Konsekuensi luas rumah KPR beda dengan di IMB sampai bisakah kuasa mencabut laporan di polisi tanpa izin korban turut dibahas Klinik Hukumonline.

Status Uang dalam Perjanjian Akuisisi hingga Menjerat Pelaku Penipuan Online

Perlu kami luruskan bahwa izin mendirikan bangunan (&ldquo;IMB&rdquo;) dalam <a href="https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt5fa0c347b9d4e?utm_source=website&amp;utm_medium=internal_link_klinik&amp;utm_campaign=UU_Cipta_Kerja">UU Cipta Kerja</a> sudah tidak berlaku dan diganti dengan perizinan bangunan gedung (&ldquo;PBG&rdquo;). Akan tetapi jika memang IMB sudah terbit, maka IMB tetap berlaku. Adapun, jika terdapat ketidaksesuaian luas bangunan rumah antara fakta di lapangan dengan data yang termuat di IMB, pihak developer dan juga pembeli dapat dikenai sanksi baik sanksi administratif maupun sanksi pidana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini.

Luas Rumah KPR Berbeda dengan di IMB, Ini Konsekuensinya

Wakil Ketua KPK Alexander Marwata menjelaskan kronologis OTT Walikota Surabaya, Haryadi Suyuti, dalam jumpa pers Jumat (3/6). 

OTT tersebut merupakan langkah lanjutan dari laporan masyarakat.

Kronologi OTT Ex Walikota Yogyakarta dalam Perkara Suap Pengurusan IMB 

Untuk mengetahui legalitas pendirian bangunan gedung yang dijalankan sebagai hotel, terdapat beberapa perizinan yang harus diperiksa kesesuaiannya.

Pertama, terkait bangunan gedung. Harus ditelaah terlebih dahulu apakah bangunan tersebut telah memenuhi standar teknis bangunan gedung sesuai fungsi dan klasifikasinya atau belum, termasuk di dalamnya kesesuaian bangunan gedung dengan dokumen-dokumen yang wajib dimiliki pemilik gedung.

Kedua, terkait perizinan usaha pariwisata yang dijalankan pelaku usaha. Harus diperiksa terlebih dahulu apakah pelaku usaha telah mengantongi perizinan usaha untuk menjalankan usaha hotel dan/atau travel tersebut.

Jika tidak memenuhi perizinan sebagaimana dimaksud di atas, apa sanksinya? Adakah upaya hukum yang bisa dilakukan masyarakat?

&nbsp;

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda klik ulasan di bawah ini.

Jika Terganggu Aktivitas Hotel ‘Gelap’, Lakukan Ini

Analisis Dampak Lalu Lintas (&ldquo;Andalalin&rdquo;) adalah serangkaian kegiatan kajian mengenai dampak lalu lintas dari pembangunan pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur yang hasilnya dituangkan dalam bentuk dokumen hasil analisis dampak lalu lintas.

Setiap rencana pembangunan atau pengembangan bangunan atau infrastruktur tertentu wajib&nbsp;dilakukan Andalalin.

Bangunan apa saja yang dimaksud? Bagaimana ketentuannya?

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda klik ulasan di bawah ini.

Bangunan-bangunan Ini Wajib Dilengkapi Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin)!

Sejak diundangkannya <a href="https://new.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt5fa0c347b9d4e/undang-undang-nomor-11-tahun-2020" style="color:#0563c1; text-decoration:underline">Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja</a> yang mengubah, menghapus, dan memuat ketentuan baru dalam <a href="http://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/12622/node/39/uu-no-28-tahun-2002-bangunan-gedung" style="color:#0563c1; text-decoration:underline">Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung</a>, istilah Izin Mendirikan Bangunan (IMB) tidak lagi dikenal. Adapun istilah yang kini digunakan ialah Persetujuan Bangunan Gedung (&ldquo;PBG&rdquo;).

Bagi pemilik bangunan gedung yang tidak memiliki persyaratan perizinan bangunan berupa PBG, dapat dikenai sanksi adminsitratif, denda hingga pidana penjara.

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda klik ulasan di bawah ini.

IMB Diganti PBG, Ini Sanksi Jika Bangunan Tak Memilikinya

<div style="margin-left:0in; margin-right:0in">Persetujuan Bangunan Gedung (&ldquo;PBG&rdquo;), Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung (&ldquo;SLF&rdquo;), dan Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (&ldquo;SBKBG&rdquo;) merupakan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan izin pembangunan, pemanfaatan dan bukti kepemilikan bangunan gedung.</div>

<div style="margin-left:0in; margin-right:0in">&nbsp;</div>

<div style="margin-left:0in; margin-right:0in">Penerbitan PBG, SLF, dan SBKBG dilakukan melalui Sistem Informasi Manajemen Bangunan Gedung (&ldquo;SIMBG&rdquo;) berdasarkan permohonan dari pemilik bangunan gedung atau yang diberi kuasa. 
&nbsp;</div>

<div style="margin-left:0in; margin-right:0in">Penjelasan lebih lanjut dapat Anda klik ulasan di bawah ini.</div>

Catat! Ini 3 Dokumen Penting Terkait Bangunan Gedung

Memang benar bahwa Pasal 24 Angka 4 <a href="https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt5fa0c347b9d4e" style="color:#0563c1; text-decoration:underline">Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja</a> (&ldquo;UU Cipta Kerja&rdquo;) yang mengubah Pasal 7 ayat (1) <a href="https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/12622/undangundang-nomor-28-tahun-2002/document" style="color:#0563c1; text-decoration:underline">Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung</a> (&ldquo;UU Bangunan Gedung&rdquo;) mengatur setiap bangunan gedung harus memenuhi standar teknis bangunan gedung sesuai fungsi dan klasifikasi.

Mencakup apa saja fungsi, klasifikasi, dan standar teknis yang dimaksud? Adakah sanksi jika melanggar?

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda klik ulasan di bawah ini.

Rincian Standar Teknis Bangunan Gedung Menurut UU Cipta Kerja

Beranda

Home

Anda tidak dapat mengakses fitur Hukumonline Pro setelah

Segera lakukan perpanjangan untuk menghindari pemutusan akses fitur Hukumonline Pro.

Nama

Untuk memperpanjang langganan Hukumonline Pro, segera isi formulir di bawah ini dan tim kami akan menghubungi Anda!

Segera perpanjang langganan Anda untuk dapat mengakses seluruh fitur dari Hukumonline Pro.

Cari peraturan, putusan, artikel, klinik, berita, dan lainnya

Perpanjangan langganan Hukumonline Pro Anda sudah kami terima. Anda akan segera dihubungi oleh Tim Hukumonline untuk mendapatkan akses tanpa batas ke berbagai layanan dan produk terbaik dari Hukumonline Pro.

Hukumonline.com

#imb