Kamis, 04 Pebruari 2010
Dibaca: 18363
Pertanyaan :
Paten dalam perjanjian-perjanjian internasional
Pak, saya ada pertanyaan yang berkaitan dengan paten, mohon penjelasannya. Misalkan ada suatu paten yang terdaftar di Amerika Serikat (atau negara lain) yang untuk menggunakannya memerlukan lisensi, namun paten tersebut tidak terdaftar di Indonesia. 1) Apakah pemilik paten mendapat perlindungan hukum di Indonesia? 2) Bagaimana kaitannya dengan perjanjian-perjanjian WTO, GATT dan TRIPs yang diikut oleh Indonesia? 3) Apakah dengan adanya perjanjian-perjanjian ini paten yang terdaftar di negara lain otomatis dilindungi di dalam negara-negara anggota lain dari perjanjian-perjanjian tersebut? 4) Jika tidak, apakah pemanfaatan paten tersebut di Indonesia (negara di mana paten tersebut tidak terdaftar) tanpa membayar lisensi akan dianggap suatu tindakan yang ilegal? Sebelumnya saya ucapkan banyak terima kasih. Yayan.
Jawaban :

 

1.      Sebagai salah satu negara yang meratifikasi Paris Convention for the Protection of Intelectual Property atau Paris Convention (Keppres No. 15 Tahun 1997), Indonesia wajib memberikan perlindungan hukum terhadap warga negara sesama anggota Paris Convention. Salah satu bentuk perlindungan hukum sesuai Paris Convention adalah Hak Prioritas. Hak prioritas adalah hak pemohon untuk mengajukan permohonan yang berasal dari negara yang tergabung dalam Paris Convention atau WTO untuk memperoleh pengakuan bahwa tanggal penerimaan di negara asal merupakan prioritas di negara tujuan yang juga anggota salah satu dari kedua perjanjian itu selama pengajuan tersebut dilakukan dalam kurun waktu yang telah ditentukan berdasarkan Paris Convention. Hak prioritas untuk permohonan paten adalah paling lama 12 bulan sejak tanggal penerimaan permohonan paten di negara yang anggota Paris Convention atau WTO (pasal 27 ayat [1] UU No. 14 Tahun 2001 tentang Paten).

 

2.      Sebagai negara anggota Organisasi Perdagangan Dunia atau WTO, Indonesia juga terikat dengan General Agreement on Tariff and Trade 1947/GATT (Keppres No. 7 Tahun 1994) dan Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPs). Kemudian, Indonesia juga telah meratifikasi Paris Convention seperti dijelaskan poin 1 di atas. Hak prioritas yang diatur dalam UU Paten berlaku bagi negara anggota Paris Convention atau anggota WTO.

 

3.      Sebagaimana kami jelaskan pada poin 1 di atas, paten yang telah didaftarkan di negara-negara peserta Paris Convention atau WTO memperoleh perlindungan berupa hak prioritas untuk memperoleh pengakuan bahwa tanggal penerimaan di negara asal merupakan prioritas di Indonesia selama permohonan paten tersebut diajukan dalam kurun waktu sesuai Paris Convention. Menurut situs milik World Intelectual Property Organization (WIPO), saat ini terdapat 184 negara yang telah menjadi anggota Paris Convention.

 

4.      Apabila paten tersebut telah terdaftar negara asal dan juga di Indonesia, maka pemanfaatan paten oleh pihak lain harus melalui perjanjian lisensi. Apabila tidak memperoleh lisensi dari pemegang paten, maka pemanfaatan paten tersebut dianggap melawan hukum (pasal 16 jo. pasal 130 UU Paten).

 

Demikian penjelasan kami. Semoga bermanfaat.

 

Dasar hukum:

  1. Undang-Undang No. 14 Tahun 2001 tentang Paten
  2. Keputusan Presiden No. 15 Tahun 1997 tentang Perubahan Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 1979 Pengesahan Paris Convention For The Protection Of Industrial Property Dan Convention Establishing The World Intellectual Property Organization
  3. Keputusan Presiden No. 7 Tahun 1994 tentang Agreement Establishing the World Trade Organization (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia)
 
 

Setiap artikel jawaban Klinik Hukum dapat Anda simak juga melalui twitter @klinikhukum, atau facebook Klinik Hukumonline.

Cari Jawaban
Rubrik ini disediakan bagi anda untuk mengajukan persoalan hukum yang anda hadapi. Rubrik ini diperuntukkan hanya kepada member hukumonline.com
Jika anda member Hukumonline,
silakan Login, atau Daftar ID anda.
PENJAWAB : Amrie Hakim, S.H.
MITRA : Bung Pokrol
Amrie Hakim menyelesaikan program S1 di Fakultas Hukum Universitas Indonesia pada 2000. Pada tahun itu juga dia bergabung dengan hukumonline.com sebagai peneliti, kemudian menjadi jurnalis sampai dengan 2005. Setelah beberapa tahun bekerja di tempat lain, pada 2008 Amrie kembali berkarya di hukumonline.com sebagai Pengelola dan Editor Klinik Hukum. Saat ini, Amrie menjabat sebagai News & Content Director.   Di saat senggang dia mengisi waktunya dengan membaca, menonton film, menulis, dan bersantai bersama keluarga. Amrie menggemari novel-novel hukum dan kriminal.   Follow Amrie di twitter: @amriehakim