Hakim Konstitusi Suhartoyo saat menjadi keynote speaker dalam seminar nasional bertajuk 'Peran Hukum Nasional dalam Green Economy untuk Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia', Jumat (17/3/2023). Foto: MR 41 

Kontribusi MK sejak berdiri hingga saat ini sudah banyak memberikan penguatan melalui putusan-putusannya dalam upaya mendorong peran hukum dalam Green Economy melalui pelestarian lingkungan sebagaimana amanat Pasal 28 H ayat (1) dan Pasal 33 ayat (4) UUD 1945.

Hakim Konstitusi Ini Jelaskan Peran MK dalam Green Economy Pelestarian Lingkungan

Ketua KADIN Indonesia Arsjad Rasjid. Foto: arsjadrasjid.com

Tak saja dampak kesehatan dan lingkungan, tapi juga ekonomi. Masyarakat diimbau agar lebih memahami dampak negatif thrifting pakaian bekas impor ilegal bukan hanya terjadi di Indonesia, tetapi di banyak negara lain.

Melihat Dampak Negatif Bisnis Pakaian Impor Bekas

Anggota Komisi IX DPR Netty Prasetiyani. Foto: fraksi.pks.id

Pemerintah perlu mengoptimalkan APBN dan APBD dalam menstimulasi pembelian produk dalam negeri agar terjadi kenaikan permintaan. Anggaran negara harus dikelola dengan baik sebagai instrumen yang membuat ekonomi dapat bergerak dan tumbuh.

Anggota Dewan Minta Pemerintah Mitigasi Badai PHK

Ilustrasi 

Antara lain mengenai kebijakan spinoff dan konsolidasi, persiapan implementasi untuk program penjaminan polis, penguatan pengawasan perilaku pasar atau market conduct, serta perluasan sektor.

4 Implikasi UU PPSK Menurut Perspektif OJK

Ekonom Senior INDEF Faisal Basri dalam diskusi bertajuk 'Menguji Klaim Kedaruratan dan Kegentingan Perppu No.2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja,' Selasa (24/1/2023). Foto: ADY  

Krisis ekonomi global diklaim menyebabkan terganggunya perekonomian nasional menjadi salah satu pertimbangan pemerintah menerbitkan Perppu No.2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja yang dinilai tidak tepat. Padahal, faktanya perekonomian Indonesia tergolong baik.

Terbitnya Perppu Cipta Kerja Dinilai untuk Kepentingan Oligarki 

Pemetaan dapat dimulai sedari sub sektor yang masih terdampak dan masih belum cukup pulih distimulus dengan insentif misalnya. Tapi masih banyak kebijakan pemerintah yang tak tepat sasaran.

Pemetaan dalam Pemulihan Ekonomi di Sektor Terdampak

Ilustrasi pertumbuhan ekonomi

Penerbitan Perppu Cipta Kerja menjadi bagian dari mitigasi risiko menghadapi kemungkinan situasi perekonomian. Di lain sisi, Perppu 2/2022 menjadi tameng pengaman para elite pebisnis nasional agar terhindar dari berbagai syarat analisis dampak lingkungan sampai persoalan tanggungan sosial perusahaan lainnya.

Perppu Cipta Kerja, antara Menguntungkan Pengusaha dan Kebutuhan Makro Jangka Panjang

Tapi, alasan menciptakan lapangan pekerjaan dengan menerbitkan Perppu 2/2022 layak ditinjau ulang. Masih banyak cara dalam menciptakan lapangan pekerjaan tanpa harus menerbitkan Perppu.

Melalui Perppu, Pemerintah Harus Dorong Investasi di Sektor Strategis 

Beranda

Home

ekonomi

Anda tidak dapat mengakses fitur Hukumonline Pro setelah

Segera lakukan perpanjangan untuk menghindari pemutusan akses fitur Hukumonline Pro.

Nama

Untuk memperpanjang langganan Hukumonline Pro, segera isi formulir di bawah ini dan tim kami akan menghubungi Anda!

Segera perpanjang langganan Anda untuk dapat mengakses seluruh fitur dari Hukumonline Pro.

Cari peraturan, putusan, artikel, klinik, berita, dan lainnya

Perpanjangan langganan Hukumonline Pro Anda sudah kami terima. Anda akan segera dihubungi oleh Tim Hukumonline untuk mendapatkan akses tanpa batas ke berbagai layanan dan produk terbaik dari Hukumonline Pro.

Hukumonline.com

#ekonomi