Anggota Divisi Korupsi Politik ICW Kurnia Ramadhana. Foto: Istimewa

Seperti PN Jakarta Pusat tidak memiliki kewenangan untuk memeriksa, mengadili, dan memutuskan gugatan Partai PRIMA, perintah penundaan pemilu tidak berdasar hukum, putusan yang tidak memenuhi nilai-nilai yang mestinya tercantum dalam produk hukum, hingga disinyalir menjadi agenda politik sejumlah pihak.

Lima Catatan ICW atas Putusan PN Jakpus Penundaan Pemilu

<a href="https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt4ca2eb6dd2834/node/lt49c8ba3665987/uud-undang-undang-dasar-1945?utm_source=website&amp;utm_medium=internal_link_klinik&amp;utm_campaign=UUD_1945" style="color:blue; text-decoration:underline">UUD 1945</a> sebelum amendemen mengatur bahwa MPR sebagai lembaga tertinggi negara yang memiliki fungsi menetapkan Ketetapan MPR (&ldquo;Tap MPR&rdquo;) yang bersifat mengatur (regeling). 

Namun, dengan adanya amendemen UUD 1945, MPR tidak dapat lagi mengeluarkan Tap MPR yang bersifat regeling. MPR hanya bisa mengeluarkan Tap MPR yang bersifat beschikking. Lalu, bagaimana proses pembentukan Tap MPR berdasarkan UUD 1945 sebelum amendemen dan apa contoh Tap MPR?

&nbsp;

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini.

Kewenangan MPR Mengeluarkan Tap MPR Pasca Amendemen UUD 1945

Ilustrasi 

PSHK mendesak Presiden Joko Widodo dan elit politik serta semua pihak mengendalikan diri untuk menghentikan wacana tiga periode bagi masa jabatan presiden dan wakil presiden.

PSHK Kritik Pernyataan Jubir MK Soal Presiden Dua Periode Maju Jadi Cawapres

Perlu diadakan forum peradilan permanen untuk mengadili anggota KPU melalui lembaga ajudikasi formal yang dibentuk sesuai perintah konstitusi.

Peradilan Etika Pemilu: Really? Seriously?

Banyaknya kalangan masyarakat yang keberatan dengan keberadaan aturan ambang batas presiden ini dengan melakukan uji materi ke Mahkamah Konstitusi sejak 2008, namun satu pun belum pernah dikabulkan permohonan uji materinya.

Presidential Threshold dalam Original Intent UUD 1945 Hingga Perkembangannya

32 mahasiswa FHUI terbanyak raih beasiswa Indonesian International Student Mobility Awards ke kampus luar negeri, 5 sesat pikir dalam penalaran hukum, DPD dan Prof Yusril Ihza Mahendra kecewa atas putusan MK terkait aturan ambang batas pencalonan presiden turut dibahas Hukumonline.

3 Sumber Acuan Putusan Hakim Hingga Sidang Etik Lili Pintauli Gugur  

Suasana di depan gedung MK saat sengketa pemilu. Foto: RES

MK semestinya tidak terlalu mempertahankan sikap dan pendapat lamanya yang telah dikritik banyak kalangan dan akademisi.  

DPD dan Yusril Kecewa Atas Putusan Uji Ambang Batas Pencalonan Presiden  

Shalih Mangara Sitompul. Foto: Istimewa

Advokat dengan bekal kemampuan dan pengetahuan hukum yang cukup dapat menjalankan perannya lewat kerja-kerja pembelaan para calon dan/atau bakal calon sehingga proses Pemilu berjalan dengan fair dan objektif.

Peran Advokat dalam Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum

Beranda

Home

pemilihan-presiden

Anda tidak dapat mengakses fitur Hukumonline Pro setelah

Segera lakukan perpanjangan untuk menghindari pemutusan akses fitur Hukumonline Pro.

Nama

Untuk memperpanjang langganan Hukumonline Pro, segera isi formulir di bawah ini dan tim kami akan menghubungi Anda!

Segera perpanjang langganan Anda untuk dapat mengakses seluruh fitur dari Hukumonline Pro.

Cari peraturan, putusan, artikel, klinik, berita, dan lainnya

Perpanjangan langganan Hukumonline Pro Anda sudah kami terima. Anda akan segera dihubungi oleh Tim Hukumonline untuk mendapatkan akses tanpa batas ke berbagai layanan dan produk terbaik dari Hukumonline Pro.

Hukumonline.com

#pemilihan presiden