanggaran yang dinyatakan terbukti dilakukan oleh anggota.[7]

    Jadi, pelaku fat-shaming berpotensi untuk dijerat dengan sanksi pidana berdasarkan pasal penghinaan ringan. Adapun jika pelaku secara bersamaan merupakan anggota DPRD terdapat juga sanksi kode etik.

    Demikian jawaban dari kami semoga bermanfaat.

    Dasar Hukum:

    1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
    2. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
    3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
    4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
    5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
    6. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 2 Tahun 2019 tentang Kode Etik.

    Referensi:

    1. Fat-shaming, Cambridge Dictionary, yang diakses pada tanggal 19 Juni 2026, pukul 15.59 WIB;
    2. R. Soesilo. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal. Bogor: Politeia, 1991.


    [2] Pasal 79 ayat (1) huruf b UU 1/2023.

    [3] Penjelasan Pasal 436 UU 1/2023.

    [4] Pasal 440 UU 1/2023.

    [5] Pasal 15 ayat (1) Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 2 Tahun 2019 tentang Kode Etik (“Peraturan DPRD Kabupaten Cirebon 2/2019”).

    [6] Pasal 15 ayat (2) Peraturan DPRD Kabupaten Cirebon 2/2019.

    [7] Pasal 15 ayat (3) Peraturan DPRD Kabupaten Cirebon 2/2019.

    Punya Masalah Hukum yang sedang dihadapi?

    atau konsultasi via chat mulai Rp30.000