Mengintip muatan materi RUU HPI, menyoal skema karya seni untuk menjadi jaminan utang, dan banyaknya pengusaha yang belum sadar hukum khususnya berkaitan dengan kontrak dagang. 

Tips Aman Gunakan Wifi Publik Hingga Kenangan Lawyer AYMP Bersama Mendiang J Satrio

Ilustrasi 

Sebab, belakangan terakhir terdapat banyak kasus keperdataan internasional di era digitalisasi yang tak lagi mengenal batas-batasnya, tapi penyelesaiannya seadanya dan tak memuaskan para pihak.

Mendorong Percepatan Pembahasan RUU Hukum Perdata Internasional

RUU HPI terdiri dari 10 Bab dan 69 pasal. Antara lain mengatur subjek hukum, hukum keluarga, pewarisan, benda dan hak kebendaan, hingga pengakuan dan pelaksanaan putusan pengadilan asing.

Mengintip Materi Muatan RUU Hukum Perdata Internasional 

Merger dan akuisisi harus wajib memperhatikan aspek persaingan usaha, Mori Hamada & Matsumoto mulai beraliansi dengan ATD Law, perlunya sanksi tegas bagi Polantas tilang manual turut dibahas Hukumonline.  

3 Poin Penting RUU Hukum Perdata Internasional Hingga Orasi Ilmiah Prof Shidarta 

Narasumber dalam diskusi bertajuk 'Sosialisasi Rancangan Hukum Perdata Internasional: Perkembangan dan Dampaknya bagi Hukum Indonesia' di Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Depok, Rabu (26/10/2022). Foto: RFQ

Seperti persoalan dan prinsip hukum perdata internasional dalam perkawinan campuran antara warga negara Indonesia (WNI) dengan warga negara asing (WNA), hingga penerapan prinsip domisili dan nasionalitas karena adanya hubungan hukum dua warga negara.

Lima Isu Hukum Perdata Internasional dalam Bidang Kenotariatan

Pilihan hukum yang berlaku, pilihan forum penyelesaian yang berlaku, dan kondisi pengakuan atas putusan badan pengadilan asing beserta hak-hak yang timbul didalamnya. Diharapkan pemerintah dan DPR dapat memprioritaskan keberadaan RUU HPI hingga disahkan menjadi UU.

3 Poin Penting Substansi RUU Hukum Perdata Internasional

Seperti pilihan hukum atau choice of law dan pilihan forum atau choice of forum. Indonesia dikenal sebagai negara yang tidak ramah terhadap putusan arbitrase internasional.

Isu Hukum Perdata dalam Transaksi Pembiayaan Internasional

Hakim Agung Haswandi (tengah) dan Direktur Otoritas Pusat dan Hukum Internasional Kemenkumham Tudiono (kanan) dalam Hukumonline Subscribers Meet Up bertajuk 'Urgensi Pengesahan RUU Hukum Perdata Internasional', Jumat (21/10/2022). Foto: RES 

Sudah waktunya Indonesia memiliki UU HPI karena sudah banyak kasus berkaitan dengan Hukum Perdata Internasional.

Pemerintah Targetkan RUU Hukum Perdata Internasional Disahkan Tahun 2023

Beranda

Home

hukum-perdata-internasional

Anda tidak dapat mengakses fitur Hukumonline Pro setelah

Segera lakukan perpanjangan untuk menghindari pemutusan akses fitur Hukumonline Pro.

Nama

Untuk memperpanjang langganan Hukumonline Pro, segera isi formulir di bawah ini dan tim kami akan menghubungi Anda!

Segera perpanjang langganan Anda untuk dapat mengakses seluruh fitur dari Hukumonline Pro.

Cari peraturan, putusan, artikel, klinik, berita, dan lainnya

Perpanjangan langganan Hukumonline Pro Anda sudah kami terima. Anda akan segera dihubungi oleh Tim Hukumonline untuk mendapatkan akses tanpa batas ke berbagai layanan dan produk terbaik dari Hukumonline Pro.

Hukumonline.com

#hukum perdata internasional