Jumat, 10 Pebruari 2012
Pertanyaan :
Penerapan Asas In Dubio Pro Reo
Saya mahasiswa fakultas hukum semester awal, sehingga saya masih memiliki banyak keraguan dan kerancuan dalam menerapkan asas-asas hukum dalam kasus-kasus hukum yang terjadi di sekitar kita sehari-hari. Dalam asas-asas hukum yang baru saya pelajari, tertulis bahwa "Dalam keraguan, hakim akan menggunakan hukuman yang paling meringankan bagi terdakwa (asas in dubio pro reo). Tetapi, beberapa waktu yang lalu, saya membaca tentang suatu kasus hukum di harian ibu kota, yang mana tim pembela (pengacara) dari seorang tersangka mengatakan bahwa kira-kira "Dalam keraguan, hakim harus membebaskan terdakwa", padahal dalam kasus tersebut, terdakwa sudah dijerat dengan 2 pasal berlapis tentang dua tindak kejahatan. Hanya saja, pada kasus yang ke-3, pihak kepolisian tidak dapat membuktikan. Apakah pernyataan yang dinyatakan oleh pengacara tersebut benar dan sesuai dengan asas in dubio pro reo? Terima kasih.  
Jawaban :

Menurut “Kamus Hukum” yang ditulis oleh Simorangkir et.al. (hlm. 73), frasa in dubio pro reo diartikan sebagai “jika ada keragu-raguan mengenai sesuatu hal haruslah diputuskan hal-hal yang menguntungkan terdakwa”.

 

Asas in dubio pro reo sendiri sudah sering digunakan Mahkamah Agung (“MA”) untuk memutus perkara, di antaranya dalam Putusan Mahkamah Agung No. 33 K/MIL/2009 yang salah satu pertimbangannya menyebutkan bahwa:

 

asas IN DUBIO PRO REO yang menyatakan jika terjadi keragu-raguan apakah Terdakwa salah atau tidak maka sebaiknya diberikan hal yang menguntungkan bagi Terdakwa yaitu dibebaskan dari dakwaan.

 

Selain itu, MA juga pernah berpendapat mengenai hubungan antara hukum acara pidana dengan asas in dubio pro reo pada Putusan Mahkamah Agung No. 2175/K/Pid/2007 yang salah satu pertimbanganya menyatakan:

 

“...sistem pembuktian di negara kita memakai sistem "Negatief Wettelijk", yaitu keyakinan yang disertai dengan mempergunakan alat-alat bukti yang sah menurut Undang-Undang; Hal ini dapat terlihat pada Pasal 183 Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (“KUHAP”), yang berbunyi sebagai berikut: "Hakim tidak boleh menjatuhkan putusan pidana kepada seseorang, kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan, bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwalah yang bersalah melakukannya"

 

Pertimbangan Putusan yang sama juga menyebutkan:

 

Suatu asas yang disebut "IN DUBIO PRO REO" yang juga berlaku bagi hukum pidana..... Asas ini tidak tertulis dalam Undang-Undang Pidana, namun tidak dapat dihilangkan kaitannya dengan asas Tiada Pidana Tanpa Kesalahan" (“Geen Straf Zonder Schuld") atau "Anwijzigheid van alle Schuld' yang sudah menjadi yurisprudensi konstan dan dapat diturunkan dari Pasal 182 ayat (6) KUHAP

 

Sedangkan Pasal 182 ayat (6) KUHAP sendiri menyebutkan:

 

“Pada asasnya putusan dalam musyawarah majelis merupakan hasil permufakatan bulat kecuali jika hal itu setelah diusahakan dengan sungguh-sungguh tidak dapat dicapai, maka berlaku ketentuan sebagai berikut:

a.      putusan diambil dengan suara terbanyak;

b.      jika ketentuan tersebut huruf a tidak juga dapat diperoleh putusan yang dipilih adalah pendapat hakim yang paling menguntungkan bagi terdakwa.”

 

Berdasarkan putusan Mahkamah Agung tersebut dapat kita ketahui bahwa penerapan asas in dubio pro reo sejalan dengan pengaturan Pasal 183 dan Pasal 182 ayat (6) KUHAP. Pasal 183 KUHAP mengharuskan hakim yang hendak menjatuhkan putusan pidana untuk memperoleh keyakinan berdasarkan alat bukti bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya.

 

Sedangkan, Pasal 182 ayat (6) KUHAP mengatur keadaan bila proses pengambilan putusan dalam musyawarah majelis hakim tidak dicapai hasil pemufakatan bulat, dan tidak dapat diambil putusan berdasarkan suara terbanyak (karena pendapat anggota majelis hakim berbeda-beda), maka putusan yang dipilih adalah pendapat hakim yang paling menguntungkan bagi terdakwa.

