Negara-Negara Maju pun Hapus Peradilan Militer sebagai Peradilan Khusus
Ada tren civilianisation peradilan militer yang terjadi di berbagai negara maju yang menjadi objek k...
Pasca Putusan MK, APH Diminta Ubah Cara Pandang terhadap Kritik
Partisipasi masyarakat melalui kritik dan perbedaan pendapat merupakan bagian dari demokrasi, sement...
Perubahan Undang-Undang sebagai Novum dalam PK Perkara Pidana
Novum setidaknya memuat dua unsur pokok. Pertama, fakta atau keadaan baru yang tidak diketahui, atau...
Guru Besar FHUI Ingatkan Aparat Tak Boleh Sembarang Pidana Pelaku Umrah Mandiri
Pemidanaan hanya dapat dilakukan jika seluruh unsur penyelenggaraan umrah tanpa hak terbukti.
Melihat Posisi Mens Rea dalam Perkara Pidana Badan Usaha
Dalam KUHP dan KUHAP baru, pidana merupakan pilihan terakhir (ultimum remedium), bukan pilihan utama...
Penegakan Hukum Dibayangi Militer, YLBHI dan Amnesty Ingatkan Ancaman Bagi Supremasi Sipil
Setiap bentuk keterlibatan militer dalam penyidikan perkara pidana sipil berpotensi menjadi intimida...
Rekomendasi TPPU dalam Vonis Nadiem, Tim Hukum Nilai Hakim Keliru Menafsirkan Transaksi Korporasi
Rekomendasi tersebut dinilai lahir dari asumsi yang keliru karena mencampuradukkan transaksi korpora...
DPR Minta Polri dan Kejaksaan Stop Penanganan Pidana Konflik Agraria
Penyelesaian perkara mengedepankan keadilan restoratif sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan...














