hukumonline
RUBRIK KLINIK
Rubrik ini disediakan bagi anda untuk mengajukan persoalan hukum yang anda hadapi. Rubrik ini diperuntukkan hanya kepada member hukumonline.com
Jika anda member Hukumonline, silakan login, atau Daftar ID anda.

Rabu, 09 Mei 2012
Pertanyaan:
Ketentuan Waris Anak Hasil Incest Menurut Hukum Islam
Saya mau tanya bagaimana dengan pewarisan dalam Hukum Islam apabila anak yang mendapatkan hak waris adalah hasil dari perkawinan Bapak dengan anak kandungnya sendiri, dan sampai si Bapak wafat ia tidak tahu bahwa wanita yang dikawininya adalah anaknya sehingga ia memberikan wasiat juga kepada istrinya yang juga anaknya tersebut? Jadi, apakah anak yang juga istrinya ini mendapatkan hak waris, dan bagaimana dengan anak hasil perkawinan mereka apakah juga mendapat hak waris? Terima kasih atas perhatiannya.  
Ronnniec
Jawaban:
http://images.hukumonline.com/frontend/lt4fa9216d519aa/lt4fa921d20bac4.jpg

Saudara Ronnniec yang kami hormati,

 

Membicarakan masalah perkawinan sebagaimana kejadian di atas, maka menurut  ketentuan Hukum Islam, ada prinsip-prinsip yang harus kita pahami terlebih dahulu. 

 

Di dalam Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam (“KHI”) dinyatakan bahwa yang dimaksud dengan perkawinan adalah pernikahan menurut Islam, yaitu ikatan yang sangat kuat atau mitsaqon ghalidzon untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Sedangkan, dalam Pasal 3 KHI dinyatakan bahwa perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah. 

 

Dalam perkawinan ada hal-hal yang dibolehkan, dan ada yang dilarang. Incest (hubungan sedarah, dan lebih jauh berarti hubungan badan atau hubungan seksual yang terjadi antara dua orang yang mempunyai ikatan pertalian darah, misal bapak dengan anak perempuannya, ibu dengan anak laki-lakinya, atau antar-sesama saudara kandung atau saudara tiri) adalah salah satu hal terlarang di dalam hukum Islam.

 
Secara tegas Al Quran Surah An Nisa: 23 menyatakan larangan yang artinya:

Diharamkan atas kamu (menikahi) ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan; saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan; saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan; ibu-ibumu yang menyusui kamu; saudara perempuan sepersusuan; ibu-ibu isterimu (mertua); anak-anak perempuan dari isterimu (anak tiri) yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan isterimu itu (dan sudah kamu ceraikan), maka tidak berdosa kamu (menikahinya); (dan diharamkan bagimu) isteri-isteri anak kandungmu (menantu); dan (diharamkan) mengumpulkan (dalam pernikahan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau. Sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.

 

Pelanggaran ketentuan tentang larangan pernikahan atau rukun pernikahan atau syarat-syarat pernikahan dalam ketentuan Hukum Perkawinan Indonesia terdapat dalam Pasal 39 butir (1) huruf a KHI, yang menyatakan:

 

Dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dan seorang wanita disebabkan:

(1) Karena pertalian nasab:

a.      Dengan seorang wanita yang melahirkan atau yang menurunkannya, atau keturunannya.

b.      ....

 

Terkait permasalahan nasab, jika anak terlahir dari pernikahan sedarah (incest) yang diketahui sejak awalnya, karena masih ada hubungan mahram, maka hal tersebut adalah pernikahan yang diharamkan.

 

Adapun mengenai anak sah, diatur dalam: 

a.      Pasal 42 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menyatakan, anak sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah.

b.      Pasal 99 huruf a KHI, yang menyatakan, anak sah adalah anak yang dilahirkan dari ikatan perkawinan yang sah.  

 

Menurut sebagian ulama, hukum anak hasil incest, diqiyaskan kepada anak di luar nikah yang hanya dinisbatkan kepada Ibunya dengan argumentasi bahwa pernikahan jenis ini dianggap batal demi hukum sehingga dianggap tidak pernah terjadi pernikahan antara kedua suami-isteri.

