Prosedur Pendirian Yayasan di Indonesia

Terima kasih atas pertanyaan Anda.

Artikel di bawah ini adalah pemutakhiran ketiga dari artikel dengan judul “Pendirian Yayasan” yang dibuat oleh Eryanto Nugroho dan pertama kali dipublikasikan pada 15 Agustus 2003, pertama kali dimutakhirkan oleh Abi Jam'an Kurnia, S.H. pada 21 Februari 2019, dan kedua kali dimutakhirkan oleh Muhammad Raihan Nugraha, S.H. pada 24 Desember 2024.

KLINIK TERKAIT

Tambahan Berita Negara untuk Akta Pendirian PT dan Yayasan

01 Apr, 2026

Bagaimana Status Hukum Harta Yayasan yang Bubar?

09 Feb, 2026

Bolehkah Yayasan Mendaftarkan Merek?

30 Okt, 2025

Bolehkah Menjual Tanah Yayasan?

04 Sep, 2025

Simak panduan mengurus izin usaha di Easybiz. Untuk solusi terbaik pendirian dan perizinan usaha, dapatkan konsultasi gratis di sini atau melalui [email protected].

Definisi Yayasan

Sebelum lahirnya undang-undang khusus, keberadaan yayasan sebagai badan hukum di Indonesia telah lama diakui berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata/Burgerlijk Wetboek voor Indonesie (“KUH Perdata”). Ketentuan Pasal 1653 KUH Perdata mengakui bahwa selain perseroan, terdapat pula perhimpunan atau perkumpulan orang yang oleh peraturan perundang-undangan diakui sebagai badan hukum, dan atas dasar prinsip inilah yayasan sebagai kumpulan kekayaan yang dipisahkan turut diterima dalam praktik hukum perdata di Indonesia.^[1]

Ketentuan ini kemudian ditindaklanjuti dengan lahirnya UU Yayasan dan perubahannya, serta aturan pelaksanaanya. Menurut Pasal 1 angka 1 UU Yayasan, yang dimaksud dengan yayasan adalah badan hukum yang terdiri atas kekayaan yang dipisahkan dan diperuntukkan untuk mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan, yang tidak mempunyai anggota. Namun, yayasan memiliki organ yang terdiri atas pembina, pengurus, dan pengawas.^[2] Adapun fungsi pokok dari ketiga organ ini dapat diamati lebih lanjut pada tabel di bawah ini.

Penting untuk diketahui, meskipun yayasan diperuntukkan di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan, berdasarkan Pasal 3 ayat (1) UU Yayasan, yayasan juga dapat melakukan kegiatan usaha untuk menunjang pencapaian maksud dan tujuan dengan cara mendirikan badan usaha dan/atau ikut serta dalam suatu badan usaha. Namun, dalam melaksanakan kegiatan usahanya ini, yayasan tidak boleh membagikan hasil kegiatan usaha kepada pembina, pengurus, dan pengawas.^[6]

Dengan demikian, yayasan pada intinya dapat mendirikan badan usaha,^[7] akan tetapi, perlu diingat bahwa kegiatan usaha dari badan usaha harus sesuai dengan maksud dan tujuan yayasan serta tidak bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan, dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.^[8] Kegiatan usaha dari badan usaha yayasan mempunyai cakupan yang luas, termasuk antara lain hak asasi manusia, kesenian, olah raga, perlindungan konsumen, pendidikan, lingkungan hidup, kesehatan, dan ilmu pengetahuan.^[9]

Lebih lanjut, yayasan tidak boleh memakai nama yang telah dipakai secara sah oleh yayasan lain atau bertentangan dengan ketertiban umum dan/atau kesusilaan. Selain itu, nama yayasan harus didahului dengan kata "Yayasan”.^[10]

Lantas, bagaimana prosedur pendirian yayasan di Indonesia?

