Gedung Otoritas Jasa Keuangan di Jakarta. Foto: RES

POJK Perintah Tertulis ini diterbitkan dalam rangka pelaksanaan tugas pengaturan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf f dan tugas pengawasan sebagaimana dimaksud Pasal 9 huruf d UU OJK. 

Perkuat Pengawasan, OJK Terbitkan Aturan Tentang Perintah Tertulis

WTP tidak menjadikan suatu daerah/instansi pemerintah bebas korupsi.

WTP dan Pembelaan Semu Para Pelaku Korupsi

<p style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:justify">Permohonan <strong>bantuan negara</strong> bisa dajukan secara tertulis oleh pengurus yayasan. Meski tidak disebutkan siapa pengurus yang dimaksud, bisa diartikan pengurus itu sekurang-kurangnya terdiri dari <strong>ketua, sekretaris, dan bendahara</strong>.</p>

<p style="margin-left:0in; margin-right:0in">Namun internal yayasan bisa juga mengatur<strong> pembatasan wewenang</strong> <strong>pengurus</strong> terkait permohonan bantuan negara melalui anggaran dasar.</p>

<p style="margin-left:0in; margin-right:0in">Bantuan negara <strong>hanya dapat digunakan</strong> yayasan sesuai dengan maksud dan tujuan serta kegiatan yayasan berdasarkan anggaran dasar dan program kerja yayasan.</p>

<p>Penjelasan lebih lanjut dapat Anda klik ulasan di bawah ini.</p>


Hukumnya Jika Yayasan Menerima Bantuan Negara 

<td style="background-color:#9966ff; width:467.5pt">
<div style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:justify">�</div>
<div style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:justify">Pemegang saham mempunyai hak melakukan pemeriksaan laporan tahunan perusahaan (termasuk laporan keuangan) yang diajukan oleh direksi setelah ditelaah oleh dewan komisaris yang diberikan kepada Rapat Umum Pemegang Saham (�RUPS�) sebagaimana diatur dalam Pasal 67 ayat (1) <a href="https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/26940/node/70/uu-no-40-tahun-2007-perseroan-terbatas" style="color:#0563c1; text-decoration:underline">Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseoran Terbatas</a>.</div>
<div style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:justify">�</div>
<div style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:justify">Kemudian, persetujuan laporan tahunan termasuk pengesahan laporan keuangan serta laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris dilakukan oleh RUPS.</div>
<div style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:justify">�</div>
<div style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:justify">Penjelasan selengkapnya dapat Anda simak dalam ulasan di bawah ini.</div>
<div style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:justify">�</div>
</td>

Persetujuan Laporan Tahunan Perusahaan oleh RUPS

Layanan BPJS Kesehatan di salah satu rumah sakit. Foto: RES

Setiap tahun diaudit akuntan publik.

JKN Defisit, Neraca Keuangan BPJS Kesehatan Perlu Dipublikasi

Gedung Komnas HAM di JL Latuharhari Jakarta Pusat. Foto: HOL

Pembenahan akan menyasar layanan publik melalui e-government, penataan SDM, dan harmonisasi peraturan Komnas HAM. 

Tata Kelola Komnas HAM Dipimpin Eks Komisioner KPK

Ketarangan Foto: Software Asset Management & Compliance, Director Microsoft Indonesia, Sudimin Mina, usai menjadi narasumber dalam Pelatihan Hukumonline 2017 dengan tema â€œFinancial Accounting for In House Counsel dan Lawyersâ€ di Jakarta, Selasa (21/3). Foto: NNP

Kemampuan membaca dan memahami laporan keuangan perusahaan oleh lawyer atau in house counsel selain menjadi nilai tambah juga sangat berperan membantu menilai apakah suatu proyek ‘visible’ untuk diambil atau tidak oleh perusahaan. Tanpa dia mengerti istilah-istillah akuntansi dan sense bisnis, lawyer dan in house counsel hanya akan terpaku bicara soal hukum semata.

Ini Alasan Kenapa Lawyer dan In House Counsel Harus Paham Laporan Keuangan

Ketua Komnas HAM Imdadun Rahmat (kanan), Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan (kiri) bersama sejumlah Komisioner Komnas HAM, memberikan keterangan usai melakukan pertemuan di Gedung KPK di Jakarta, Rabu (2/11).

Laporan Keuangan Disclaimer, Komnas HAM Datangi KPK

Beranda

Home

laporan-keuangan

Anda tidak dapat mengakses fitur Hukumonline Pro setelah

Segera lakukan perpanjangan untuk menghindari pemutusan akses fitur Hukumonline Pro.

Nama

Untuk memperpanjang langganan Hukumonline Pro, segera isi formulir di bawah ini dan tim kami akan menghubungi Anda!

Segera perpanjang langganan Anda untuk dapat mengakses seluruh fitur dari Hukumonline Pro.

Cari peraturan, putusan, artikel, klinik, berita, dan lainnya

Perpanjangan langganan Hukumonline Pro Anda sudah kami terima. Anda akan segera dihubungi oleh Tim Hukumonline untuk mendapatkan akses tanpa batas ke berbagai layanan dan produk terbaik dari Hukumonline Pro.

Hukumonline.com

#laporan keuangan