Singkatnya perbedaan suap dan gratifikasi adalah terkait ada tidaknya meeting of minds. Selain itu, suap dapat berupa janji, sedangkan gratifikasi merupakan pemberian dalam arti luas dan bukan janji. Namun demikian, gratifikasi dapat dianggap pemberian suap. Apa alasan yang mendasarinya?

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini.

Begini Perbedaan Suap dan Gratifikasi

Ilustrasi 

Pengembalian kerugian keuangan negara tidak menghapus pidana. Korban dari kejahatan tipikor adalah masyarakat luas, sehingga sulit melakukan perdamaian antara pelaku korupsi dengan korban seluruh rakyat Indonesia. 

Restorative Justice Kasus Korupsi, Bertentangan dengan UU Pemberantasan Tipikor

Perlu ada penegasan unsur pelanggaran tindak pidana korupsi. Saat ini tumpang tindih dengan pelanggaran administrasi yang menyebabkan kerugian keuangan negara.

Pakar Hukum Keuangan Negara FHUI Usulkan Revisi UU Tipikor 

<div style="margin-left:0in; margin-right:0in">
Dalam <a href="https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/1371/node/29/uu-no-31-tahun-1999-pemberantasan-tindak-pidana-korupsi?utm_source=website&amp;utm_medium=internal_link_klinik&amp;utm_campaign=uu_tipikor">UU 31/1999</a> dan perubahannya dirumuskan jenis-jenis tindak pidana korupsi sebanyak 30 jenis yang dapat disederhanakan menjadi 7 kelompok, yaitu korupsi yang berkaitan dengan kerugian keuangan negara, suap-menyuap, pemerasan, penggelapan dalam jabatan, perbuatan curang, benturan kepentingan dalam pengadaan dan gratifikasi.

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini.
</div>

Bentuk-Bentuk Korupsi dan Aturannya di Indonesia

Tindak pidana khusus memerlukan pengaturan yang lebih komprehensif dan bukan sekadar hanya mendapatkan rumusan tindak pidana saja.

Memahami Pengertian Tindak Pidana Khusus

Dalam kasus korupsi, terdapat tiga lembaga yang berwenang untuk menanganinya yaitu kepolisian, kejaksaan dan Komisi Pemberantasan Korupsi (&ldquo;KPK&rdquo;) sesuai kewenangannya masing-masing. Akan tetapi, apabila terdapat kasus polisi korupsi, lembaga apa yang berwenang untuk penyelidikan, penyidikan dan penuntutannya?

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini.

Jika Polisi Korupsi, Lembaga Apa yang Berwenang Menangani Kasusnya? 

Perampasan aset atau harta kekayaan milik terpidana kasus korupsi bertujuan untuk mencegah hilangnya harta kekayaan akibat dari tindak kejahatan dan sebagai bentuk ganti kerugian keuangan negara.

Aset dan harta kekayaan yang bukan dari hasil tindak pidana korupsi tidak dapat disita dan dirampas negara, melainkan apabila seseorang tidak dapat membuktikan bahwa aset atau harta kekayaan miliknya bukan berasal dari hasil tindak pidana korupsi dan setelah diselidiki dianggap tidak seimbang dengan penghasilan dari mata pencahariannya, maka aset dan harta kekayaannya dapat dirampas untuk negara berdasarkan putusan Hakim yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (inkracht), sebagai bentuk pemulihan keuangan negara atau sebagai pidana tambahan.

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini.

Apa Saja Aset Koruptor yang Dapat Dirampas oleh Negara?

Seperti hukuman badan bagi pelaku korupsi dan denda dikurangi, bertentangan dengan putusan MK, hingga korupsi tidak lagi menjadi kejahatan luar biasa.

Catatan ICW Atas Pengaturan Tipikor yang Bermasalah dalam RKUHP

Beranda

Home

uu-tipikor

Anda tidak dapat mengakses fitur Hukumonline Pro setelah

Segera lakukan perpanjangan untuk menghindari pemutusan akses fitur Hukumonline Pro.

Nama

Untuk memperpanjang langganan Hukumonline Pro, segera isi formulir di bawah ini dan tim kami akan menghubungi Anda!

Segera perpanjang langganan Anda untuk dapat mengakses seluruh fitur dari Hukumonline Pro.

Cari peraturan, putusan, artikel, klinik, berita, dan lainnya

Perpanjangan langganan Hukumonline Pro Anda sudah kami terima. Anda akan segera dihubungi oleh Tim Hukumonline untuk mendapatkan akses tanpa batas ke berbagai layanan dan produk terbaik dari Hukumonline Pro.

Hukumonline.com

#uu tipikor