 

Jika di awal perkawinan kedua belah pihak tidak mengetahui hubungan darah di antara mereka, di antara ulama kontemporer seperti Al-Jaziri memberikan pandangan yang berbeda dengan menyatakan bahwa anak yang lahir dari pernikahan tersebut tetap dinasabkan kepada kedua orang tuanya karena ia dilahirkan dari pernikahan yang sah, dan anak tersebut memiliki setiap hak yang melekat pada anak yang sah di mata hukum, termasuk untuk masalah warisannya.

 

Setelah salah satunya mengetahui status larangan menikah antara mereka, maka wajib bagi keduanya untuk berpisah. Sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 70 huruf d butir 1 KHI, yang menyatakan  sebagai berikut:

Perkawinan batal apabila:

(d)   Perkawinan dilakukan antara dua orang yang mempunyai hubungan darah, semenda dan sesusuan sampai derajat tertentu yang menghalangi perkawinan, menurut pasal 8 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, yaitu:

      1) Berhubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah atau ke atas.

 

Dalam hal kasus di atas, yaitu terjadi pernikahan sedarah tetapi pihak suami sama sekali tidak mengetahui (sampai akhir hayatnya) bahwa istrinya adalah anak kandungnya, untuk menentukan hukum Islam yang harus diterapkan, masih perlu digali lagi fakta, apakah sang istri juga tidak mengetahui atau sebenarnya mengetahui bahwa sang suami adalah bapak kandungnya. Karena hukum Islam yang akan berlaku terhadap kedua keadaan tersebut tentunya akan berbeda, yakni:

a.      Jika keduanya sama-sama tidak mengetahui hubungan sedarah mereka, maka hukum yang berlaku adalah seperti konsep hilangnya beban hukum atas tiga orang; orang yang khilaf (QS. Al Ahzab: 5), lupa dan orang yang dipaksa. Jika keduanya tidak mengetahui adanya cacat nikah dari aspek larangan pernikahan, maka hubungan suami-isteri yang lalu adalah sah dan tidak dianggap sebagai perbuatan zina.

 

Dalam hal pihak istri kemudian baru mengetahui hubungan sedarah antara dirinya dan suaminya setelah suaminya meninggal, maka hal tersebut tidak dimasukkan dalam kriteria perzinahan. Dan anak hasil perkawinan mereka tetap bernasab kepada bapaknya dan juga berhak mewaris kepada bapak dan ibunya.

 

b.      Jika ternyata pihak istri sebenarnya sudah mengetahui keadaan hubungan sedarah antara ia dan suaminya (yang juga adalah bapak kandungnya), tetapi tetap menyembunyikan pengetahuannya tersebut terhadap suaminya (yang juga adalah bapak kandungnya tersebut) padahal ia mengetahui adanya larangan pernikahan di antara mereka, maka yang menanggung beban dosa zina tersebut tentunya adalah pihak istri (anak perempuannya tersebut).

 

Dan karenanya, untuk pihak istri tersebut berlaku hukum perzinahan dengan keluarga sedarah (bapak kandungnya). Dan hal tersebut tentu membawa akibat hukum terhadap status anak yang dilahirkan (kalau sang istri mengetahui tetapi menyembunyikan).

 

Status anak tersebut adalah anak tidak sah (jika istri mengetahui hubungan hubungan sedarah tersebut sejak dari awal pernikahannya). Dan karenanya kelak anaknya hanya mempunyai nasab dan waris dengan ibunya saja. 

 

c.      Jika istri mengetahui status hubungan sedarah mereka setelah kelahiran anaknya, dan kemudian mereka bercerai, maka anak tersebut tetap termasuk anak sah. Perkawinan tersebut adalah sah selama tidak diketahui tentang informasi tentang hubungan nasab tersebut. Setelah diketahuinya larangan perkawinan sedarah, maka perkawinan tersebut batal demi hukum.

 

Tetapi putra mereka berhak mewaris dari bapak dan ibunya. Dan saat penghitungan waris, maka tidak ada perbedaan dengan anak dari pernikahan biasa, baik dalam posisi maupun takarannya.

