Ketua KPK Firli Bahuri saat jumpa pers di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis (27/10). Foto: RES

Dari awal proses pengurusan HGU, Sudarso (SDR) selalu diminta untuk aktif menyampaikan setiap perkembangannya pada Frank Wijaya (FW).  

Begini Konstruksi Perkara Suap Eks Kepala BPN Riau

Terdapat banyak peraturan yang mengatur tanggung jawab kontraktor atau kewajiban penyedia jasa konstruksi untuk memenuhi kewajiban dan standar tertentu yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Jika dilanggar, penyedia jasa konstruksi dapat diancam dengan sanksi administratif, digugat, dan bahkan dijerat pidana.&nbsp; 

Salah satunya, penyedia jasa konstruksi wajib mengganti atau memperbaiki kegagalan bangunan yang disebabkan kesalahannya. 

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini.

Tanggung Jawab Kontraktor Jika Terjadi Kegagalan Bangunan

Ilustrasi: BAS

Penyesuaian dilakukan pemerintah untuk meningkatkan iklim usaha konstruksi yang lebih kondusif.

Pemerintah Turunkan Tarif PPH Final Jasa Konstruksi, Begini Pokok Aturannya

Berdasarkan kondisi kontrak kerja Anda (Perjanjian Kerja Waktu Tertentu/PKWT) yang dilakukan dalam jangka waktu dari tahun 2009 hingga kini tahun 2021 (12 tahun), dan diperbaharui setiap tahun kemudian dalam 3 tahun masa kerja diberikan masa jeda diberhentikan 1 bulan, hal tersebut bertentangan dengan ketentuan perpanjangan dan pembaharuan PKWT dalam <a href="https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/13146/node/10/undangundang-nomor-13-tahun-2003">Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan</a> sebelum diubah oleh <a href="https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt5fa0c347b9d4e">Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja</a> (&ldquo;UU Cipta Kerja&rdquo;).

Maka, PKWT tersebut batal demi hukum dan status Anda demi hukum menjadi karyawan tetap. Anda dapat menuntut perusahaan untuk menetapkan Anda menjadi karyawan tetap, dan mendapatkan hak-hak yang seharusnya Anda terima. Bagaimana caranya?

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda klik ulasan di bawah ini.

Status Karyawan Berubah dari Kontrak Menjadi Tetap Jika Tak Penuhi Ketentuan Ini

Mengulas tiga aspek mendasar kontrak pemerintah. Mulai dari elaborasi konsep dan jenis-jenis kontrak pemerintah, uraian perkembangan regulasi terkait kontrak pemerintah, hingga kajian aneka putusan sengketa kontrak pemerintah. Ditulis oleh para akademisi kampus, peneliti, hingga praktisi di kementerian negara. 

Segala Hal Soal Kontrak Pemerintah dalam Satu Buku

Joint Operation atau yang dikenal dengan istilah Kerja Sama Operasi (&ldquo;KSO&rdquo;) adalah kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk bersama-sama melakukan suatu kegiatan usaha guna mencapai suatu tujuan tertentu.

Sepanjang penelusuran kami, tidak ada peraturan perundang-undangan yang mengatur pembentukan KSO dengan perusahaan asing secara umum. Akan tetapi, dalam peraturan yang lebih spesifik di masing-masing bidang usaha, terdapat aturan yang berkaitan dengan hal ini.

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda klik ulasan di bawah ini.

Aturan Joint Operation dengan Perusahaan Asing

Dalam hal terjadi kecelakaan yang disebabkan kelalaian pemilik dan/atau pengguna bangunan dalam memenuhi kewajiban-kewajiban yang diatur dalam <a href="https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/12622/undangundang-nomor-28-tahun-2002/">Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung</a> sebagaimana telah diubah dengan <a href="https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt5fa0c347b9d4e/undang-undang-nomor-11-tahun-2020/">Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja</a>, maka pengusaha gedung (termasuk mal, hotel, dan sebagainya) selaku pemilik dan/atau pengguna bangunan dapat dijerat sanksi pidana sesuai dengan derajat akibat kelalaiannya.

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda klik ulasan di bawah ini.

Tanggung Jawab Pengusaha Gedung Atas Kerusakan Bangunan Hingga Menelan Korban

Jika dalam perjanjian sewa-menyewa antara Anda selaku penyewa dan pemilik ruko selaku pemberi sewa tertulis bahwa pemilik ruko berkewajiban menyediakan saluran drainase, namun kenyataannya Anda tidak menerima fasilitas tersebut, maka pemilik ruko telah melakukan wanprestasi, yang dapat Anda jadikan dasar untuk menggugat pemilik ruko.

Di samping itu, bangunan gedung yang dibangun harus memenuhi ketentuan aspek kesehatan bangunan gedung, salah satunya meliputi sistem pengelolaan air berupa penyediaan air minum, air limbah, dan air hujan. Jika kewajiban tersebut tidak dipenuhi, pemilik bangunan dapat dikenakan sanksi administratif hingga pidana.

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda klik ulasan di bawah ini.

Bisakah Menggugat Pemilik Ruko yang Tak Sediakan Saluran Drainase?

Beranda

Home

konstruksi

Anda tidak dapat mengakses fitur Hukumonline Pro setelah

Segera lakukan perpanjangan untuk menghindari pemutusan akses fitur Hukumonline Pro.

Nama

Untuk memperpanjang langganan Hukumonline Pro, segera isi formulir di bawah ini dan tim kami akan menghubungi Anda!

Segera perpanjang langganan Anda untuk dapat mengakses seluruh fitur dari Hukumonline Pro.

Cari peraturan, putusan, artikel, klinik, berita, dan lainnya

Perpanjangan langganan Hukumonline Pro Anda sudah kami terima. Anda akan segera dihubungi oleh Tim Hukumonline untuk mendapatkan akses tanpa batas ke berbagai layanan dan produk terbaik dari Hukumonline Pro.

Hukumonline.com

#konstruksi