Logo hukumonline
Personalisasi
Halo,
Anda,

Segera Upgrade paket berlangganan Anda.
Dapatkan fitur lebih lengkap
Ada pertanyaan? Hubungi Kami
Bahasa
id-flag
en-flag
Bisnis

Seluk Beluk Kafalah atau Jaminan Perorangan dalam Islam

Seluk Beluk Kafalah atau Jaminan Perorangan dalam Islam

PERTANYAAN

Apa saja kaidah dalam jaminan utang piutang dalam hukum Islam? Apa yang menjadikan jaminan menjadi sah? Lalu, apa beda akad jaminan konvensional dengan syariah? Mohon dijelaskan dengan sederhana agar saya mudah memahami.

Daftar Isi

    INTISARI JAWABAN

    ULASAN LENGKAP

    Terima kasih atas pertanyaan Anda.

    Seluruh informasi hukum dalam Klinik Hukumonline disediakan semata-mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum. Silakan mempelajari Pernyataan Penyangkalan untuk informasi selengkapnya. Untuk memperoleh nasihat hukum yang sesuai dengan kasus Anda, silakan berkonsultasi langsung dengan Konsultan Mitra Justika.

    Dasar Hukum Jaminan Utang dalam Islam

    Selain mengenal bentuk jaminan berupa rahn, yaitu jaminan kebendaan, hukum Islam juga mengenal jaminan kafalah, yakni jaminan yang diberikan oleh seseorang untuk menanggung kewajiban pihak lain apabila pihak yang dijamin tidak memenuhi kewajibannya.

    Oleh karena itu, kafalah dalam praktik modern lebih dikenal sebagai personal guarantee, sedangkan rahn merupakan jaminan kebendaan (real security).

    Belajar Hukum Secara Online dari Pengajar Berkompeten Dengan Biaya Terjangkau

    Mulai DariRp. 149.000

    Secara normatif, kebolehan kafalah didasarkan antara lain pada firman Allah SWT dalam Q.S. Yusuf ayat 72 yang menyebutkan adanya jaminan bagi siapa yang dapat menemukan piala raja.[1]

    Selain itu, praktik kafalah juga didukung oleh hadis Nabi Muhammad SAW yang menunjukkan kebolehan seseorang menanggung utang orang lain sepanjang dilakukan secara sukarela.[2] Demikian pula terdapat kesepakatan (ijmak) ulama mengenai kebolehan kafalah selama tidak bertentangan dengan prinsip syariah.

    Apa yang Dimaksud dengan Kafalah?

    Kafalah menurut bahasa (etimologi) adalah mengumpulkan, menanggung atau menjamin. Secara terminologi muamalah berarti mengumpulkan tanggung jawab penjamin dengan tanggung jawab orang yang dijamin dalam masalah hak atau utang. Sehingga hak atau utang itu menjadi tanggung jawab penjamin. Dalam konteks hukum perdata, penanggungan utang ini dikenal dengan istilah borgtocht atau personal guarantee.[3]

    Menurut Mazhab Maliki, Syafi'i dan Hambali, kafalah adalah menjadikan seseorang (penjamin) ikut bertanggung jawab atas tanggung jawab seseorang dalam pelunasan/pembayaran utang.[4]

    Dalam hukum positif Indonesia, pengertian tersebut telah diadopsi dalam Pasal 20 KHES yang mendefinisikan kafalah sebagai jaminan (garansi) yang diberikan oleh penjamin kepada pihak ketiga (pemberi pinjaman) untuk memenuhi kewajiban pihak kedua (peminjam) yang dijamin.

    Dalam fikih dikenal beberapa jenis kafalah, yaitu:[5]

    1. Kafalah bin nafs, yaitu akad memberikan jaminan atas diri si penjamin (personal guarantee).
    2. Kafalah bil-maal, yaitu jaminan pembayaran atau pelunasan utang. Dalam aplikasinya di perbankan dapat berbentuk jaminan uang muka atau jaminan pembayaran.
    3. Kafalah mulaqah dan munjazah, yaitu jaminan mutlak yang dibatasi oleh kurun waktu dan untuk tujuan tertentu. Dalam perbankan modern hal ini diterapkan untuk pelaksanaan suatu proyek atau jaminan penawaran.
    4. Kafalah bit taslim, yaitu penjaminan atas pengembalian atas barang sewa pada saat jangka waktu habis.

    Pengaturan lebih rinci mengenai rukun, syarat, hak, kewajiban, serta berakhirnya akad kafalah terdapat dalam Bab XII Pasal 335 s.d. Pasal 361 KHES.

