Ketua Komnas Perempuan Andy Yentriyani saat RDPU dengan Komite III DPD di Komplek Gedung Parlemen, Senin (30/1/2023.  Foto: Istimewa

Hak maternitas yang diupayakan dalam draf RUU KIA, belum mampu memberikan pelindungan secara kuat. Sebab, sanksi atas pelanggaran tersebut justru diatur dalam UU Ketenagakerjaan.

Menyoal Hak Maternitas dalam RUU Kesejahteraan Ibu dan Anak

Ketua Harian DPD Partai Amanat Nasional (PAN) Subang, Suherlan. Foto: RES

Untuk kebutuhan penyidikan, penyidik KPK menahan Ketua Harian DPD Partai Amanat Nasional (PAN) Subang, Suherlan. Sebelumnya, KPK telah menetapkan beberapa pihak sebagai tersangka.

KPK Tetapkan Tersangka Baru Dugaan Suap Pengurusan Dana Perimbangan

Syarat untuk menjadi calon anggota legislatif kini semakin mudah, lantaran pendaftaran calon anggota legislatif tidak diwajibkan menyertakan SKCK hingga mantan narapidana boleh mencalonkan diri sepanjang jujur mengemukakan statusnya kepada publik.

Minat Menjadi Caleg 2024? Begini Syaratnya Menurut Undang-Undang

<a href="https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt4ca2eb6dd2834/node/lt49c8ba3665987/uud-undang-undang-dasar-1945?utm_source=website&amp;utm_medium=internal_link_klinik&amp;utm_campaign=UUD_1945" style="color:blue; text-decoration:underline">UUD 1945</a> sebelum amendemen mengatur bahwa MPR sebagai lembaga tertinggi negara yang memiliki fungsi menetapkan Ketetapan MPR (&ldquo;Tap MPR&rdquo;) yang bersifat mengatur (regeling). 

Namun, dengan adanya amendemen UUD 1945, MPR tidak dapat lagi mengeluarkan Tap MPR yang bersifat regeling. MPR hanya bisa mengeluarkan Tap MPR yang bersifat beschikking. Lalu, bagaimana proses pembentukan Tap MPR berdasarkan UUD 1945 sebelum amendemen dan apa contoh Tap MPR?

&nbsp;

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini.

Kewenangan MPR Mengeluarkan Tap MPR Pasca Amendemen UUD 1945

Prolegnas merupakan pedoman dan pengendali penyusunan peraturan perundang-undangan tingkat pusat yang mengikat lembaga yang berwenang membentuk peraturan perundang-undangan.

Mengenal Program Legislasi Nasional

Presiden Joko Widodo saat menyampaikan pidato kenegaraan pada Sidang Tahunan MPR dan Sidang Bersama DPR - DPD Tahun 2022 di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (16/8/2022)

Presiden Joko Widodo Hadiri Sidang Tahunan MPR 2022 

Pada umumnya, masyarakat dapat mengajukan RUU melalui berbagai cara baik secara daring maupun luring. Mulai dari menjumpai anggota DPR dan DPD pada saat kunjungan kerja, meminta audiensi, hingga memberikan masukan secara daring melalui website tertentu.

&nbsp;

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini.

Simak! Begini Cara Masyarakat Usulkan UU

Anggota DPD RI Fahira Idris meyakini kebijakan kenaikan UMP ini sudah melalui kajian yang komprehensif baik dari sisi realita hukum terutama irisannya dengan PP No 36 tahun 2021 tentang Pengupahan yang merupakan aturan turunan UU Cipta Kerja pasca putusan MK.

Legislator Ini Sarankan Anies Ajukan Banding Putusan PTUN Soal UMP 2022

Beranda

Home

Anda tidak dapat mengakses fitur Hukumonline Pro setelah

Segera lakukan perpanjangan untuk menghindari pemutusan akses fitur Hukumonline Pro.

Nama

Untuk memperpanjang langganan Hukumonline Pro, segera isi formulir di bawah ini dan tim kami akan menghubungi Anda!

Segera perpanjang langganan Anda untuk dapat mengakses seluruh fitur dari Hukumonline Pro.

Cari peraturan, putusan, artikel, klinik, berita, dan lainnya

Perpanjangan langganan Hukumonline Pro Anda sudah kami terima. Anda akan segera dihubungi oleh Tim Hukumonline untuk mendapatkan akses tanpa batas ke berbagai layanan dan produk terbaik dari Hukumonline Pro.

Hukumonline.com

#dpd