Di tengah ramainya aksi menolak pembangunan dan protes terkait lapangan padel yang dianggap sudah menganggu warga sekitar, Pemprov DKI Jakarta membuat keputusan tegas. Gubernur Pramono Anung menyatakan Pemprov DKI Jakarta tidak akan lagi mengizinkan pembangunan lapangan padel di daerah perumahan.
“Untuk lapangan padel, sudah diputuskan. Perizinan baru untuk pembangunan lapangan padel tidak diperbolehkan di zona perumahan. Semuanya harus berada di zona komersial untuk yang baru,” ujar Pramono seperti dikutip dari laman resmi Pemprov DKI Jakarta.
Pramono menambahkan, lapangan padel yang tidak memiliki Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) akan dikenai penghentian kegiatan, pembongkaran, hingga pencabutan izin usaha. Adapun lapangan padel yang memiliki PBG tetapi berada di kawasan perumahan diimbau untuk dinegosiasikan oleh wali kota dan jajaran terkait dengan pemberian batas waktu operasional.
Baca Juga:
- Sektor Perizinan Masih Menjadi Lahan Empuk Korupsi Pejabat Daerah
- Perizinan Usaha yang Kurang Relevan Akan Dipangkas
“Untuk semua lapangan padel yang ada di perumahan, walaupun sudah mendapat izin PBG, maksimum operasional hingga pukul 20.00. Kemudian, jika lapangan padel menimbulkan kebisingan karena bola memantul atau teriakan yang mengganggu masyarakat, wajib dibuat kedap suara,” ungkapnya.
Menurut Pramono, lapangan padel yang dibangun di aset Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta, yakni di Ruang Terbuka Hijau (RTH), agar tidak dilanjutkan pembangunannya. Pembangunan lapangan padel berikutnya harus memperoleh izin teknis awal dari Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) DKI Jakarta.
“Harapannya ini menjadi acuan sehingga tidak serta-merta semua orang yang ingin membangun lapangan padel bisa melakukannya di Jakarta,” paparnya.
