Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri. Foto: MJR

Nama dan tanggal lahir sama dengan salah satu tersangka KPK.

Soal Salah Blokir Rekening Bank Tersangka Korupsi, Ini Pernyataan KPK

<p style="margin-left:0cm; margin-right:0cm">Pada dasarnya perjanjian rekening bersama atau rekber melibatkan tiga pihak, yaitu penjual, pembeli dan penyedia jasa rekber. Transaksi ini merupakan bentuk dari penyelenggaraan transfer dana dengan penyelenggara penerus yang diatur di dalam <a href="https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt4d91818974ffe/undangundang-nomor-3-tahun-2011?utm_source=website&amp;utm_medium=internal_link_klinik&amp;utm_campaign=UU_3_2011" style="color:blue; text-decoration:underline">UU Transfer Dana</a>. Apabila ternyata ada penipuan lewat rekber, langkah yang dapat Anda tempuh yaitu cek legalitas rekber terlebih dahulu, mengadukan ke Bank Indonesia, melaporkan ke polisi dan Anda juga bisa memohon pemblokiran rekber ke bank dimana rekber tersebut terdaftar.</p>

<p style="margin-left:0cm; margin-right:0cm">Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini.</p>


Tips Jika Menjadi Korban Penipuan Rekber

Penyitaan dan perampasan seharusnya dilakukan apabila syarat-syarat penyitaan dan perampasan menurut hukum terkait yang berlaku telah terpenuhi.

Penyitaan dan Perampasan Rekening Efek

<p style="margin-left:0cm; margin-right:0cm; text-align:justify">Pemblokiran rekening tidak dapat dilakukan sewenang-wenang. Adapun Pasal 12 ayat (1) <a href="https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/27184/peraturan-bank-indonesia-nomor-219pbi2000-tahun-2000?utm_source=website&amp;utm_medium=internal_link_klinik&amp;utm_campaign=PBI_2_2000" style="color:#0563c1; text-decoration:underline">PBI 2/2000</a> menyatakan pemblokiran rekening dilakukan oleh aparat penegak hukum yaitu polisi, jaksa, atau hakim. Lantas, apakah pihak auditor atau bank tempat Anda bekerja berwenang memblokir rekening Anda?</p>

<p style="margin-left:0cm; margin-right:0cm; text-align:justify">&nbsp;</p>

<p>Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini.</p>


Langkah Hukum Jika Rekening Karyawan Diblokir Tiba-tiba

<div style="margin-left:0in; margin-right:0in">Modal dasar Perseroan Terbatas (&ldquo;PT&rdquo;) kini ditentukan berdasarkan keputusan pendiri PT. Terdapat <strong>kewajiban</strong> <strong>menempatkan dan menyetor penuh paling sedikit 25% dari modal dasar</strong>. &nbsp;</div>

<div style="margin-left:0in; margin-right:0in">&nbsp;</div>

<div style="margin-left:0in; margin-right:0in">Kemudian modal yang ditempatkan dan disetor penuh itu dibuktikan dengan <strong>bukti penyetoran yang sah</strong>, yang berperan penting dalam proses pendirian PT dan pengesahan badan hukum. Oleh karenanya, apakah bukti penyetoran modal itu harus diperlihatkan kepada notaris?</div>

<div style="margin-left:0in; margin-right:0in">&nbsp;</div>

<div style="margin-left:0in; margin-right:0in">Penjelasan lebih lanjut dapat Anda klik ulasan di bawah ini.</div>


Haruskah Bukti Penyetoran Modal PT Diperlihatkan ke Notaris?

​​​​​​​Persoalan mengenai status properti WNI yang beralih menjadi WNA hingga hukumnya jika Yayasan menerima bantuan negara juga dibahas Klinik Hukumonline.

​​​​​​​Dari Pemblokiran Rekening Tabungan oleh Bank hingga Kades Ingkar Janji Politik

<div style="margin-left:0in; margin-right:0in">Perusahaan tidak tergolong sebagai pihak yang mendapatkan pengecualian rahasia bank untuk mengakses rekening karyawannya, sesuai ketentuan <span style="color:#01488c"><a href="https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/843/nprt/667/undangundang-nomor-7-tahun-1992/" style="color:#0563c1; text-decoration:underline">Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan</a> </span>sebagaimana yang telah diubah dengan <a href="https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/334" style="color:#0563c1; text-decoration:underline" target="_blank">Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan</a>.</div>

<div style="margin-left:0in; margin-right:0in">&nbsp;</div>

<div style="margin-left:0in; margin-right:0in">Dengan demikian, menurut aturan, suatu perusahaan tidak punya otoritas untuk melihat <em>history</em> tabungan rekening karyawannya kecuali diizinkan secara tertulis oleh si pekerja/karyawan tersebut.</div>

<div style="margin-left:0in; margin-right:0in">&nbsp;</div>

<div style="margin-left:0in; margin-right:0in">Penjelasan selengkapnya, silakan klik ulasan berikut.</div>


Jika Perusahaan Mengintip Isi Rekening Karyawannya

<div style="margin-left:0in; margin-right:0in">Perjanjian penyimpanan yang dikenal dalam <a href="https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/843/nprt/667/undangundang-nomor-7-tahun-1992" style="color:blue; text-decoration:underline">Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan</a> sebagaimana telah diubah dengan <a href="https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/334/nprt/lt534b8310e7324/uu-no-10-tahun-1998-perubahan-atas-undang-undang-nomor-7-tahun-1992-tentang-perbankan" style="color:blue; text-decoration:underline">Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan</a><strong> </strong>mengondisikan uang yang diserahkan nasabah penyimpan kepada bank <u>menjadi milik bank</u> dan bank memiliki wewenang penuh atas simpanan tersebut. Namun demikian, hal ini tidak menghilangkan hak masyarakat atas simpanan tersebut. Bank akan mengembalikan<strong> </strong>simpanan dengan kotraprestasi berupa pemberian bunga.</div>

<div style="margin-left:0in; margin-right:0in">&nbsp;</div>

<div><span style="background-color:white"><span style="color:#222222">Penjelasan selengkapnya silakan klik ulasan di bawah ini.</span></span></div>


Simpanan Nasabah di Bank, Milik Siapa?

Beranda

Home

rekening

Anda tidak dapat mengakses fitur Hukumonline Pro setelah

Segera lakukan perpanjangan untuk menghindari pemutusan akses fitur Hukumonline Pro.

Nama

Untuk memperpanjang langganan Hukumonline Pro, segera isi formulir di bawah ini dan tim kami akan menghubungi Anda!

Segera perpanjang langganan Anda untuk dapat mengakses seluruh fitur dari Hukumonline Pro.

Cari peraturan, putusan, artikel, klinik, berita, dan lainnya

Perpanjangan langganan Hukumonline Pro Anda sudah kami terima. Anda akan segera dihubungi oleh Tim Hukumonline untuk mendapatkan akses tanpa batas ke berbagai layanan dan produk terbaik dari Hukumonline Pro.

Hukumonline.com

#rekening