Rabu, 04 Mei 2016
Dibaca: 56350
Pertanyaan :
Apakah Upah Minimum sama dengan Upah Pokok?
Di dalam UU No. 13 Th. 2003 Pasal 94 disebutkan bahwa: "Dalam hal komponen upah terdiri dari upah pokok dan tunjangan tetap maka besarnya upah pokok sedikit-sedikitnya 75% dari jumlah upah pokok dan tunjangan tetap." Pertanyaan saya adalah: 1. Apakah pengertian dari upah pokok tersebut adalah UMP? 2. Apabila ya, Peraturan No. berapakah yang menunjang hal tersebut? Sekian dan terima kasih.
Jawaban :

Artikel di bawah ini adalah pemutakhiran dari artikel dengan judul “Komponen Upah” yang dibuat oleh Shanti Rachmadsyah, S.H. dan pertama kali dipublikasikan pada Selasa, 23 Maret 2010.

 

Intisari:

 

 

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan, upah minimum merupakan Upah bulanan terendah yang terdiri atas:[1]

a.    Upah tanpa tunjangan; atau

b.    Upah pokok termasuk tunjangan tetap.

 

Ini artinya, komponen UMP bisa hanya berupa upah pokok, tetapi bisa juga upah pokok termasuk tunjangan tetap.

 

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda simak dalam artikel

 

 

 

Ulasan:

 

Terima kasih atas pertanyaan Anda

 

Guna menjawab pertanyaan Anda, mari kita simak terlebih dahulu bunyi Pasal 94 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (“UU Ketenagakerjaan”) dan Pasal 5 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan (“PP Pengupahan”):

 

Dalam hal komponen upah terdiri dari upah pokok dan tunjangan tetap maka besarnya upah pokok sedikit-dikitnya 75% (tujuh puluh lima perseratus) dari jumlah upah pokok dan tunjangan tetap.

 

Pertama-tama perlu diketahui apa saja komponen upah. Upah itu terdiri atas komponen:[2]

a.    Upah tanpa tunjangan;

b.    Upah pokok dan tunjangan tetap; atau

c.    Upah pokok, tunjangan tetap, dan tunjangan tidak tetap.

 

Apa yang dimaksud dengan upah pokok, tunjangan tetap, dan tunjangan tidak tetap?

-    Upah pokok adalah imbalan dasar yang dibayarkan kepada Pekerja/Buruh menurut tingkat atau jenis pekerjaan yang besarnya ditetapkan berdasarkan kesepakatan.[3]

-    Tunjangan tetap adalah pembayaran kepada Pekerja/Buruh yang dilakukan secara teratur dan tidak dikaitkan dengan kehadiran Pekerja/Buruh atau pencapaian prestasi kerja tertentu.[4]

-    Tunjangan tidak tetap adalah suatu pembayaran yang secara langsung atau tidak langsung berkaitan dengan Pekerja/Buruh, yang diberikan secara tidak tetap untuk Pekerja/Buruh dan keluarganya serta dibayarkan menurut satuan waktu yang tidak sama dengan waktu pembayaran Upah pokok, seperti tunjangan transport dan/atau tunjangan makan yang didasarkan pada kehadiran.[5]

 

Oleh karena itu, jika di perusahaan tempat Anda bekerja membagi upah pekerja berdasarkan komponen upah pokok dan tunjangan tetap, maka berlaku Pasal 94 UU Ketenagakerjaan di atas.

 

Lalu apakah yang dimaksud dengan Upah Minimum Provinsi (“UMP”) adalah upah pokok? UMP tidak selalu sama dengan upah pokok, melainkan upah secara keseluruhan.

 

Berdasarkan PP Pengupahan, upah minimum merupakan Upah bulanan terendah yang terdiri atas:[6]

a.    Upah tanpa tunjangan; atau

b.    Upah pokok termasuk tunjangan tetap.

 

Sedangkan yang dimaksud dengan upah dalam PP Pengupahan adalah hak pekerja/buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja/buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja/buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau akan dilakukan.

 

Ini artinya, komponen UMP bisa hanya berupa upah pokok, tetapi bisa juga upah pokok termasuk tunjangan tetap.


Penjelasan lebih lanjut tentang UMP dan sanksi jika pengusaha membayar upah di bawah upah minimum dapat Anda simak dalam artikel Bolehkah Menyepakati Upah di Bawah Upah Minimum?

 

Demikian jawaban kami. Semoga bermanfaat.

 

Dasar hukum:

1.    Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;

2.    Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan.

 

 



[1] Pasal 41 ayat (2) PP Pengupahan

[2] Pasal 5 ayat (1) PP Pengupahan

[3] Penjelasan Pasal 5 ayat (2) PP Pengupahan

[4] Penjelasan Pasal 5 ayat (2) PP Pengupahan

[5] Penjelasan Pasal 5 ayat (3) PP Pengupahan

[6] Pasal 41 ayat (2) PP Pengupahan

 

Setiap artikel jawaban Klinik Hukum dapat Anda simak juga melalui twitter @klinikhukum, atau facebook Klinik Hukumonline.

Cari Jawaban
Rubrik ini disediakan bagi anda untuk mengajukan persoalan hukum yang anda hadapi. Rubrik ini diperuntukkan hanya kepada member hukumonline.com
Jika anda member Hukumonline,
silakan Login, atau Daftar ID anda.
Justika.com adalah terknologi terbaru hukumonline yang bekerja sebagai pusat informasi yang mempertemukan antara pencari bantuan hukum dan para profesional hukum dibidangnya masing-masing.

Temukan profesional hukum sesuai dengan permasalahan anda didalam jaringan justika.com
MITRA : Bung Pokrol
Tri Jata Ayu Pramesti mendapatkan gelar sarjana hukum dari Universitas Indonesia pada 2011 dengan mengambil Program Kekhususan IV (Hukum tentang Kegiatan Ekonomi).