Majelis hakim konstitusi saat sidang sengketa pemilu. Foto: RES

​​​​​​​Ketiga dalil yang kerap digunakan oleh Pemohon dalam sengketa Pemilu ini secara substansi berhubungan langsung dengan suara pemilih. KPU wajib menjadikan substansi dalil permohonan sengketa Pileg sebagai bahan evaluasi terhadap seluruh jajarannya.

Ini Tiga Dalil Permohonan Sengketa Pileg Paling Laku

Suasana sidang sengketa hasil pemilu di ruang sidang MK. Foto: RES

Sembilan hakim konstitusi akan memberi batasan jumlah saksi dan atau ahli yang dihadirkan sesuai karakteristik perkaranya. 

MK Ingatkan Semua Pihak Sengketa Pileg Hadirkan Saksi/Ahli Berkualitas

Pemilu yang demokratis ini lebih jelas, karena kita memilih orang, sehingga jelas landasan-landasannya yang dapat digunakan untuk memilih.

Memilih Kucing yang Keluar Karung

Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) menilai banyak ASN yang tidak sadar telah melanggar aturan netralitas ASN ketika menggunakan media sosial.

SE Menteri PANRB Wajibkan ASN Netral Pada Pilpres dan Pileg 2019

Ilustrasi pemilu. Ilustrator: BAS

Untuk membantu masyarakat sebagai pemilih menentukan siapa caleg pilihannya termasuk pasangan capres dan cawapres.

Mau Tahu Rekam Jejak Caleg? Cek 6 Portal Berikut Ini

Larangan yang Harus Diperhatikan ASN Jelang Pilpres dan Pileg

<td style="background-color:#cc99ff; width:467.5pt">
<div style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:justify">�</div>
<div style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:justify"><strong><em>Presidential Threshold</em></strong><em> </em>adalah ambang batas perolehan suara yang harus diperoleh oleh partai politik dalam suatu pemilu untuk dapat mengajukan calon presiden. Misalnya dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2009, pasangan calon presiden dan wakil presiden diajukan oleh partai politik atau gabungan partai politik yang memiliki sekurang-kurangnya 25% kursi di Dewan Perwakilan Rakyat (�DPR�) atau 20% suara sah nasional dalam Pemilu Legislatif.</div>
<div style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:justify">�</div>
<div style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:justify">Pada saat ini, ketentuan <em>Presidential Threshold </em>diatur dalam Pasal 222 <a href="https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt59ba5511ab93b/node/534/undang-undang-nomor-7-tahun-2017" style="color:#0563c1; text-decoration:underline">Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum</a> (�UU Pemilu�) <strong>di mana </strong><strong>ambang batas </strong><strong>yang </strong><strong>digunakan adalah perolehan jumlah kursi </strong><strong>DPR</strong><strong> dan suara sah nasional pada pemilu anggota DPR sebelumnya</strong><strong> (pemilu diadakan serentak)</strong>.</div>
<div style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:justify">�</div>
<div style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:justify">Berdasarkan <a href="https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt5badd7a42016d/node/lt5237d6a48b045/putusan-mk-no-53_puu-xv_2017-pengujian-undang-undang-nomor-7-tahun-2017-tentang-pemilihan-umum" style="color:#0563c1; text-decoration:underline">Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 53/PUU-XV/2017</a>, Pasal 222 UU Pemilu tersebut <strong>dinyatakan konstitusional</strong>.</div>
<div style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:justify">�</div>
<div style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:justify">Penjelasan lebih lanjut dapat Anda simak dalam ulasan di bawah ini.</div>
<div style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:justify">�</div>
</td>

Arti <i>Presidential Threshold</i> dalam Pemilu

<td style="background-color:#cc99ff; width:467.5pt">
<div style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:justify">�</div>
<div style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:justify"><strong>Sengketa proses pemilu</strong> adalah sengketa yang terjadi antar-peserta pemilu dan sengketa peserta pemilu dengan penyelenggara pemilu sebagai akibat dikeluarkannya keputusan Komisi Pemilihan Umum (�KPU�), keputusan KPU Provinsi, dan keputusan KPU Kabupaten/Kota. Sedangkan, <strong>sengketa (perselisihan) hasil pemilu</strong> adalah perselisihan antara KPU dan Peserta Pemilu mengenai penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional.</div>
<div style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:justify">�</div>
<div style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:justify">Dalam hal terjadi <u>sengketa hasil pemilu</u>, maka lembaga yang berwenang menyelesaikannya adalah Mahkamah Konstitusi (MK). Tetapi, untuk <u>sengketa proses pemilu</u>, lembaga yang berwenang untuk menerima, memeriksa, dan memutus penyelesaian sengketa proses tersebut adalah Badan Pengawas Pemilu (�Bawaslu�) dan Pengadilan Tata Usaha Negara (�PTUN�). Pengajuan gugatan atas sengketa proses pemilu ke PTUN dilakukan setelah upaya administrasi di Bawaslu telah digunakan.</div>
<div style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:justify">�</div>
<div style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:justify">Penjelasan lebih lanjut dapat Anda simak dalam ulasan di bawah ini.</div>
<div style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:justify">�</div>
</td>

Perbedaan Sengketa Proses dengan Sengketa Hasil Pemilu

Beranda

Home

pileg

Anda tidak dapat mengakses fitur Hukumonline Pro setelah

Segera lakukan perpanjangan untuk menghindari pemutusan akses fitur Hukumonline Pro.

Nama

Untuk memperpanjang langganan Hukumonline Pro, segera isi formulir di bawah ini dan tim kami akan menghubungi Anda!

Segera perpanjang langganan Anda untuk dapat mengakses seluruh fitur dari Hukumonline Pro.

Cari peraturan, putusan, artikel, klinik, berita, dan lainnya

Perpanjangan langganan Hukumonline Pro Anda sudah kami terima. Anda akan segera dihubungi oleh Tim Hukumonline untuk mendapatkan akses tanpa batas ke berbagai layanan dan produk terbaik dari Hukumonline Pro.

Hukumonline.com

#pileg