 Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual (Plt. Dirjen KI), Razilu. Foto: RES

DJKI juga menjalankan program Sertifikasi Pusat Perbelanjaan Berbasis KI untuk menjadikan kekayaan intelektual sebagai pendukung Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).

DJKI Siapkan 16 Program Unggulan Dukung Program Prioritas Nasional 2022

Dengan adanya perancangan dan pengembangan skema pembiayaan berbasis KI serta sistem pemasaran produk ekonomi kreatif berbasis KI maka dapat memberikan stimulus bagi pengembangan ekosistem ekonomi kreatif di Indonesia.

PP Ekonomi Kreatif Jadi Terobosan Regulasi Perkuat Ekraf Tanah Air

DJKI mengadakan konferensi pers isu terkini perihal kekayaan intelektual, Selasa (26/7).

Semua orang berhak mengajukan merek, tapi tidak semua orang bisa mendapatkan merek.

Pendaftaran Merek Citayam Fashion Week Harus Kantongi Izin Pencipta 

Lembaga keuangan perlu cermat dalam melakukan penilaian/valuasi atas kekayaan intelektual yang diajukan oleh pelaku ekonomi kreatif.

KI Sebagai Jaminan Fidusia, Ini yang Harus Dipersiapkan Bank dan Pelaku Usaha 

Vice President Indonesian Corporate Counsel Association (ICCA) Yanne Sukmadewi (kanan) saat Webinar Anti Counterfeiting Issues In Indonesia-Lesson Learned, Kamis (2/9/2021). Foto: FNH

Saat pelanggaran terjadi, pelaku usaha bisa melakukan dua hal sebelum memilih langkah litigasi yakni internal focus dan external effort.

Tips untuk Pelaku Usaha Saat Menangani Pelanggaran Merek

<p style="margin-left:0in; margin-right:0in">Pendaftaran nama usaha setidaknya bisa berarti 2 hal:</p>

<ol>
	<li>Pendaftaran nama badan usaha dalam proses pendirian;</li>
	<li>Pendaftaran nama badan usaha sebagai merek.</li>
</ol>

<p style="margin-left:0in; margin-right:0in">Nama badan usaha dan merek itu merupakan kedua hal yang berbeda. Bagaimana prosedur pendaftaran masing-masing?</p>

<p style="margin-left:0in; margin-right:0in">Penjelasan lebih lanjut dapat Anda klik ulasan di bawah ini.</p>


Mau Mendaftarkan Nama Usaha? Ikuti Panduan Ini!

<div style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:justify">Pada dasarnya Direktorat Merek dan Indikasi Geografis, Kementerian Hukum dan HAM yang akan melakukan pemantauan dan penegakan hukum terkait pelaksanaan <a href="https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt5850fd588be8e/node/534/undang-undang-nomor-20-tahun-2016?PHPSESSID=bb0n40vu5o8fs6cn4qehpnibl0" style="color:#0563c1; text-decoration:underline">Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis</a>. Akan tetapi, untuk melakukan tindakan terhadap pihak yang menjual barang palsu, tetap harus ada pengaduan terlebih dahulu dari pemilik merek atau pemegang lisensi.</div>

<div style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:justify">&nbsp;</div>

<div style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:justify">Penjelasan selengkapnya silakan klik ulasan di bawah ini.</div>


Penegakan Hukum Perdagangan Barang-barang 'KW'

<td style="background-color:#ccc0d9; width:473.65pt">
<div style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:justify">�</div>
<div style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:justify">Merujuk pada artikel <a href="http://e-book.dgip.go.id/media-hki/?book=media-hki-vol-v-no-3juni-2008" style="color:#0563c1; text-decoration:underline">Perkembangan Sistem Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia</a> yang dimuat dalam <em>Media HKI: Buletin Informasi dan Keragaman HKI</em> yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual (�Ditjen HKI�), Vol. V/No.3/Juni 2008 (hal. 11). Dengan dikeluarkannya Surat Keputusan Menteri Hukum dan PerUndang-Undangan RI Nomor M.03.PR.07.10 Tahun 2000 dan Persetujuan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara, dalam surat Nomor 24/M/PAN/1/2000 istilah �Hak Kekayaan Intelektual� (tanpa �Atas�) dapat disingkat �HKI� atau akronim �HaKI� telah resmi dipakai. Jadi bukan lagi Hak Atas Kekayaan Intelektual (dengan �Atas�).</div>
<div style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:justify">�</div>
<div style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:justify">Namun, kemudian terdapat perubahan lagi jika melihat ke dalam Bab II dengan judul Organisasi, Bagian Kesatu dengan judul Sub Bab Susunan Organisasi pada <strong>Pasal 4 </strong><a href="http://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt5562d17584ba5/node/lt51ee1f94e7fb5/perpres-no-44-tahun-2015-kementerian-hukum-dan-hak-asasi-manusia" style="color:#0563c1; text-decoration:underline">Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2015 tentang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia</a>, disebutkan bahwa Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia salah satunya terdiri atas <strong>Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (�Ditjen KI�)</strong>.</div>
<div style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:justify">�</div>
<div style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:justify">Dapat disimpulkan bahwa telah terjadi perubahan istilah yang tadinya dalam <a href="http://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt4c1b38fbda2a7/node/lt4b594d343d486/peraturan-presiden-nomor-24-tahun-2010" style="color:#0563c1; text-decoration:underline">Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara</a> (�Perpres 24/2010�)<strong> </strong>adalah Ditjen HKI, <strong>diubah dalam Perpres 44/2015 menjadi Ditjen KI.</strong></div>
<div style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:justify">�</div>
<div style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:justify">Penjelasan lebih lanjut dapat Anda simak dalam ulasan di bawah ini.</div>
<div style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:justify">�</div>
</td>

Dasar Hukum Perubahan Istilah HAKI Menjadi HKI, Kemudian KI

Beranda

Home

ditjen-hki

Anda tidak dapat mengakses fitur Hukumonline Pro setelah

Segera lakukan perpanjangan untuk menghindari pemutusan akses fitur Hukumonline Pro.

Nama

Untuk memperpanjang langganan Hukumonline Pro, segera isi formulir di bawah ini dan tim kami akan menghubungi Anda!

Segera perpanjang langganan Anda untuk dapat mengakses seluruh fitur dari Hukumonline Pro.

Cari peraturan, putusan, artikel, klinik, berita, dan lainnya

Perpanjangan langganan Hukumonline Pro Anda sudah kami terima. Anda akan segera dihubungi oleh Tim Hukumonline untuk mendapatkan akses tanpa batas ke berbagai layanan dan produk terbaik dari Hukumonline Pro.

Hukumonline.com

#ditjen hki