Prosedur Pendirian Yayasan

Menjawab pertanyaan Anda mengenai prosedur pendirian yayasan, pada dasarnya terdapat 3 tahapan, antara lain:

1. Pendirian

Suatu yayasan dapat didirikan oleh satu orang atau lebih dengan memisahkan sebagian harta kekayaan pendirinya sebagai kekayaan awal.^[11] Orang sebagaimana dimaksud adalah orang perseorangan atau badan hukum.^[12]

Pendirian yayasan dilakukan dengan akta notaris dan dibuat dalam bahasa Indonesia.^[13] Akta notaris atau akta pendirian tersebut harus memuat anggaran dasar dan keterangan lain yang dianggap perlu.^[14]

Adapun, anggaran dasar tersebut sekurang-kurangnya memuat:^[15]

1. nama dan tempat kedudukan;
2. maksud dan tujuan serta kegiatan untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut;
3. jangka waktu pendirian;
4. jumlah kekayaan awal yang dipisahkan dari kekayaan pribadi pendiri dalam bentuk uang atau benda;
5. cara memperoleh penggunaan kekayaan;
6. tata cara pengangkatan, pemberhentian, dan penggantian anggota pembina, pengurus, dan pengawas;
7. hak dan kewajiban anggota pembina, pengurus, dan pengawas;
8. tata cara penyelenggaraan rapat organ yayasan;
9. ketentuan mengenai perubahan anggaran dasar;
10. penggabungan dan pembubaran yayasan; dan
11. penggunaan kekayaan sisa likuidasi atau penyaluran kekayaan yayasan setelah pembubaran.

Sedangkan keterangan lain memuat sekurang-kurangnya nama, alamat, pekerjaan, tempat dan tanggal lahir, serta kewarganegaraan pendiri, pembina, pengurus, dan pengawas.^[16]

Selain pendirian berdasarkan akta notaris, yayasan juga dapat didirikan berdasarkan surat wasiat,^[17] di mana penerima wasiat bertindak mewakili pemberi wasiat.^[18] Pendirian yayasan berdasarkan surat wasiat harus dilakukan dengan surat wasiat terbuka,^[19] yaitu surat wasiat yang dibuat di hadapan notaris sesuai dengan ketentuan KUH Perdata.^[20]

Pendirian yayasan berdasarkan surat wasiat dilaksanakan sebagai berikut:^[21]

1. pendirian yayasan langsung dimuat dalam surat wasiat yang bersangkutan dengan mencantumkan ketentuan anggaran dasar yayasan yang akan didirikan; atau
2. pendirian yayasan dilakukan oleh pelaksana wasiat sebagaimana diperintahkan dalam surat wasiat oleh pemberi wasiat sesuai dengan ketentuan undang-undang dan peraturan pemerintah mengenai yayasan.

Sebagai informasi, jumlah kekayaan awal yayasan yang didirikan oleh orang Indonesia, yang berasal dari pemisahan harta kekayaan pribadi pendiri, paling sedikit senilaiRp10 juta.^[22] Adapun yang dimaksud dengan “senilai” adalah apabila harta kekayaan yang dipisahkan tidak dalam bentuk uang rupiah, maka nilai harta kekayaan tersebut sama dengan Rp10 juta.^[23]

Kemudian, dalam hal pendirian yayasan didirikan oleh orang asing atau bersama-sama orang asing, mengenai syarat dan tata cara pendiriannya dapat mengacu pada Pasal 10 s.d Pasal 14 PP 63/2008.^[24] Untuk jumlah kekayaan awal yayasan yang didirikan oleh orang asing atau orang asing bersama orang Indonesia, yang berasal dari pemisahan harta kekayaan pribadi pendiri, paling sedikit senilai Rp100 juta.^[25] Artinya, apabila harta kekayaan yang dipisahkan tidak dalam bentuk uang rupiah, nilai harta kekayaan tersebut sama dengan Rp100 juta.^[26]

2. Pengesahan

Sebagaimana disebutkan dalam definisinya, yayasan merupakan badan hukum. Yayasan baru memperoleh status badan hukumnya setelah akta pendirian yayasan memperoleh pengesahan dari Menteri Hukum.^[27] Untuk memperoleh pengesahan tersebut, pendiri atau kuasanya mengajukan permohonan kepada Menteri Hukum melalui notaris yang membuat akta pendirian yayasan bersangkutan.^[28] Kemudian, notaris wajib menyampaikan permohonan pengesahan kepada Menteri Hukum dalam jangka waktu paling lambat 10 hari terhitung sejak tanggal akta pendirian yayasan ditandatangani.^[29]

Permohonan pengesahan tersebut diajukan secara tertulis kepada Menteri Hukum.^[30] Kemudian, pengesahan terhadap permohonan yayasan diberikan atau ditolak dalam jangka waktu paling lambat 30 hari terhitung sejak tanggal permohonan diterima secara lengkap.^[31]