 

d.      Adapun mengenai wasiat yang diberikan oleh suami kepada istrinya tersebut, (yang juga sebenarnya adalah anaknya), Abu Umamah Al Bahili ra. berkata: Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda pada saat khutbah haji wada’, yang artinya:

 

Sesungguhnya Allah Ta’ala telah memberi masing-masing orang haknya, karenanya tidak ada wasiat bagi ahli waris.” (HR. Abu Daud no. 3565, At-Tirmizi no. 2120, Ibnu Majah no. 2704, dan dinyatakan shahih oleh Al-Albani dalam Irwa` Al-Ghalil no. 1655).

 

Dengan demikian, jika istrinya juga saat kematian suaminya tidak mengetahui status larangan perkawinan di antara mereka, maka terhadap dirinya, posisinya tetap sebagai ahli waris yang tidak berhak menerima wasiat.

 

Bahkan, jika kemudian ternyata saat suaminya meninggal, dia baru mengetahui status hubungan mereka, maka ia justru semakin tertolak atas wasiat yang diberikan.

 

Demikianlah hal-hal yang dapat kami sampaikan sebagai bahan pertimbangan Saudara, untuk menyelesaikan permasalahan hukum yang timbul.

 
Dasar hukum:

1.      Al Quran

2.      Al Hadist

3.      Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

4.      Instruksi Presiden No.1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam.

 

Setiap artikel jawaban Klinik Hukum dapat Anda simak juga melalui twitter @klinikhukum, atau facebook Klinik Hukumonline.

http://images.hukumonline.com/frontend/lt4f82a0fb58603/lt4f978fbe090fa.jpg

26446 hits
Di: Hukum Keluarga dan Waris
sumber dari: PAHAM Indonesia
Share:

Pernyataan Penyangkalan / Disclaimer

Bung Pokrol

Bung Pokrol adalah para jurnalis dan awak hukumonline.com. Nama Pokrol diambil dari istilah “pokrol bambu” sebutan profesi hukum zaman Belanda. Pokrol bambu adalah seorang yang memberi nasehat hukum tetapi belum memperoleh kwalifikasi atau pendidikan hukum. Dahulu pokrol bambu menjadi aktor penting dalam pelayanan hukum, karena masyarakat umum merasa berjarak dengan advokat yang berizin.

MITRA KLINIK
INDOLaw

INDOLaw Legal Training Center merupakan salah satu lembaga pelatihan hukum terlengkap dan berkualitas, baik pada forum-forum seminar, diskusi, workshop atau pelatihan hukum, maupun in house training untuk suatu topik tertentu. Website: www.indolawcenter.com.

Lembaga Bantuan Hukum Mawar Saron

LBH Mawar Saron adalah lembaga non profit yang mendedikasikan diri untuk memberikan bantuan hukum kepada masyarakat miskin dan teraniaya secara hukum, tanpa memungut bayaran (prodeo dan probono) tanpa membedakan suku, agama, ras, keturunan, keyakinan politik maupun latar belakang sosial dan budaya. Website: http://www.lbhmawarsaron.or.id

PAHAM Indonesia

 Pusat Advokasi Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia (PAHAM) adalah lembaga advokasi Hukum dan Hak Asasi Manusia yang didirikan dengan tujuan memberikan dukungan dan pembelaan Hukum/HAM terhadap warga masyarakat yang lemah dan miskin. Website: http://pahamindonesia.org/

Indonesia Cyber Law Community (ICLC)

Indonesia Cyber Law Community (ICLC) adalah sebuah sebuah komunitas cyber law dalam media virtual yang memberikan layanan kepada masyarakat di bidang konsultasi, advokasi, dan sosialisasi di bidang hukum cyber. ICLC dibentuk oleh beberapa praktisi hukum cyber dari pemerintah dan non-pemerintah (swasta) pada 2011 dengan tujuan turut mencerdaskan masyarakat di bidang hukum cyber dan menjadi jembatan pengetahuan setiap orang atau badan hukum untuk mengetahui hak dan kewajibannya dalam tatanan dunia cyber. Website: www.cyberlawindonesia.net. E-mail: informasi[at]cyberlawindonesia[dot]net.

