<p style="margin-left:0in; margin-right:0in">Tindakan <em>sweeping</em> yang Anda maksud merupakan aksi penertiban atas perilaku tidak tertib di masyarakat oleh Polri dan Satuan Polisi Pamong Praja. Setiap orang yang menjadi objek <em>sweeping</em> kepolisian berhak untuk menanyakan surat perintah tugas yang diberikan kepada anggota Polri yang bersangkutan.</p>

<p style="margin-left:0in; margin-right:0in">Selain itu, setiap lembaga penyiaran, termasuk siaran di televisi, wajib menaati <a href="http://www.kpi.go.id/download/regulasi/P3SPS_2012_Final.pdf" style="color:#0563c1; text-decoration:underline" target="_blank"><span style="color:#0563c1">Pedoman Perilaku Penyiaran (P3) dan Standar Program Siaran (SPS) 2012</span></a>,<strong> </strong>yang salah satunya, mewajibkan lembaga penyiaran memperoleh persetujuan dari narasumber sebelum materi program siaran disiarkan di televisi.</p>

<p style="margin-left:0in; margin-right:0in">Penjelasan lebih lanjut dapat Anda klik ulasan di bawah ini.</p>


Menyiarkan Rekaman Orang yang Kena <i>Sweeping</i> Polisi Tanpa Izinnya

<p>Dalam hal pekerja dipaksa untuk mengundurkan diri dan ia hendak menyelesaikan persoalan tersebut secara hukum, ia <u>harus dapat membuktikan adanya paksaan dalam penandatanganan surat pengunduran diri tersebut</u>.</p>

<p>Untuk membuktikan adanya paksaan tersebut, bolehkah pekerja yang bersangkutan merekam percakapannya dengan pihak pengusaha? Dan bisakah rekaman tersebut dijadikan alat bukti?</p>

<p>Penjelasan lebih lanjut dapat Anda klik ulasan di bawah ini.</p>


Bisakah Percakapan yang Direkam Diam-diam Dijadikan Bukti Pemaksaan <i>Resign</i>? 

<div style="margin-left:0in; margin-right:0in">Video dapat dijadikan alat bukti sepanjang persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya.</div>

<div style="margin-left:0in; margin-right:0in">&nbsp;</div>

<div>Apa dasar hukumnya? Penjelasan lebih lanjut dapat Anda klik ulasan di bawah ini.</div>


Kriteria Video yang Dapat Dijadikan Alat Bukti dalam Terorisme

<td style="background-color:#ccc0d9; width:6.65in">
<div style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:justify">�</div>
<div style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:justify">Perekaman terhadap kejadian nyata secara langsung dengan menggunakan kamera yang dimaksud <strong>bukanlah termasuk pelanggaran</strong> menurut Pasal 31 <a href="http://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/27912/nprt/1011/uu-no-11-tahun-2008-informasi-dan-transaksi-elektronik" style="color:#0563c1; text-decoration:underline">Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik</a> sebagaimana yang telah diubah oleh <a href="http://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt584a7363785c8/nprt/57/undang-undang-nomor-19-tahun-2016" style="color:#0563c1; text-decoration:underline">Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik</a> karena<strong> </strong>tidak ada �transmisi� informasi elektronik yang diintersep atau disadap.</div>
<div style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:justify">�</div>
<div style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:justify">Dalam sistem hukum di Indonesia belum terdapat pengaturan yang tegas apakah perekaman suara atau kejadian tersebut harus dilakukan berdasarkan persetujuan kedua belah pihak atau cukup salah satu pihak saja.</div>
<div style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:justify">�</div>
<div style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:justify">Penjelasan lebih lanjut dapat Anda simak dalam ulasan di bawah ini.</div>
</td>

Bolehkah Merekam Suatu Peristiwa Secara Sembunyi-Sembunyi?

Suasana sidang paripurna DPR. Foto: RES

Penggunaan hak angket ini menunjukkan bahwa tekanan politik menguat ketika KPK mengusut kasus e-KTP yang diduga melibatkan anggota dan pimpinan DPR.

Hak Angket KPK Dinilai ‘Salah Alamat’

Perbedaan Menyadap dan Merekam

Rekaman Perselingkuhan sebagai Bukti di Sidang Perceraian

Diskusi â€œAspek Hukum Kasus Setya Novantoâ€ di Jakarta, Senin (14/12). Foto: NNP

Ditinjau dari pertemuan yang dilakukan oleh Setya Novanto, Maroef Sjamsoeddin, dan Muhammad Riza Chalid yang diketahui belakangan dari rekaman yang beredar.

Menimbang Jeratan Pidana dalam Kasus Freeport

Beranda

Home

rekaman

Anda tidak dapat mengakses fitur Hukumonline Pro setelah

Segera lakukan perpanjangan untuk menghindari pemutusan akses fitur Hukumonline Pro.

Nama

Untuk memperpanjang langganan Hukumonline Pro, segera isi formulir di bawah ini dan tim kami akan menghubungi Anda!

Segera perpanjang langganan Anda untuk dapat mengakses seluruh fitur dari Hukumonline Pro.

Cari peraturan, putusan, artikel, klinik, berita, dan lainnya

Perpanjangan langganan Hukumonline Pro Anda sudah kami terima. Anda akan segera dihubungi oleh Tim Hukumonline untuk mendapatkan akses tanpa batas ke berbagai layanan dan produk terbaik dari Hukumonline Pro.

Hukumonline.com

#rekaman

Menyiarkan Rekaman Orang yang Kena Sweeping Polisi Tanpa Izinnya

Bisakah Percakapan yang Direkam Diam-diam Dijadikan Bukti Pemaksaan Resign?