    Apa Saja Kaidah dalam Akad Kafalah?

    Berikut ini kaidah pelaksanaan kafalah agar tujuan perlindungan para pihak tercapai.

    1. Akad kafalah didasarkan pada prinsip tolong-menolong (tabarru')

    Kafalah pada dasarnya merupakan akad tabarru', yaitu akad yang bertujuan memberikan pertolongan, bukan mencari keuntungan.

    Dalam fikih klasik, penjamin pada dasarnya tidak mengambil keuntungan dari pemberian jaminan tersebut. Namun, dalam praktik lembaga keuangan syariah modern, Fatwa DSN-MUI No. 11/DSN-MUI/IV/2000 memperbolehkan adanya ujrah (imbalan jasa) sepanjang merupakan kompensasi atas jasa penjaminan yang diberikan dan tidak mengandung unsur riba, gharar, maupun praktik yang bertentangan dengan prinsip syariah.

    1. Kafalah bersifat mengikuti utang pokok (accessoir)

    Kafalah bukanlah perjanjian yang berdiri sendiri, melainkan mengikuti hubungan hukum pokok antara debitur dan kreditur. Keberadaan kafalah tergantung pada adanya utang atau kewajiban yang dijamin. Selama utang pokok masih ada, kewajiban penjamin tetap melekat. Sebaliknya, apabila utang tersebut telah lunas, dihapuskan, atau berakhir karena sebab yang sah menurut hukum, maka akad kafalah juga berakhir.

    1. Kafalah adalah akad yang dibolehkan (mubah)

    Salah satu kaidah fikih utama yang menjadi dasar kebolehan akad kafalah adalah seluruh bentuk muamalah diperbolehkan sampai terdapat dalil yang melarangnya.

    Prinsip ini juga tercermin dalam Pasal 21 huruf (b) KHES yang menegaskan bahwa akad dilaksanakan berdasarkan asas kebebasan berkontrak sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.

    1. Kewajiban penjamin timbul apabila pihak yang dijamin wanprestasi

    Kewajiban penjamin (kafil) untuk memenuhi kewajiban pihak yang dijamin muncul ketika pihak tersebut tidak melaksanakan prestasinya sesuai perjanjian.

    1. Penjamin berhak meminta penggantian kepada debitur

    Apabila penjamin telah memenuhi kewajibannya kepada kreditur untuk melunasi utang debitur, ia berhak meminta penggantian kepada pihak yang dijaminnya.

    Setelah kewajiban kepada kreditur dipenuhi, hubungan hukum antara penjamin dan debitur tetap ada sehingga penjamin dapat menagih kembali sejumlah pembayaran yang telah dilakukannya.

    1. Kafalah berakhir apabila utang pokok berakhir

    Kafalah merupakan akad yang mengikuti hubungan hukum pokok. Sehingga, apabila utang pokok telah lunas, dihapuskan, dibebaskan oleh kreditur, atau berakhir karena sebab lain yang dibenarkan menurut hukum, maka kewajiban penjamin juga berakhir.

    1. Kafalah tidak menghapus kewajiban debitur

    Pemberian jaminan oleh penjamin tidak menghapus kewajiban pihak yang dijamin atau debitur (makful 'anhu). Keberadaan penjamin hanya memberikan tambahan jaminan bagi kreditur apabila debitur tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana diperjanjikan.[6]

    Dalam praktik perbankan syariah, prinsip ini terlihat pada penerbitan bank garansi syariah, di mana bank bertindak sebagai penjamin atas kewajiban nasabah kepada pihak ketiga. Apabila bank melaksanakan kewajibannya berdasarkan akad kafalah, nasabah tetap berkewajiban mengganti pembayaran yang telah dilakukan oleh bank sesuai dengan ketentuan akad yang disepakati.[7]

    Syarat Sah Akad Kafalah

    Dalam fikih muamalah, rukun kafalah terdiri atas penjamin (kafil), pihak yang dijamin (makful 'anhu), pihak yang menerima jaminan atau orang yang berpiutang (makful lahu), objek yang dijamin (makful bih), serta adanya ijab dan kabul (shighat akad) yang menunjukkan kesepakatan para pihak.[8]

    Agar akad tersebut sah dan mengikat, terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi. Berdasarkan Fatwa DSN-MUI No. 11/DSN. MUI/1V/2000 syarat kafalah adalah sebagai berikut.