Ikatan Kekeluargaan Advokat UI (IKA Advokat UI)

Wadah informal para advokat alumni Fakultas Hukum Universitas Indonesia yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan anggotanya secara berkualitas dengan cara saling bertukar pengalaman dan pengetahuan satu sama lain. Situs web: www.advokat-ui.org

Adisuryo Prasetio & Co

Adisuryo Prasetio & Co adalah kantor advokat yang memberikan jasa hukum di bidang korporasi litigasi dan non-litigasi. Website: http://www.adisuryo.com

Irma Devita Purnamasari, S.H., M.Kn.

Praktisi hukum, penulis buku-buku hukum praktis populer. Situs: www.irmadevita.com.

Albert Aries & Partners Law Firm

Albert Aries & Partners Law Firm. Menara Kadin Indonesia 30th floor, Jl. HR. Rasuna Said Blok X-5 Kav 2-3, Jakarta 12950. E-mail: office[at]albertaries.com.

Legal 1O1

Sekumpulan yuris muda yang ingin berbagi pengetahuan hukum dasar untuk orang-orang yang ingin belajar hukum. Twitter: @Legal1O1

Leks&Co

 

Leks&Co adalah firma hukum yang menyediakan berbagai jenis jasa hukum, yang terdiri dari orang muda, enerjik, kreatif, yang menyediakan pelayanan hukum premium. Website : www.lekslawyer.com / blog: www.hukumproperti.com.

ADCO Attorneys at Law

ADCO Attorneys at Law adalah kantor hukum yang berdiri atas latar belakang keahlian dan pengalaman para lawyernya di bidang natural resource and corporate commercial litigation.

SMART Attorneys at Law

 

SMART Attorneys at Law merupakan kantor advokat yang memberikan jasa hukum di bidang hukum bisnis dan investasi. Untuk berkonsultasi dapat menghubungi Email: info@smartcolaw.com.

DPC AAI Jakarta Pusat

Para advokat anggota Dewan Pimpinan Cabang Asosiasi Advokat Indonesia (AAI) Jakarta Pusat. Website: http://www.aai-jakpus.com

Globomark

Globomark.com adalah penyedia layanan hukum di bidang hak kekayaan intelektual (HKI). Globomark.com membantu pihak-pihak yang memerlukan perlindungan hukum dan pendaftaran atas merek dagang, paten, desain industri, hak cipta dan rahasia dagang, baik di Indonesia maupun di luar negeri. Situs: www.globomark.com 

DPC Peradi Jakarta Selatan

Dewan Pimpinan Cabang Perhimpunan Advokat Indonesia Jakarta Selatan.

Blog Pelayan Masyarakat

Blog pribadi yang ditulis oleh seorang aparat pembela kebenaran dan keadilan di bumi pertiwi, mencoba menjelaskan mengenai peraturan lalu lintas dan informasi umum kepolisian dengan bahasa yang santai dan mudah dimengerti. Silakan mampir ke: www.pelayanmasyarakat.blogspot.com

Advokat dan Konsultan

Kumpulan para advokat, konsultan hukum dan konsultan hak kekayaan intelektual yang menjadi kontributor Klinik hukumonline.

Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK)

Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) dibentuk berdasarkan UU No 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. LPSK bertugas dan berwenang untuk memberikan perlindungan dan bantuan kepada saksi dan korban. Lingkup perlindungan oleh LPSK adalah pada semua tahap proses peradilan pidana, agar saksi dan/atau korban merasa aman ketika memberikan keterangan.

PSHK

Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK) adalah non profit dan non partisan yang berjuang untuk mewujudkan pembaruan hukum melalui riset dan advokasi

Pusat Studi Kebijakan Negara (PSKN) FH Unpad

PSKN FH Unpad adalah salah satu pusat studi di lingkungan Fakultas Hukum Unpad. Pusat studi ini dibentuk pada tahun 2005 atas insiatif dosen-dosen pada Bagian Hukum Tata Negara FH Unpad yang didedikasikan untuk melakukan kajian hukum ketatanegaraan dan kebijakan hukum, memfasilitasi pembentukan kebijakan hukum dan peraturan perundang-undangan pada level pusat maupun  daerah, serta diseminisasi/pembukaan diskursus publik untuk menanggapi isu-isu ketatanegaraan terkini. Email: psknfhunpad@gmail.com

LeIP

LeIP memperjuangkan perwujudan independensi peradilan melalui kerja-kerja di bidang kajian, pengembangan opini dan edukasi publik, serta advokasi kasus dan kebijakan

Suara Keadilan

Didirikan oleh sekelompok advokat dan peneliti yang sering terlibat dalam kegiatan pembaharuan hukum dan melakukan advokasi terhadap perlindungan hak asasi manusia di Indonesia.

