Anggota Komite IV DPD Prof Jimly Asshiddiqie saat rapat kerja DPD dengan BPK di Komplek Gedung Parlemen, Selasa (24/1/2023). Foto: RFQ 

Setidaknya terdapat tiga faktor timbulnya kerugian di pemerintahan daerah.

Cegah Kerugian Negara, BPK Diminta Audit Kinerja Pemda

Ketua DPR Puan Maharani (tengah) saat sidang paripurna. Foto: RES

Ada 5 ruang lingkup UU PPSK mulai lingkup kelembagaan dan stabilitas sistem keuangan hingga reformasi penegakan hukum sektor keuangan.

DPR Setujui RUU P2SK Jadi Undang-Undang

IHPS II Tahun 2021 merupakan ringkasan dari 535 laporan hasil pemeriksaan (LHP), terdiri atas 3 LHP Keuangan, 317 LHP Kinerja, dan 215 LHP Dengan Tujuan Tertentu.

BPK Ungkap 6.011 Permasalahan Sebesar Rp31,34 Triliun dalam IHPS II Tahun 2021

Secara singkat, bunyi Pasal 23 <a href="https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt4ca2eb6dd2834/node/lt49c8ba3665987/uud-undang-undang-dasar-1945?utm_source=website&amp;utm_medium=internal_link_klinik&amp;utm_campaign=UUD_1945">UUD 1945</a> sebagaimana Anda sebutkan tidak dapat disandingkan dengan pengertian keuangan negara yang tercantum dalam <a href="https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/17183/node/120?utm_source=website&amp;utm_medium=internal_link_klinik&amp;utm_campaign=UU_17_2003">UU Keuangan Negara</a> dan <a href="https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/19746/node/537?utm_source=website&amp;utm_medium=internal_link_klinik&amp;utm_campaign=UU_15_2004">UU 15/2004</a>.

Hal ini dikarenakan Pasal 23 UUD 1945 hanya mendefinisikan keuangan negara sebatas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), sedangkan menurut UU Keuangan Negara dan UU 15/2004, pengertian keuangan negara alias ruang lingkup keuangan negara mencakup pula Badan Usaha Milik Negara (&ldquo;BUMN&rdquo;) dan Badan Usaha Milik Daerah (&ldquo;BUMD&rdquo;).

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini.

Ruang Lingkup Keuangan Negara dan Pengelolaannya

Gedung BPK. Foto: SGP

Tunjangan jabatan bagi pejabat tertentu yang ditugaskan pada Badan Pemeriksa Keuangan diberikan setiap bulan. Pejabat tertentu sebagaimana dimaksud, menurut Perpres ini terdiri atas pejabat pimpinan tinggi, pejabat fungsional, dan pejabat administrasi.

Perpres Baru, Ini Tunjangan Bagi Pejabat Tertentu yang Tugas di BPK 

Ilustrasi: Hol

Peran Kejaksaan dan BPK dalam Menangani Perkara Tipikor

Alasan Mengapa Tidak Ada Undang-Undang Tersendiri tentang Lembaga Kepresidenan 

Pihak yang Berwenang Menilai Kerugian Negara dalam Kasus Korupsi

Beranda

Home

badan-pemeriksa-keuangan

Anda tidak dapat mengakses fitur Hukumonline Pro setelah

Segera lakukan perpanjangan untuk menghindari pemutusan akses fitur Hukumonline Pro.

Nama

Untuk memperpanjang langganan Hukumonline Pro, segera isi formulir di bawah ini dan tim kami akan menghubungi Anda!

Segera perpanjang langganan Anda untuk dapat mengakses seluruh fitur dari Hukumonline Pro.

Cari peraturan, putusan, artikel, klinik, berita, dan lainnya

Perpanjangan langganan Hukumonline Pro Anda sudah kami terima. Anda akan segera dihubungi oleh Tim Hukumonline untuk mendapatkan akses tanpa batas ke berbagai layanan dan produk terbaik dari Hukumonline Pro.

Hukumonline.com

#badan pemeriksa keuangan