Logo hukumonline
Personalisasi
Halo,
Anda,

Segera Upgrade paket berlangganan Anda.
Dapatkan fitur lebih lengkap
Ada pertanyaan? Hubungi Kami
Bahasa
id-flag
en-flag
Pertanahan & Properti

Cara Mendapatkan Sertifikasi Bangunan Gedung Hijau

Cara Mendapatkan Sertifikasi Bangunan Gedung Hijau

PERTANYAAN

Apa yang dimaksud Green Building Certification? Apa saja syarat yang harus dipenuhi untuk mendapat Green Building Certification?

Daftar Isi

    INTISARI JAWABAN

    ULASAN LENGKAP

    Terima kasih atas pertanyaan Anda.

    Green Building Certification dan Cara Memperolehnya

    Untuk menjawab pertanyaan Anda, kami akan merujuk pada PP 16/2021 dan Permen PUPR 21/2021.

    Perlu diketahui sebelumnya, sertifikat gedung bangunan hijau atau Green Building Certification adalah bukti resmi bahwa suatu bangunan memenuhi standar keberlanjutan, mencakup efisiensi energi, air, material ramah lingkungan, dan pengelolaan limbah sesuai peraturan yang berlaku.[1] Sertifikasi ini diterbitkan berdasarkan pemeringkatan kinerja: bangunan gedung hijau (“BGH”) pratama, madya, dan utama.[2]

    Untuk memperoleh sertifikasi BGH, pemilik atau pengelola bangunan harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

    1. Penyerahan Dokumen Keluaran

    Belajar Hukum Secara Online dari Pengajar Berkompeten Dengan Biaya Terjangkau

    Mulai DariRp. 149.000

    Sertifikat BGH yang didapatkan dapat berupa sertifikat perencanaan teknis, pelaksanaan konstruksi, dan/atau pemanfaatan.[3]

    1. Sertifikat BGH Berdasarkan Tahapan

    Sertifikat BGH dapat diberikan kepada pemilik atau pengelola bangunan gedung pada tiga tahap, yaitu:[4]

    1. tahap perencanaan teknis, yang telah memiliki persetujuan bangunan gedung (PBG) dan memenuhi standar teknis BGH;
    2. tahap pelaksanaan konstruksi, yang telah memiliki Sertifikat Laik Fungsi (SLF) dan memenuhi standar teknis BGH;
    3. tahap pemanfaatan, yang telah memiliki perpanjangan SLF dan memenuhi standar teknis BGH.
    4. Penilaian Kinerja

    Penilaian kinerja BGH dilakukan oleh tim profesi ahli (TPA) melalui verifikasi daftar simak penilaian kinerja BGH beserta dokumen pembuktiannya.[5] Penilaian kinerja BGH pada tahap perencanaan teknis meliputi:[6]

    1. pengelolaan tapak;
    2. efisiensi penggunaan energi dan air;
    3. kualitas udara dalam ruang;
    4. penggunaan material ramah lingkungan; dan
    5. pengelolaan limbah dan sampah.

    1. Proses Sertifikasi

    Proses sertifikasi meliputi pengajuan permohonan, verifikasi dokumen oleh TPA, penetapan peringkat BGH, dan penerbitan sertifikat serta plakat BGH oleh pemerintah daerah.[7]

    Penerbitan sertifikat BGH secara elektronik dilakukan melalui SIMBG (Sistem Informasi Manajemen Bangunan Gedung) tanpa dipungut biaya.[8]

    Sebagai informasi, masa berlaku sertifikat BGH adalah 5 tahun terhitung sejak tanggal diterbitkan.[9]

    Dengan demikian, menjawab pertanyaan Anda, Green Building Certification merupakan pengakuan formal atas kinerja keberlanjutan bangunan yang telah memenuhi standar teknis dan administratif sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

    Perkaya riset hukum Anda dengan analisis hukum terbaru dwibahasa, serta koleksi terjemahan peraturan yang terintegrasi dalam Hukumonline Pro, pelajari lebih lanjut di sini.

    Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.

    Dasar Hukum:

    1. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung;
    2. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penilaian Kinerja Bangunan Gedung Hijau.

    [3] Pasal 120 ayat (3) dan ayat (4) PP 16/2021 jo. Pasal 32 ayat (2) dan (4) Permen PUPR 21/2021

    [4] Pasal 120 ayat (9), (10), dan (11) PP 16/2021 jo. Pasal 32 ayat (5), (6), (7), (8), dan (9) Permen PUPR 21/2021

    [5] Pasal 120 ayat (5) PP 16/2021

    [6] Pasal 121 ayat (1) dan (2) PP 16/2021 dan Pasal 8 Permen PUPR 21/2021

    [7] Pasal 120 ayat (5) sampai (8) PP 16/2021

    [8] Pasal 33 ayat (8) Permen PUPR 21/2021

    [9] Pasal 120 ayat (14) PP 16/2021 dan Pasal 33 ayat (13) Permen PUPR 21/2021

    Punya Masalah Hukum yang sedang dihadapi?

    atau konsultasi via chat mulai Rp30.000