#pemda

OJK menyebut revisi aturan penerbitan obligasi daerah oleh Pemerintah Daerah memasuki tahap rule mak...

Paling banyak menyangkut konflik agrarian dan ketenagakerjaan.

Jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2014.

Akan menjadi payung hukum kepada para pengelola BUMD. Dengan demikian, mereka bisa lebih punya kepas...

OJK menyarankan agar dibentuk virtual holding untuk sinergitas antar BPD.

Kebingungan pun melanda sejumlah daerah, apakah pemerintah daerah masih memiliki kewenangan pungutan...

Pasal 158 ayat (1) UU Pemda harus merujuk pula pada Pasal 29 ayat (4) UU No. 8 Tahun 2012.

Supaya bisa langsung tersosialisasi dan menjadi perhatian masyarakat.