Perlu kami luruskan bahwa izin mendirikan bangunan (&ldquo;IMB&rdquo;) dalam <a href="https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt5fa0c347b9d4e?utm_source=website&amp;utm_medium=internal_link_klinik&amp;utm_campaign=UU_Cipta_Kerja">UU Cipta Kerja</a> sudah tidak berlaku dan diganti dengan perizinan bangunan gedung (&ldquo;PBG&rdquo;). Akan tetapi jika memang IMB sudah terbit, maka IMB tetap berlaku. Adapun, jika terdapat ketidaksesuaian luas bangunan rumah antara fakta di lapangan dengan data yang termuat di IMB, pihak developer dan juga pembeli dapat dikenai sanksi baik sanksi administratif maupun sanksi pidana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini.

Luas Rumah KPR Berbeda dengan di IMB, Ini Konsekuensinya

Langkah hukum yang dapat ditempuh untuk mempertahankan hak hukum atas tanah Anda adalah dengan mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum ke pengadilan setempat sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 <a href="https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/17229/node/686?utm_source=website&amp;utm_medium=internal_link_klinik&amp;utm_campaign=KUHPerdata">KUH Perdata</a> atas dasar penghuni rumah antara lain mendirikan bangunan, memakai tanah tanpa izin yang berhak atau kuasanya yang sah, atau penyerobotan tanah.

Adapun pembongkaran bangunan liar atau rumah orang lain yang berdiri di atas tanah Anda, seharusnya Anda tidak melakukannya sendiri tanpa berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan dibawah ini.

Menghancurkan Bangunan Liar di Lahan Sendiri, Bisa Dipidana?

Ilustrasi: HOL

Sebelum mengurus SLF, pemilik bangunan harus memastikan kategori SLF yang dibutuhkan.

Tata Cara Pengurusan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan

​​​​​​​Wajib apa tidak memberikan komisi kepada broker properti sampai hukumnya jika pengusaha menolak pengajuan cuti tahunan pekerja turut dibahas Klinik Hukumonline.

​​​​​​​Kurir Ekspedisi Mengambil Foto Tanpa Izin hingga Tanggung Jawab Kontraktor Jika Terjadi Kegagalan Bangunan

Untuk mengetahui legalitas pendirian bangunan gedung yang dijalankan sebagai hotel, terdapat beberapa perizinan yang harus diperiksa kesesuaiannya.

Pertama, terkait bangunan gedung. Harus ditelaah terlebih dahulu apakah bangunan tersebut telah memenuhi standar teknis bangunan gedung sesuai fungsi dan klasifikasinya atau belum, termasuk di dalamnya kesesuaian bangunan gedung dengan dokumen-dokumen yang wajib dimiliki pemilik gedung.

Kedua, terkait perizinan usaha pariwisata yang dijalankan pelaku usaha. Harus diperiksa terlebih dahulu apakah pelaku usaha telah mengantongi perizinan usaha untuk menjalankan usaha hotel dan/atau travel tersebut.

Jika tidak memenuhi perizinan sebagaimana dimaksud di atas, apa sanksinya? Adakah upaya hukum yang bisa dilakukan masyarakat?

&nbsp;

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda klik ulasan di bawah ini.

Jika Terganggu Aktivitas Hotel ‘Gelap’, Lakukan Ini

Analisis Dampak Lalu Lintas (&ldquo;Andalalin&rdquo;) adalah serangkaian kegiatan kajian mengenai dampak lalu lintas dari pembangunan pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur yang hasilnya dituangkan dalam bentuk dokumen hasil analisis dampak lalu lintas.

Setiap rencana pembangunan atau pengembangan bangunan atau infrastruktur tertentu wajib&nbsp;dilakukan Andalalin.

Bangunan apa saja yang dimaksud? Bagaimana ketentuannya?

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda klik ulasan di bawah ini.

Bangunan-bangunan Ini Wajib Dilengkapi Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin)!

Tata cara eksekusi hak tanggungan telah diatur dalam <a href="https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/11822/node/662/uu-no-4-tahun-1996-hak-tanggungan-atas-tanah-beserta-benda-benda-yang-berkaitan-dengan-tanah">Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas Tanah Beserta Benda-benda yang Berkaitan dengan Tanah</a> yang menegaskan adanya kekuatan eksekutorial pada Sertifikat Hak Tanggungan.

Namun bagaimana jika hasil eksekusi hak tanggungan tidak cukup untuk melunasi utang atau misalnya kreditur justru mengeksekusi harta benda debitur lainnya, padahal telah ada hak tanggungan?

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda klik ulasan di bawah ini.

Jika Eksekusi Hak Tanggungan Tak Cukup Lunasi Utang

Setiap bangunan gedung harus memenuhi standar teknis bangunan gedung sesuai dengan fungsi bangunan gedung dan klasifikasi bangunan gedung.

Standar teknis bangunan gedung yang harus dipenuhi di antaranya meliputi ketentuan intensitas bangunan gedung yang berkaitan dengan kepadatan dan ketinggian serta jarak bebas bangunan gedung.

 
Bagaimana ketentuannya?

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda klik ulasan di bawah ini.

Gedung Tinggi Dibangun Dekat Pemukiman, Ini Ketentuannya! 

Beranda

Home

bangunan

Anda tidak dapat mengakses fitur Hukumonline Pro setelah

Segera lakukan perpanjangan untuk menghindari pemutusan akses fitur Hukumonline Pro.

Nama

Untuk memperpanjang langganan Hukumonline Pro, segera isi formulir di bawah ini dan tim kami akan menghubungi Anda!

Segera perpanjang langganan Anda untuk dapat mengakses seluruh fitur dari Hukumonline Pro.

Cari peraturan, putusan, artikel, klinik, berita, dan lainnya

Perpanjangan langganan Hukumonline Pro Anda sudah kami terima. Anda akan segera dihubungi oleh Tim Hukumonline untuk mendapatkan akses tanpa batas ke berbagai layanan dan produk terbaik dari Hukumonline Pro.

Hukumonline.com

#bangunan