    1. Bagi kafiil/pemberi jaminan/penjamin/
      1. baligh (dewasa) dan berakal sehat;
      2. berhak penuh untuk melakukan tindakan hukum dalam urusan hartanya dan rela (ridha) dengan tanggungan kafalah tersebut.
    1. Bagi makful anhu/ashiil (yang meminta jaminan/orang yang dituntut dengan harta/nasabah):
      1. sanggup menyerahkan tanggungannya (piutang) kepada penjamin;
      2. dikenal oleh penjamin.
    1. Bagi makful lahu (pihak berpiutang/yang menerima surat jaminan dan kafiil):
      1. diketahui identitasnya;
      2. dapat hadir pada waktu akad atau memberikan kuasa;
      3. berakal sehat.
    1. Bagi makful bihi (obyek penjaminan yaitu sesuatu yang dijadikan sebagai jaminan atau setiap hak yang boleh diwakilkan kepada orang lain, atau utang (harta) yang dijaminkan):
      1. merupakan tanggungan pihak/orang yang berutang, baik berupa uang, benda, maupun pekerjaan;
      2. bisa dilaksanakan oleh penjamin;
      3. harus merupakan piutang mengikat (lazim), yang tidak mungkin hapus kecuali setelah dibayar atau dibebaskan;
      4. harus jelas nilai, jumlah dan spesifikasinya;
      5. tidak bertentangan dengan syariah (diharamkan).

    Perbedaan Kafalah dengan Jaminan Konvensional

    Sekilas, akad kafalah dalam hukum Islam memiliki fungsi yang hampir sama dengan penanggungan utang (borgtocht) dalam hukum perdata. Keduanya merupakan bentuk penjaminan yang melibatkan pihak ketiga yang bersedia memenuhi kewajiban debitur apabila debitur gagal melaksanakan kewajibannya.

    Meskipun demikian, terdapat beberapa perbedaan mendasar, baik dari segi landasan hukum, tujuan, objek yang dijamin, maupun penerapannya dalam praktik. Berikut kami rangkumkan dalam tabel.

    Aspek

    Kafalah

    Penanggungan Utang (Borgtocht)

    Dasar hukum

    Al-Qur'an, hadis, fikih, KHES, Fatwa DSN-MUI

    Pasal 1820 s.d. Pasal 1864 KUH Perdata

    Tujuan

    Tolong-menolong (tabarru') dan perlindungan kreditur

    Perlindungan kreditur berdasarkan hubungan kontraktual[9]

    Landasan

    Prinsip syariah (ta’awun/tolong menolong, amanah, keadilan)[10]

    Asas kebebasan berkontrak[11]

    Objek

    Kewajiban yang halal

    Kewajiban yang sah menurut hukum perdata

    Penerapan

    Lembaga keuangan syariah seperti bank garansi syariah, letter of credit (L/C) syariah[12]

    Hubungan keperdataan secara umum

    Dengan demikian, kafalah dan penanggungan utang menurut hukum perdata konvensional, memang mempunyai fungsi yang hampir sama, yaitu memberikan perlindungan kepada kreditur melalui adanya pihak ketiga sebagai penjamin.

    Namun, keduanya dibangun di atas sistem hukum yang berbeda. Oleh karena itu, penerapannya juga harus disesuaikan dengan prinsip-prinsip yang menjadi dasar masing-masing sistem hukum.

    Sebagai ilustrasi penerapan akad kafalah dapat dilihat dari Putusan PA Jakarta Pusat No. 1466/Pdt.G/2024/PA.JP tentang perkara penerapan perjanjian kafalah pada bank garansi.

    Perkaya riset hukum Anda dengan analisis hukum terbaru dwibahasa, serta koleksi terjemahan peraturan yang terintegrasi dalam Hukumonline Pro, pelajari lebih lanjut di sini.

    Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.

    Dasar Hukum:

    1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
    2. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah;
    3. Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 11/DSN-MUI/IV/2000 tentang Kafalah;
    4. Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 35/DSN-MUI/IX/2002 tentang Letter of Credit (L/C) Ekspor Syariah.

    Putusan:

    Putusan Pengadilan Agama Jakarta Pusat Nomor 1466/Pdt.G/2024/PA.JP.

