#perkara pidana
Autopsi Forensik Sebagai Alat Bukti Perkara Pidana
Otopsi forensik merupakan suatu pemeriksaan yang dilakukan terhadap mayat yang diduga meninggal akib...
Strategi Pemerintah untuk Implementasi UU TPKS
Ada kelemahan seperti jenis tindak pidana kekerasan seksual dalam Pasal 4 ayat (2) tidak diatur defi...
Ragam Kasus Menjebak Orang untuk Melakukan Kejahatan
Pengadilan Indonesia perlu mengembangkan tes penjebakan yang disinggung Pengadilan HAM Eropa dalam b...
Batas Samar Pelanggaran Pidana dan Administrasi dalam Perkara Lingkungan Hidup
Permasalahan konseptual dalam UU Lingkungan Hidup menjadi penyebab utama. Terbitnya UU Cipta Kerja s...
Penggunaan Teknologi dalam Mengakses Keadilan Perkara Pidana Online
Pengadilan atau dalam hal ini Majelis Hakim harus memperhatikan perlakuan yang sama bagi masy...
Kebutuhan Kode Etik Anggota Majelis Kehormatan Notaris
Pemerintah wajib membuat kode etik bagi anggota MKN yang memiliki kewenangan untuk memberikan perset...
Larangan Hakim Membebankan Biaya Perkara di Luar Ketentuan
Surat Ketua Mahkamah Agung RI No. KMA/155/X/1981 tertanggal 19 Oktober 1981 dan Keputusan Menteri Ke...
Bolehkah Pekerja Tidak Masuk Bekerja Karena Menjadi Saksi di Pengadilan?
� Pada dasarnya menjadi saksi itu merupakan kewajiban hukum bagi setiap orang. Jika menolak maka da...