Pemerintah Benahi Penapisan Dokumen Lingkungan di Amdalnet dan OSS
Pemerintah tengah merevisi dua peraturan menteri terkait dengan dokumen lingkungan hidup untuk menye...
Kepatuhan Lingkungan Tak Cukup, Riwayat Penyusunan Dokumen Juga Harus Diperhatikan
Perusahaan tidak boleh hanya berpegang pada ketentuan tertulis dalam dokumen AMDAL. Aspirasi atau ke...
Partisipasi Publik dalam Perizinan Pertambangan
Persetujuan masyarakat pada dasarnya bukanlah syarat formal dalam penerbitan izin usaha pertambangan...
Wajibkah Penyewa Gerai di Mal Punya UKL-UPL Sendiri?
Persetujuan Lingkungan ("PL") wajib dimiliki pelaku usaha untuk setiap usaha dan/atau kegiatan yang...
Haruskah Perusahaan Punya Amdal Sendiri?
Analisis mengenai dampak lingkungan hidup ("amdal") adalah kajian mengenai dampak penting pada lingk...
Pangkas Birokrasi, Integrasi OSS-Amdalnet Mudahkan Pelaku Usaha Pantau Persetujuan Lingkungan
Baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah wajib memproses penilaian lingkungan melalui Amdalnet...
Tak Hanya Persetujuan Lingkungan, Ini Pentingnya Persetujuan Teknis dalam Hukum Lingkungan
Pertek dan Persetujuan Lingkungan merupakan dokumen yang saling terintegrasi dan tidak dapat dipisah...
Sinkronisasi OSS, KLH Sesuaikan Aturan AMDAL dan UKL
Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup ("KLH/BPLH") sedang menggodok revis...