    Referensi:

    1. Andri Soemitra. Bank dan Lembaga Keuangan Syariah. Jakarta: Kencana, 2017;
    2. Dewi Nurul Musjtari. Penyelesaian Sengketa: Akad Pembiayaan dengan Jaminan Hak Tanggungan dalam Praktik Perbankan Syariah. Yogyakarta: Parama Publishing, 2016;
    3. Gemala Dewi. Aspek-Aspek Hukum dalam Perbankan dan Perasuransian Syariah di Indonesia. Jakarta: Kencana, 2019;
    4. Nurhasanah Siti & Yuniarti Vina Sri. Analisis Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 11/DSN-MUI/IV/2000 tentang Ujrah pada Akad Kafalah. Jurnal Hukum Ekonomi Syariah. Vol. 6, No. 2 (2020);
    5. Oktavia Cici & Nopiyana Dina. Tinjauan dan Implementasi Umum Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 11/DSN-MUI/IV/2000 tentang Kafalah. ALFIQH Islamic Law Review Journal. Vol. 2, No. 1 (2021);
    6. Wahbah az-Zuhaili. Al-Fiqh al-Islm wa Adillatuhu, Juz V. Damaskus: Dr al-Fikr, 1989;
    7. Qur’an Kemenag yang diakses pada 9 Juli 2026 pukul 15.32 WIB.

    [1] Q.S. Yusuf ayat 72, menyebutkan “...dan siapa yang dapat mengembalikannya akan memperoleh (bahan makanan seberat) beban unta, dan aku jamin (za'm) itu." Qur’an Kemenag yang diakses pada 9 Juli 2026 pukul 15.32 WIB. Mayoritas fuqaha memahami penggunaan kata za'm dalam ayat tersebut sebagai salah satu dalil yang menunjukkan kebolehan memberikan jaminan atau tanggungan dalam suatu hubungan hukum.

    [2] Dalam salah satu hadis sahih, bahwasanya, pernah dihadapkan kepada Nabi Muhammad shallallahu ‘alaihi wa sallam seorang jenazah untuk beliau salati. Lalu beliau bertanya, “Apakah dia punya utang?” Mereka menjawab, “Tidak”, maka beliau pun menyalatinya. Kemudian didatangkan kepada beliau jenazah yang lain, lalu beliau bertanya, “Apakah dia punya utang?”, Mereka menjawab, “Ya” maka beliau shallallahu ‘alaihi wa sallam berkata, “Salatilah teman kalian ini oleh kalian”. Abu Qatadah berkata, “Wahai Rasulullah. Saya yang akan melunasi utangnya”, maka beliau pun mau menyalatinya”. (Hadits Riwayat Al-Bukhari). Hadis ini dipahami para ulama sebagai pengakuan syariat terhadap akad penjaminan (kafalah).

    [3] Dewi Nurul Musjtari. Penyelesaian Sengketa: Akad Pembiayaan dengan Jaminan Hak Tanggungan dalam Praktik Perbankan Syariah. Yogyakarta: Parama Publishing, 2016, hal. 139.

    [4] Gemala Dewi. Aspek-aspek Hukum dalam Perbankan dan Perasuransian Syariah di Indonesia. Jakarta: Kencana, 2019, hal. 97.

    [5] Gemala Dewi. Aspek-aspek Hukum dalam Perbankan dan Perasuransian Syariah di Indonesia. Jakarta: Kencana, 2019, hal. 98.

    [6] Andri Soemitra. Bank dan Lembaga Keuangan Syariah. Jakarta: Kencana, 2017, hal. 400–404.

    [7] Lihat: Wahbah az-Zuhaili. Al-Fiqh al-Islm wa Adillatuhu. Juz V. Damaskus: Dr al-Fikr, 1989, hal. 130–136.

    [8] Pasal 335 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (“KHES”) dan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 11/DSN. MUI/1V/2000

    [9] Cici Oktavia dan Dina Nopiyana. Tinjauan dan Implementasi Umum Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 11/DSN-MUI/IV/2000 tentang Kafalah. ALFIQH Islamic Law Review Journal, Vol. 2, No. 1 (2021).

    [10] Siti Nurhasanah dan Vina Sri Yuniarti. Analisis Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 11/DSN-MUI/IV/2000 tentang Ujrah pada Akad Kafalah. Jurnal Hukum Ekonomi Syariah, Vol. 6, No. 2 (2020).

    [11] Siti Nurhasanah dan Vina Sri Yuniarti. Analisis Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 11/DSN-MUI/IV/2000 tentang Ujrah pada Akad Kafalah. Jurnal Hukum Ekonomi Syariah, Vol. 6, No. 2 (2020).

    [12] Lihat Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 35/DSN-MUI/IX/2002 tentang Letter of Credit (L/C) Ekspor Syariah

    Punya Masalah Hukum yang sedang dihadapi?

    atau konsultasi via chat mulai Rp30.000