Bila seorang kreditur tidak dapat menyelesaikan pembayaran utang maka besar kemungkinan jaminan yang sudah diserahkan akan dieksekusi dan menjadi hak milik debitur. Namun, ada beberapa objek yang boleh dijadikan jaminan utang dalam hukum Indonesia.

Objek yang Boleh Dijadikan Jaminan Utang dalam Hukum Indonesia

Pengadilan sudah menetapkan pedoman bahwa pemegang hak tanggungan yang beriktikad baik harus dilindungi meskipun diketahui bahwa pemberi hak tanggungan adalah orang yang tidak berhak.

Siapa Pemegang Hak Tanggungan yang Beriktikad Baik?

Dalam hal ini, agunan hanya merupakan salah satu faktor yang dipertimbangkan bank dalam pemberian kredit, dan agunan yang dapat diterima sebagai jaminan kredit merupakan keputusan bank berdasarkan penilaian atas debitur atau calon debitur. 

KI Sebagai Jaminan Utang, Perbankan Diingatkan Terapkan Prinsip Kehati-hatian

Direktur Pengembangan Kekayaan Intelektual Industri Kreatif, Kemenparekraf, Robinson Sinaga. Foto: WIL

Kekayaan intelektual yang dapat dijadikan sebagai objek jaminan utang berupa kekayaan intelektual yang telah tercatat atau terdaftar di Kemenkumham serta yang sudah dikelola secara mandiri maupun dialihkan haknya kepada pihak lain.

Syarat Kekayaan Intelektual Dapat Diajukan Sebagai Jaminan

Sita jaminan adalah sita terhadap barang-barang milik tergugat yang disengketakan status kepemilikannya sebagai jaminan hak bagi penggugat. Bagaimana jika objek sita jaminan berada di luar wilayah hukum pengadilan yang menangani gugatan?

Selanjutnya, tanda tangan elektronik telah diakui keberadaannya di Indonesia melalui <a href="https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/27912/nprt/1011/uu-no-11-tahun-2008-informasi-dan-transaksi-elektronik?utm_source=website&amp;utm_medium=internal_link_klinik&amp;utm_campaign=uu_ite" style="color:#0563c1; text-decoration:underline">UU ITE</a> dan <a href="https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt5dad2315ee51a/nprt/lt50f64aea0fb9f/peraturan-pemerintah-nomor-71-tahun-2019?utm_source=website&amp;utm_medium=internal_link_klinik&amp;utm_campaign=PP_71_2019" style="color:#0563c1; text-decoration:underline">PP PSTE</a>. Sehingga tanda tangan elektronik memiliki kekuatan hukum dan akibat hukum yang sah, layaknya tanda tangan manual. Apakah tanda tangan elektronik juga berlaku di lingkup kementerian?

&nbsp;

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini.

Eksekusi Objek Sita Jaminan di Luar Wilayah Pengadilan

Singkatnya, corporate guarantee adalah penanggungan yang dilakukan oleh badan hukum, yang dalam konteks pertanyaan Anda dapat kami asumsikan berbentuk Perseroan Terbatas (PT).

Tentunya dalam pemberian corporate guarantee, harta kekayaan PT dijadikan sebagai jaminan untuk melunasi utang debitur yang ditanggung oleh PT tersebut. Oleh karena itu, jika kekayaan PT yang akan dijaminkan mencapai batasan tertentu, Direksi wajib meminta persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini.

Pemberian Corporate Guarantee oleh PT, Perlukah Persetujuan RUPS?

Dilihat dari pertanyaan yang Anda sampaikan, dapat kami asumsikan bahwa lembaga jaminan yang digunakan dalam kasus tersebut adalah jaminan fidusia. Dalam hal ini, jika jaminan kebendaan (sepeda motor) yang dijaminkan oleh debitur dijual kepada pihak ketiga, maka koperasi tidak dapat serta merta melakukan penyitaan terhadap objek jaminan tersebut untuk dimiliki. Namun, pihak koperasi tetap dapat melakukan eksekusi terhadap objek jaminan jika debitur cidera janji/wanprestasi.

Penjelasan lebih lanjut dapat anda baca ulasan di bawah ini.

Debitur Menjual Objek Jaminan, Bolehkah Penerima Jaminan Menyitanya?

Terkait syarat pemberian corporate guarantee, dalam praktik biasanya penanggungan oleh perusahaan dilakukan karena berbagai alasan, salah satunya adalah si penanggung mempunyai persamaan kepentingan ekonomi di dalam usaha dengan si peminjam. Selain itu, perlu diperhatikan juga anggaran dasar serta maksud dan tujuan dari perusahaan yang akan menjadi penanggung.

Lebih lanjut, sepanjang penelusuran kami, khusus untuk perusahaan terbuka yang akan memberikan corporate guarantee ketentuan dalam <a href="https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt5ea00f1ed92dc/peraturan-otoritas-jasa-keuangan-nomor-17-pojk04-2020-tahun-2020/document">POJK 17/POJK.04/2020</a> juga perlu diperhatikan.

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini.

Yang Harus Diperhatikan Jika Perusahaan Ingin Memberikan Corporate Guarantee

Beranda

Home

hukum-jaminan

Anda tidak dapat mengakses fitur Hukumonline Pro setelah

Segera lakukan perpanjangan untuk menghindari pemutusan akses fitur Hukumonline Pro.

Nama

Untuk memperpanjang langganan Hukumonline Pro, segera isi formulir di bawah ini dan tim kami akan menghubungi Anda!

Segera perpanjang langganan Anda untuk dapat mengakses seluruh fitur dari Hukumonline Pro.

Cari peraturan, putusan, artikel, klinik, berita, dan lainnya

Perpanjangan langganan Hukumonline Pro Anda sudah kami terima. Anda akan segera dihubungi oleh Tim Hukumonline untuk mendapatkan akses tanpa batas ke berbagai layanan dan produk terbaik dari Hukumonline Pro.

Hukumonline.com

#hukum jaminan