Pertanahan & Properti
Cara Mendapatkan Sertifikasi Bangunan Gedung Hijau

PERTANYAAN
Apa yang dimaksud Green Building Certification? Apa saja syarat yang harus dipenuhi untuk mendapat Green Building Certification?



Apa yang dimaksud Green Building Certification? Apa saja syarat yang harus dipenuhi untuk mendapat Green Building Certification?
Terima kasih atas pertanyaan Anda.
Untuk menjawab pertanyaan Anda, kami akan merujuk pada PP 16/2021 dan Permen PUPR 21/2021.
Perlu diketahui sebelumnya, sertifikat gedung bangunan hijau atau Green Building Certification adalah bukti resmi bahwa suatu bangunan memenuhi standar keberlanjutan, mencakup efisiensi energi, air, material ramah lingkungan, dan pengelolaan limbah sesuai peraturan yang berlaku.[1] Sertifikasi ini diterbitkan berdasarkan pemeringkatan kinerja: bangunan gedung hijau (“BGH”) pratama, madya, dan utama.[2]
Untuk memperoleh sertifikasi BGH, pemilik atau pengelola bangunan harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
Sertifikat BGH yang didapatkan dapat berupa sertifikat perencanaan teknis, pelaksanaan konstruksi, dan/atau pemanfaatan.[3]
Sertifikat BGH dapat diberikan kepada pemilik atau pengelola bangunan gedung pada tiga tahap, yaitu:[4]
Penilaian kinerja BGH dilakukan oleh tim profesi ahli (TPA) melalui verifikasi daftar simak penilaian kinerja BGH beserta dokumen pembuktiannya.[5] Penilaian kinerja BGH pada tahap perencanaan teknis meliputi:[6]
Proses sertifikasi meliputi pengajuan permohonan, verifikasi dokumen oleh TPA, penetapan peringkat BGH, dan penerbitan sertifikat serta plakat BGH oleh pemerintah daerah.[7]
Penerbitan sertifikat BGH secara elektronik dilakukan melalui SIMBG (Sistem Informasi Manajemen Bangunan Gedung) tanpa dipungut biaya.[8]
Sebagai informasi, masa berlaku sertifikat BGH adalah 5 tahun terhitung sejak tanggal diterbitkan.[9]
Dengan demikian, menjawab pertanyaan Anda, Green Building Certification merupakan pengakuan formal atas kinerja keberlanjutan bangunan yang telah memenuhi standar teknis dan administratif sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Perkaya riset hukum Anda dengan analisis hukum terbaru dwibahasa, serta koleksi terjemahan peraturan yang terintegrasi dalam Hukumonline Pro, pelajari lebih lanjut di sini.
Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.
Dasar Hukum:
[1] Pasal 32 ayat (1) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penilaian Kinerja Bangunan Gedung Hijau (“Permen PUPR 21/2021”)
[2] Pasal Pasal 120 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (“PP 16/2021”) jo. 31 ayat (3) Permen PUPR 21/2021
[3] Pasal 120 ayat (3) dan ayat (4) PP 16/2021 jo. Pasal 32 ayat (2) dan (4) Permen PUPR 21/2021
[4] Pasal 120 ayat (9), (10), dan (11) PP 16/2021 jo. Pasal 32 ayat (5), (6), (7), (8), dan (9) Permen PUPR 21/2021
[5] Pasal 120 ayat (5) PP 16/2021
[6] Pasal 121 ayat (1) dan (2) PP 16/2021 dan Pasal 8 Permen PUPR 21/2021
[7] Pasal 120 ayat (5) sampai (8) PP 16/2021
[8] Pasal 33 ayat (8) Permen PUPR 21/2021
[9] Pasal 120 ayat (14) PP 16/2021 dan Pasal 33 ayat (13) Permen PUPR 21/2021