<p style="margin-left:0cm; margin-right:0cm; text-align:justify">Hukum Pidana Internasional (HPI) mengenal teori tanggung jawab negara dan tanggung jawab individu atas kejahatan internasional yang dilakukan. Namun, dalam kejahatan yang melibatkan negara, negara seringkali memiliki alasan untuk menghindari kewajiban untuk menuntut pelaku, sehingga tercipta iklim impunitas.</p>

<p style="margin-left:0cm; margin-right:0cm; text-align:justify">&nbsp;</p>

<p>Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini.</p>


Tanggung Jawab Negara dan Individu atas Kejahatan Internasional

Massa berdemo menolak Pimpinan Pasukan Junta Militer Myanmar (Tatmadaw) Jenderal Min Aung Hlaing yang hadir dalam KTT ASEAN di Gedung Sekretariat ASEAN, Jakarta, tahun lalu. Foto: RES

Salah satu cara yang bisa dilakukan adalah pemerintah Republik Indonesia harus mengakui National Unity Government (NUG) sebagai pemerintahan yang sah di Myanmar karena berasal dari hasil pemilihan yang demokratis di tahun 2020. 

Mantan Jaksa Agung Ingatkan Pemerintah Dorong Myanmar Menuju Demokrasi

<p>Mengenai apa yang dimaksud dengan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) berat, pelanggaran HAM berat adalah pelanggaran HAM sebagaimana dimaksud dalam <a href="https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/17499/undangundang-nomor-26-tahun-2000/document?utm_source=website&amp;utm_medium=internal_link_klinik&amp;utm_campaign=uu_pengadilan_ham">UU 26/2000</a> yang meliputi kejahatan genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan.</p>

<p>UU 26/2000 hanya mengadopsi 2 dari 4 kejahatan internasional yang diatur dalam Statuta Roma, yakni kejahatan genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan, dan tidak memasukkan &ldquo;kejahatan perang&rdquo; dan &ldquo;kejahatan agresi&rdquo;.</p>

<p>Tidak dimasukkannya substansi &ldquo;kejahatan perang&rdquo; serta &ldquo;kejahatan agresi&rdquo; menjadi permasalahan tersendiri, terutama jika ditemukan pelanggaran berat HAM perihal &ldquo;kejahatan perang&rdquo; dan &ldquo;kejahatan agresi&rdquo; di kemudian hari, konsekuensinya adalah kejahatan tersebut tidak dapat dituntut dan diadili berdasarkan UU 26/2000.</p>

<p>Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini.</p>


Apa yang Dimaksud dengan Pelanggaran HAM Berat?

<p style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:justify">Untuk menentukan suatu kejahatan genosida perlu diperhatikan dua hal, yaitu <em>Actus Reus</em> (tindakan jahat) dan <em>Mens Rea</em> (niat jahat). Dalam hal ini, tindakan pembunuhan dan pemerkosaan yang dilakukan terhadap etnis Rohingya memang memenuhi unsur <em>Actus Reus </em>(tindakan jahat) sebagaimana yang tercantum dalam <strong><a href="https://treaties.un.org/doc/publication/unts/volume%2078/volume-78-i-1021-english.pdf" style="color:#0563c1; text-decoration:underline">Konvensi Genosida</a></strong><strong> </strong>dan <strong><a href="https://legal.un.org/icc/statute/99_corr/cstatute.htm" style="color:#0563c1; text-decoration:underline">Statuta Roma</a></strong>.</p>

<p style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:justify">Namun dalam menentukan <em>Mens Rea</em> dalam kasus tersebut bukanlah hal yang mudah dan memerlukan kajian yang lebih dalam. Meski demikian, tim pencari fakta PBB menyimpulkan bahwa terdapat informasi yang cukup untuk memulai penyidikan dan penuntutan pejabat senior militer Myanmar atas kejahatan genosida.</p>

<p>Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini.</p>


Kejahatan Genosida dalam Konteks Hukum Internasional

<div style="margin-left:0in; margin-right:0in">Pada dasarnya, tidak ada perbedaan jelas antara kejahatan internasional dan kejahatan transnasional. Meskipun demikian, perbedaan keduanya dapat diidentifikasi berdasarkan klasifikasi tindak pidana masing-masing kejahatan.</div>

<div style="margin-left:0in; margin-right:0in">&nbsp;</div>

<div style="margin-left:0in; margin-right:0in">Berdasarkan tolok ukur tersebut, kejahatan internasional tidak selalu bersifat lintas batas negara, sepanjang menimbulkan keresahan masyarakat internasional. Sementara, kejahatan transnasional bersifat lintas batas negara, karena mengandung unsur-unsur yang menyangkut dua negara atau lebih.</div>

<div style="margin-left:0in; margin-right:0in">&nbsp;</div>

<div style="margin-left:0in; margin-right:0in">Penjelasan lebih lanjut dapat Anda klik ulasan di bawah ini.</div>


Perbedaan Kejahatan Internasional dengan Transnasional

Sejumlah massa yang tergabung dalam Sahabat Muslim Rohingya melakukan aksi di Kedubes Myanmar, di Jakarta, Senin (4/9). 

Aksi Bela Rohingya

Tindakan-tindakan yang Termasuk Kejahatan terhadap Kemanusiaan

Beranda

Home

genosida

Anda tidak dapat mengakses fitur Hukumonline Pro setelah

Segera lakukan perpanjangan untuk menghindari pemutusan akses fitur Hukumonline Pro.

Nama

Untuk memperpanjang langganan Hukumonline Pro, segera isi formulir di bawah ini dan tim kami akan menghubungi Anda!

Segera perpanjang langganan Anda untuk dapat mengakses seluruh fitur dari Hukumonline Pro.

Cari peraturan, putusan, artikel, klinik, berita, dan lainnya

Perpanjangan langganan Hukumonline Pro Anda sudah kami terima. Anda akan segera dihubungi oleh Tim Hukumonline untuk mendapatkan akses tanpa batas ke berbagai layanan dan produk terbaik dari Hukumonline Pro.

Hukumonline.com

#genosida