Koalisi: Pemerintah Tidak Singgung Represi Digital dalam Sidang UPR Keempat
Pemerintah Indonesia dinilai gagap dalam mengenali pentingnya pemenuhan hak-hak digital masyarakat.
Beragam Catatan Koalisi Terhadap Paparan Pemerintah di Sidang UPR Keempat
Dalam sidang UPR Keempat di Dewan HAM PBB pemerintah Indonesia dinilai tidak memberikan informasi ya...
Dialog UPR ke-4, Indonesia Sebut Sejumlah Tantangan dalam Pembangunan Nasional Bidang HAM
Dalam dialog interaktif yang dihadiri 108 negara anggota PBB itu, Indonesia mendapatkan beberapa per...
Kementerian Luar Negeri Gelar FGD Bahas Konvensi Kejahatan Siber
Menghadirkan berbagai kementerian dan lembaga serta para pemangku kepentingan terkait di Jakarta, te...
Lingkungan Hidup yang Bersih-Sehat sebagai HAM Universal
Pada Kamis (28/7/2022) lalu, PBB menerbitkan resolusi pengakuan terhadap hak atas lingkungan yang be...
Komnas Perempuan Dorong Ratifikasi Konvensi Penghilangan Paksa
Belum diratifikasinya konvensi Perlindungan Dari Penghilangan paksa berdampak pada terhambatnya peme...
Piagam PBB dan Hukum Internasional sebagai Navigasi Perdamaian Indo-Pasifik
Terdapat tiga poin penting mewujudkan perdamaian dan stabilitas Indo-Pasifik yakni paradigma kolabor...
Pemerintah Siapkan Laporan UPR 2022 untuk Dewan HAM PBB
Kementerian Hukum dan HAM serta Kementerian Keuangan, telah menyelenggarakan serangkaian kegiatan da...