 

Jadi, praktiknya asas in dubio pro reo ini digunakan bila hakim berdasarkan alat bukti yang ada masih memiliki keragu-raguan mengenai bersalah atau tidaknya terdakwa. Bila hakim masih memiliki keraguan mengenai bersalah atau tidaknya terdakwa, maka berlaku Pasal 183 KUHAP yang melarang hakim menjatuhkan pidana bila berdasarkan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia tidak memperoleh keyakinan bahwa tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya.

 

Karena itu, menurut hemat kami, penafsiran asas in dubio pro reo yang dilakukan pengacara yang Anda jelaskan tersebut tidak keliru. Berdasarkan Pasal 183 KUHAP hakim tidak boleh menjatuhkan pidana bila berdasarkan alat bukti yang ada di persidangan ia tidak memperoleh keyakinan atas bersalahnya terdakwa. Sehingga hakim harus memutus terdakwa bebas dari dakwaan berdasarkan pengaturan Pasal 191 KUHAP yang menyatakan: “Jika pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang, kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa diputus bebas

 

Sekian jawaban dari kami, semoga membantu.

 

Dasar hukum:

Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

 

Ralat:
 

Klinik Hukumonline telah menerima masukan dari pembaca pada 20 November 2013 berkaitan dengan artikel jawaban ini. Masukan tersebut adalah kekeliruan penjawab dalam mengutip kalimat yang terdapat pada dua putusan Mahkamah Agung. Yaitu Putusan Mahkamah Agung No. 33 K/MIL/2009 dan  Putusan Mahkamah Agung No. 2175/K/Pid/2007.

 

Penjawab mengutip kalimat dari dua putusan MA tersebut dengan menuliskannya sebagai pertimbangan hukum dari majelis hakim. Yaitu:

 

“asas IN DUBIO PRO REO yang menyatakan jika terjadi keragu-raguan apakah Terdakwa salah atau tidak maka sebaiknya diberikan hal yang menguntungkan bagi Terdakwa yaitu dibebaskan dari dakwaan.”

 

“...sistem pembuktian di negara kita memakai sistem "Negatief Wettelijk", yaitu keyakinan yang disertai dengan mempergunakan alat-alat bukti yang sah menurut Undang-Undang; Hal ini dapat terlihat pada Pasal 183 Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (“KUHAP”), yang berbunyi sebagai berikut: "Hakim tidak boleh menjatuhkan putusan pidana kepada seseorang, kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan, bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwalah yang bersalah melakukannya"

 

“Suatu asas yang disebut "IN DUBIO PRO REO" yang juga berlaku bagi hukum pidana..... Asas ini tidak tertulis dalam Undang-Undang Pidana, namun tidak dapat dihilangkan kaitannya dengan asas Tiada Pidana Tanpa Kesalahan" (“Geen Straf Zonder Schuld") atau "Anwijzigheid van alle Schuld' yang sudah menjadi yurisprudensi konstan dan dapat diturunkan dari Pasal 182 ayat (6) KUHAP”

 

Setelah dilihat kembali, kutipan yang digunakan oleh penjawab bukan berasal dari bagian pertimbangan hukum dua putusan MA tersebut di atas. Melainkan dari bagian memori kasasi pihak pemohon kasasi atau terdakwa.

 

Dengan ralat ini maka Klinik Hukumonline mencabut segala informasi yang berkaitan dengan dua Putusan MA tersebut di atas yang digunakan dalam artikel ini.

 

Klinik Hukumonline juga mengucapkan terima kasih atas koreksi dan masukan dari pembaca.

 

Demikian ralat ini disampaikan sebagai bentuk pertanggungjawaban Klinik Hukumonline kepada pembaca.

 
 

 

 

 

 

 


Setiap artikel jawaban Klinik Hukum dapat Anda simak juga melalui twitter @klinikhukum, atau facebook Klinik Hukumonline.

Cari Jawaban
Rubrik ini disediakan bagi anda untuk mengajukan persoalan hukum yang anda hadapi. Rubrik ini diperuntukkan hanya kepada member hukumonline.com
Jika anda member Hukumonline,
silakan Login, atau Daftar ID anda.
MITRA : Bung Pokrol
Adi Condro Bawono, yang akrab disapa Adi ini menyelesaikan studi strata satu di Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan pada 2007. Kemudian Adi melanjutkan studinya di Universitas Padjadjaran. Adi menyelesaikan studi strata dua pada 2012.   Semasa kuliah Adi mengambil program kekhususan Hukum Bisnis. Adi bergabung dengan hukumonline pada September 2011 sebagai Journalist Hukumonline English. Kemudian menjadi Penjawab Klinik Hukum (Content Administrator) di Hukumonline. Sekarang, ia adalah Datacenter Administrator di Hukumonline.