ANR Law Firm

ANR-Law Firm adalah kantor hukum yang lebih dari 10 tahun menyediakan jasa hukum dan berpengalaman, terutama di bidang penyelesaian sengketa, ketenagakerjaan, keimigrasian, dan juga hukum perusahaan. Selengkapnya silakan kunjungi www.anr-lawfirm.com.

LKHT

LKHT FHUI adalah singkatan dari Lembaga Kajian Hukum Teknologi Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Lembaga ini adalah salah satu lembaga penelitian yang berada di bawah naungan Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Situs web: http://lkht.net

Indonesia Christian Legal Society (ICLS)

Sarana/wadah bagi para pelaku penegak hukum kristiani, meliputi para hakim, jaksa, polisi dan pengacara (advokat), dan para akademisi di bidang hukum, termasuk mahasiswa, serta para penggiat hukum lainnya di Indonesia, yang peduli atas situasi dan kondisi penegakan hukum di Indonesia, dimana esensi dari penegakan hukum adalah keadilan dan ketertiban.
http://www.indocls.com

IPAS Institute

IPAS Institute adalah lembaga yang didirikan dengan kegiatan utama memberikan layanan jasa Konsultasi Hukum Hak Kekayaan Intelektual, studi, menyelenggarakan kursus, pendidikan non-formal, pelatihan-pelatihan, seminar, lokakarya, mentorship, serta pertemuan-pertemuan ilmiah lainnya di bidang hukum hak kekayaan intelektual. www.ipasinstitute.com

S&H Attorneys at Law

S&H Attorneys at Law adalah kantor hukum dimana para advokatnya memiliki pengalaman menangani berbagai kasus hukum secara mendalam. www.shlaw.co.id 

PBH Peradi

Pusat Bantuan Hukum Perhimpunan Advokat Indonesia (PBH Peradi) adalah lembaga yang dibentuk Peradi. Salah satu tugas PBH Peradi adalah melaksanakan pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma oleh Advokat sesuai UU Advokat, PP Bantuan Hukum, Kode Etik Advokat Indonesia, dan Peraturan PERADI. Website: www.pbhperadi.org.

LBH Jakarta

Organisasi non pemerintah yang mengkhususkan kerjanya pada pemberian bantuan hukum pada masyarakat miskin, buta hukum dan tertindas. Didirikan di Jakarta pada tahun 1971.

USAID-E2J

E2J adalah program empat tahun yang didukung oleh USAID dan dilaksanakan oleh The Asia Foundation (TAF) bekerja sama dengan Kemitraan dan Asian Law Center-University of Washington (ALC-UWLS). Program E2J berupaya berkontribusi dalam proses reformasi hukum di Indonesia dan mempersiapkan generasi lulusan fakultas hukum yang memiliki pengetahuan, keahlian, wawasan, dan kesempatan untuk meniti karir di sektor publik dengan bermitra dengan 8 Fakultas Hukum, 18 Organisasi Masyarakat Sipil (OMS) dan Institusi Penegak Hukum. Tujuan E2J adalah meningkatkan kapasitas universitas negeri dalam menyediakan pendidikan hukum dan penelitian yang berkontribusi pada upaya reformasi hukum; meningkatkan kapasitas OMS dalam melakukan riset, advokasi dan monitoring reformasi hukum serta; meningkatkan kolaborasi antara fakultas hukum, OMS dan institusi penegak hukum. Informasi lebih jauh mengenai E2J: www.pendidikanhukumklinis.net.

Ikatan Advokat Indonesia

DPC IKADIN Jakarta Pusat merupakan wadah bagi advokat untuk meningkatkan serta mengembangkan kualitas profesinya. Dalam upaya memberikan informasi hukum kepada masyarakat luas dan memperdayakan masyarakat tentang hukum Indonesia, hukumonline.com bekerjasama dengan DPC IKADIN Jakarta Pusat dalam mengasuh rubrik klinik hukum.