#terorisme

Lumrah dilakukan dalam hubungan diplomatik antar-negara. Sebab, hal ini diatur dalam Pasal 9 Konvens...

Beneficial ownership menjadi isu yang sangat strategis dan lintas sektor, terutama terkait pencegaha...

Berharap negara sebagai membayarkan kompensasi itu kepada korban.

Pelibatan TNI dalam menangani terorisme sudah diatur UU TNI.

Kedua direktorat tersebut masuk pada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum (JAM Pidum).

Beberapa di antaranya ada yang narapidana korupsi, narkotika dan terorisme.

Agar menjadi satu alat bukti yang sah di pengadilan sesuai dengan hukum acara.

Tanpa disadari, sektor jasa keuangan dan PJK bisa menjadi fasilitator pendanaan proliferasi WMD.