hukumonline
RUBRIK KLINIK
Rubrik ini disediakan bagi anda untuk mengajukan persoalan hukum yang anda hadapi. Rubrik ini diperuntukkan hanya kepada member hukumonline.com
Jika anda member Hukumonline, silakan login, atau Daftar ID anda.

Jumat, 04 Juni 2010
Pertanyaan:
Cek Kosong
Saya memiliki cek mundur (Badan Usaha) tak bertanggal dari Aj sebagai jaminan pinjaman atas sejumlah uang tunai sekitar 2 tahun yang lalu (tahun 2008). Ketika saya menagih hutang tersebut kepada Aj, yang bersangkutan tidak mampu membayar. Dan ketika saya mencoba mencairkan cek tersebut pada bank bersangkutan ternyata rekening tersebut telah ditutup pada tahun 2010 atas permintaan Aj selaku pemilik rekening. Yang ingin saya tanyakan apakah saya dapat menggugat Aj dengan bukti cek kosong tersebut (rekening perusahaan Aj telah ditutup)? Apabila bisa, hukum/pasal apa yang dapat menjadi landasan menggugat Aj? Serta apakah termasuk kasus pidana atau perdata? Mohon penjelasannya. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih.
aldijibril
Jawaban:
http://images.hukumonline.com/frontend/lt4b9a1eb24a495/lt4f82909856ae8.jpg

Cek kosong, menurut Surat Edaran Bank Indonesia No. 2/10/DASP tanggal 8 Juni 2000 tentang Tata Usaha Penarikan Cek/Bilyet Giro Kosong, adalah:

 

Cek/Bilyet Giro Kosong adalah Cek/Bilyet Giro yang diunjukkan dan ditolak Tertarik dalam tenggang waktu adanya kewajiban penyediaan dana oleh Penarik karena saldo tidak cukup atau Rekening telah ditutup

 

Untuk kasus Anda ini, bisa dikategorikan sebagai kasus perdata, namun juga bisa menjadi kasus pidana.

 

Dalam hukum perdata, kegagalan pembayaran utang dapat digugat ke pengadilan dengan gugatan wanprestasi (ingkar janji). Wanprestasi adalah keadaan apabila salah satu pihak di dalam satu perjanjian tidak melaksanakan prestasi atau kewajibannya dan bukan karena keadaan memaksa (overmacht). Prestasi merupakan sesuatu yang dapat dituntut pemenuhannya. Menurut pasal 1234 KUHPer prestasi terbagi dalam tiga macam:

1.      Prestasi untuk menyerahkan sesuatu (prestasi ini terdapat dalam pasal 1237 KUHPer);

2.      Prestasi untuk melakukan sesuatu atau berbuat sesuatu (prestasi jenis ini terdapat dalam pasal 1239 KUHPer); dan

3.      Prestasi untuk tidak melakukan atau tidak berbuat seuatu (prestasi jenis ini terdapat dalam pasal 1239 KUHPer).

 

Apabila seseorang telah ditetapkan prestasi sesuai dengan perjanjian, maka kewajiban pihak tersebut untuk melaksanakan atau mentaatinya. Apabila dia tidak memenuhi kewajiban seperti yang diperjanjikan, maka dia dikatakan wanprestasi. Atas wanprestasi tersebut Anda dapat menuntut:

 

a.   Pemenuhan perikatan;

b.   Pemenuhan perikatan dan ganti rugi;

c.   Ganti rugi;

d.   Pembatalan persetujuan timbal balik;

e.   Pembatalan perikatan dan ganti rugi.

 

Akan tetapi, dalam kasus Anda juga ada unsur tindak pidana, yaitu penipuan, yang diatur dalam pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP):

 

Barangsiapa dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan pernyataan-pernyataan bohong, membujuk orang supaya memberikan suatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang, dihukum karena penipuan, dengan hukuman penjara selama-lamanya 4 tahun.

 

Anda dapat melaporkan dugaan penipuan tersebut ke polisi.

 

Demikian sejauh yang kami tahu. Semoga bermanfaat.

 

Dasar hukum:

  1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek Voor Indonesie, Staatsblad 1847 No. 23)
  2. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Wetboek Van Strafrecht, Staatsblad 1915 No. 732)
  3. Surat Edaran Bank Indonesia No. 2/10/DASP tanggal 8 Juni 2000 tentang Tata Usaha Penarikan Cek/Bilyet Giro Kosong

Setiap artikel jawaban Klinik Hukum dapat Anda simak juga melalui twitter @klinikhukum, atau facebook Klinik Hukumonline.

http://images.hukumonline.com/frontend/lt4b46e0113e026.jpg

18101 hits
Di: Hukum Perdata
sumber dari: Bung Pokrol
Share:

Pernyataan Penyangkalan / Disclaimer

Bung Pokrol

Bung Pokrol adalah para jurnalis dan awak hukumonline.com. Nama Pokrol diambil dari istilah “pokrol bambu” sebutan profesi hukum zaman Belanda. Pokrol bambu adalah seorang yang memberi nasehat hukum tetapi belum memperoleh kwalifikasi atau pendidikan hukum. Dahulu pokrol bambu menjadi aktor penting dalam pelayanan hukum, karena masyarakat umum merasa berjarak dengan advokat yang berizin.

MITRA KLINIK
INDOLaw

INDOLaw Legal Training Center merupakan salah satu lembaga pelatihan hukum terlengkap dan berkualitas, baik pada forum-forum seminar, diskusi, workshop atau pelatihan hukum, maupun in house training untuk suatu topik tertentu. Website: www.indolawcenter.com.