Pengadilan sudah menetapkan pedoman bahwa pemegang hak tanggungan yang beriktikad baik harus dilindungi meskipun diketahui bahwa pemberi hak tanggungan adalah orang yang tidak berhak.

Siapa Pemegang Hak Tanggungan yang Beriktikad Baik?

Perbedaan antara gugatan tanggung renteng dalam kasus sengketa wanprestasi dan PMH adalah pihak yang dijadikan tergugat.

Tanggung Renteng serta Perbedaan Penyelesaian Kasus Wanprestasi dan PMH

Pada prinsipnya peralihan hak atas tanah tidak mengharuskan adanya Perjanjian Pengikatan Jual Beli (&ldquo;PPJB&rdquo;). PPJB adalah perjanjian pendahuluan sebelum dilakukannya perjanjian jual beli dengan Akta Jual Beli (&ldquo;AJB&rdquo;).

Perlu diketahui, jika mengacu kepada <a href="https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt5858f3427a3ea/surat-edaran-mahkamah-agung-nomor-4-tahun-2016">SEMA 4/2016</a>, peralihan hak atas tanah berdasarkan PPJB secara hukum terjadi jika pembeli telah membayar lunas harga tanah serta telah menguasai objek jual beli dan dilakukan dengan iktikad baik.

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini.

Kedudukan PPJB dalam Jual Beli Tanah

Pemberian hak tanggungan dilakukan dengan pembuatan Akta Pemberian Hak Tanggungan (&ldquo;APHT&rdquo;) oleh pejabat pembuat akta tanah (&ldquo;PPAT&rdquo;). APHT dibuat sebagai bukti pemberian hak tanggungan dari debitur (peminjam/si berutang) selaku pemberi hak tanggungan kepada kreditur (pemberi pinjaman/si berpiutang) selaku penerima hak tanggungan sebagai jaminan untuk pelunasan utangnya, yang memberikan kedudukan yang diutamakan bagi keditur yang bersangkutan terhadap kreditur lainnya.

Dalam hal ini, pihak manakah yang dibebankan kewajiban untuk menanggung biaya-biaya yang timbul dalam pembuatan APHT?

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda klik ulasan di bawah ini.

Siapa yang Menanggung Biaya Pembuatan Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT)? 

Sumber: Shutterstock

​​​​​​​Penentuan harga pada produk pembiayaan syariah hingga saat ini pada umumnya masih menggunakan metode atau teknis pricing yang dilakukan oleh bank konvensional, yang memperhitungkan suku bunga sebagai rujukan dalam penentuan harga produk-produknya.

Penyebab Sengketa Eksekusi Hak Tanggungan dalam Akad Syariah

Secara singkat, meskipun rumah yang dijadikan objek jaminan terbakar, maka hak tanggungan tetaplah ada terhadap hak atas tanah, sehingga hak tanggungan tidak hapus begitu saja. Maka menurut hemat kami, eksekusi terhadap hak tanggungan tetap bisa dilakukan oleh kreditur.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;

Selain persoalan eksekusi hak tanggungan, patut diperhatikan pula apakah kebakaran itu dilakukan secara sengaja atau karena kealpaan yang dapat menimbulkan konsekuensi hukum pidana menurut <a href="https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt4c7b7fd88a8c3/wetboek-van-strafrecht-wvs/document/lt4c7b80e19969e" style="color:#0563c1; text-decoration:underline">Kitab Undang-Undang Hukum Pidana</a>.

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda klik ulasan di bawah ini.

Rumah Objek Jaminan Terbakar, Ini Konsekuensi Hukumnya

Eksekusi jaminan kebendaan tidak harus dilakukan melalui lelang, melainkan dapat juga dilakukan dengan penjualan di bawah tangan jika dilaksanakan atas dasar kesepakatan antara kreditur dengan pemilik jaminan benda dan memenuhi beberapa persyaratan lainnya. Penjualan di bawah tangan dilakukan bilamana dengan cara ini dapat diperoleh harta tertinggi yang menguntungkan semua pihak.

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda klik ulasan di bawah ini.

Ini 3 Mekanisme Eksekusi Jaminan Kebendaan!

Pilihan hukum dalam kontrak/perjanjian berakar pada asas kebebasan berkontrak yang menentukan bahwa para pihak memiliki kebebasan untuk menyepakati kontrak di antara mereka. Kebebasan ini termasuk pula kebebasan untuk memilih hukum yang berlaku bagi kontrak mereka, tentunya dalam batasan-batasan tertentu. Namun, perlu diperhatikan bahwa salah satu prinsip utama dalam pemilihan hukum ini adalah bahwa hukum yang dipilih tidak boleh bertentangan dengan ketertiban umum.

Apakah ketentuan pilihan hukum juga berlaku untuk kontrak/perjanjian dalam bidang perbankan? Lalu, bagaimana dengan eksekusi jaminan kebendaan di Indonesia yang mengikuti perjanjian pokoknya yang diatur dengan hukum negara lain?

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda klik ulasan di bawah ini.

Penyelesaian Sengketa dengan Hukum Asing, Jaminan Kebendaannya Juga?

Beranda

Home

hak-tanggungan

Anda tidak dapat mengakses fitur Hukumonline Pro setelah

Segera lakukan perpanjangan untuk menghindari pemutusan akses fitur Hukumonline Pro.

Nama

Untuk memperpanjang langganan Hukumonline Pro, segera isi formulir di bawah ini dan tim kami akan menghubungi Anda!

Segera perpanjang langganan Anda untuk dapat mengakses seluruh fitur dari Hukumonline Pro.

Cari peraturan, putusan, artikel, klinik, berita, dan lainnya

Perpanjangan langganan Hukumonline Pro Anda sudah kami terima. Anda akan segera dihubungi oleh Tim Hukumonline untuk mendapatkan akses tanpa batas ke berbagai layanan dan produk terbaik dari Hukumonline Pro.

Hukumonline.com

#hak tanggungan