Jika permohonan pengesahan ditolak, maka Menteri Hukum wajib memberitahukan secara tertulis disertai dengan alasannya, kepada pemohon mengenai penolakan pengesahan tersebut. Alasan penolakan ini menyatakan bahwa permohonan yang diajukan tidak sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang dan/atau peraturan pelaksananya.^[32]

Sebagai informasi, perbuatan hukum yang dilakukan oleh pengurus atas nama yayasan sebelum yayasan memperoleh status badan hukum menjadi tanggung jawab pengurus secara tanggung renteng.^[33]

3. Pengumuman

Jika akta pendirian yayasan telah disahkan sebagai badan hukum, maka wajib diumumkan dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia.^[34] Pengumuman ini dilakukan oleh Menteri dalam jangka waktu paling lambat 14 hari terhitung sejak tanggal akta pendirian yayasan disahkan Menteri Hukum.^[35] Adapun terdapat biaya pengumuman yang besarnya ditetapkan dalam peraturan pemerintah.^[36]

Setelah ketiga proses tersebut dijalankan (pendirian, pengesahan, dan pengumuman), maka yayasan tersebut telah sah didirikan menjadi suatu badan hukum.

Jika mengalami kesulitan untuk mengurus pendirian perusahaan dan perizinan berusaha, silakan kontak Easybiz di [email protected] untuk solusi terbaik pendirian perusahaan dan perizinan berusaha yang legal dan tepat.

Demikian jawaban dari kami terkait pendirian yayasan sebagaimana ditanyakan, semoga bermanfaat

Dasar Hukum:

1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan;
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Undang-Undang tentang Yayasan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Undang-Undang tentang Yayasan;
6. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-02.OT.01.01 Tahun 2011 tentang Penyesuaian Penggunaan Nama Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

^[1] Pasal 1653 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

^[2] Pasal 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (“UU Yayasan”)

^[3] Pasal 28 UU Yayasan

^[4] Pasal 31 s.d. Pasal 35 UU Yayasan jo.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (“UU 28/2004”)

^[5] Pasal 40 s.d. Pasal 42 UU Yayasan jo. UU 28/2004

^[6] Pasal 3 ayat (2) UU Yayasan

^[7] Pasal 7 ayat (1) UU Yayasan

^[8] Pasal 8 UU Yayasan

^[9] Penjelasan Pasal 8 UU Yayasan

^[10] Pasal 15 ayat (1) dan (2) UU Yayasan

^[11] Pasal 9 ayat (1) UU Yayasan

^[12] Penjelasan Pasal 9 ayat (1) UU Yayasan

^[13] Pasal 9 ayat (2) UU Yayasan

^[14] Pasal 14 ayat (1) UU Yayasan

^[15] Pasal 14 ayat (2) UU Yayasan

^[16] Pasal 14 ayat (3) UU Yayasan

^[17] Pasal 9 ayat (3) UU Yayasan

^[18] Pasal 10 ayat (2) UU Yayasan

^[19] Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Undang-Undang tentang Yayasan (“PP 63/2008”)

^[20] Penjelasan Pasal 8 PP 63/2008

^[21] Pasal 9 PP 63/2008

^[22] Pasal 6 ayat (1) PP 63/2008

^[23] Penjelasan Pasal 6 ayat (1) PP 63/2008

^[24] Pasa 9 ayat (5) UU Yayasan

^[25] Pasal 6 ayat (2) PP 63/2008

^[26] Penjelasan Pasal 6 ayat (2) PP 63/2008

^[27] Pasal 11 ayat (1) UU 28/2004 dan lihat Pasal 1 angka 6 UU Yayasan jo. Pasal 1 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-02.OT.01.01 Tahun 2011 tentang Penyesuaian Penggunaan Nama Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia

^[28] Pasal 11 ayat (2) UU 28/2004

^[29] Pasal 11 ayat (3) UU 28/2004

^[30] Pasal 12 ayat (1) UU 28/2004

^[31] Pasal 12 ayat (2) UU 28/2004

^[32] Pasal 13 UU Yayasan

^[33] Pasal 13A UU 28/2004

^[34] Pasal 24 ayat (1) UU 28/2004

^[35] Pasal 24 ayat (2) UU 28/2004

^[36] Pasal 24 ayat (4) UU 28/2004