Hak Pekerja dalam Membentuk Serikat Pekerja

Terima kasih atas pertanyaan Anda.

Artikel di bawah ini adalah pemutakhiran dari artikel dengan judul Serikat Pekerja yang dibuat oleh Shanti Rachmadsyah, S.H. dan pertama kali dipublikasikan pada 17 September 2010.

KLINIK TERKAIT

Jika Buruh Ikut Demo pada Jam Kerja

04 Sep, 2025

Wajibkah Perusahaan Menyediakan Kantor Serikat Pekerja/Serikat Buruh?

30 Apr, 2024

Syarat dan Prosedur Pembentukan Serikat Pekerja/Serikat Buruh

15 Feb, 2024

Apakah Hak-hak Karyawan Toko = Pekerja/Buruh?

09 Agt, 2023

Seluruh informasi hukum dalam Klinik Hukumonline disediakan semata-mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum. Silakan mempelajari Pernyataan Penyangkalan untuk informasi selengkapnya. Untuk memperoleh nasihat hukum yang sesuai dengan kasus Anda, silakan berkonsultasi langsung dengan Konsultan Mitra Justika.

Pengertian Serikat Pekerja

Serikat pekerja adalah organisasi yang dibentuk dari, oleh, dan untuk pekerja, baik di dalam maupun di luar perusahaan, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 1 UU 21/2000. Organisasi ini bersifat bebas, terbuka, mandiri, demokratis, dan bertanggung jawab.

Serikat pekerja juga diatur dalam Pasal 1 angka 17 UU Ketenagakerjaan, yang menjelaskan bahwa serikat pekerja berfungsi sebagai perwakilan suara pekerja dalam memperjuangkan hak dan kepentingan mereka. Dengan demikian, serikat pekerja menjadi alat penting bagi pekerja untuk mencapai kesejahteraan bersama.

Adapun menurut Pasal 3 Konvensi Organisasi Perburuhan Internasional 87/1948, pada intinya serikat pekerja dapat didefinisikan sebagai organisasi yang dibentuk oleh pekerja dan pengusaha untuk memperjuangkan hak dan kepentingan anggotanya. Lebih lanjut, pekerja dan pengusaha memiliki hak untuk membentuk organisasi tanpa perlu izin dari pemerintah, serta berhak untuk bergabung dengan organisasi yang mereka pilih. Sebagai informasi tambahan, konvensi yang disebutkan telah diratifikasi melalui Keppres 83/1998.

Fungsi Serikat Pekerja

Fungsi dari serikat pekerja tertuang dalam Pasal 4 ayat (2) UU 21/2000 sebagai berikut:

1. sebagai pihak dalam pembuatan perjanjian kerja bersama dan penyelesaian perselisihan industrial;
2. sebagai wakil pekerja/buruh dalam lembaga kerja sama di bidang ketenagakerjaan sesuai dengan tingkatannya;
3. sebagai sarana menciptakan hubungan industrial yang harmonis, dinamis, dan berkeadilan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. sebagai sarana penyalur aspirasi dalam memperjuangkan hak dan kepentingan anggotanya;
5. sebagai perencana, pelaksana, dan penanggung jawab pemogokan pekerja/buruh sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
6. sebagai wakil pekerja/buruh dalam memperjuangkan kepemilikan saham di perusahaan.

Serikat pekerja di berbagai negara memiliki setidaknya tiga fungsi utama, yaitu:[1]

1. Perundingan

Serikat pekerja berperan sebagai lembaga yang melakukan perundingan dengan pengusaha mengenai upah dan kondisi kerja.

2. Gerakan Sosial

Serikat pekerja merupakan bagian dari gerakan sosial yang bertujuan untuk memperbaiki kondisi kehidupan para pekerja.

3. Pengaruh Politik

Serikat pekerja berfungsi sebagai kelompok penekan yang mempengaruhi parlemen, pemerintah, dan administrasi publik.

Baca juga: Syarat dan Prosedur Pembentukan Serikat Pekerja/Serikat Buruh

Hak Buruh Membentuk Serikat Pekerja

Menjawab inti dari pertanyaan Anda, pada dasarnya, membentuk serikat pekerja merupakan hak dari semua buruh/pekerja. Hal ini juga ditegaskan dalam Pasal 28 UUD 1945 yang menyatakan bahwa setiap orang berhak untuk berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Dengan demikian, hak untuk membentuk serikat pekerja dilindungi oleh konstitusi sebagai bagian dari hak berserikat.

Selain itu, Pasal 104 ayat (1) UU Ketenagakerjaan juga menegaskan bahwa setiap pekerja/buruh memiliki kebebasan untuk membentuk, bergabung, atau tidak bergabung menjadi anggota serikat pekerja/serikat buruh. Sepanjang penelusuran kami, hak untuk membentuk serikat pekerja adalah salah satu hak dasar yang dimiliki oleh pekerja/buruh, sehingga memberikan landasan hukum yang kuat bagi upaya mereka dalam memperjuangkan hak dan kepentingan melalui organisasi tersebut.

Hak pekerja/buruh untuk membentuk serikat pekerja juga diperkuat dalam Pasal 5 ayat (1) UU 21/2000 yang menegaskan bahwa setiap pekerja/buruh berhak membentuk dan menjadi anggota serikat pekerja/serikat buruh.

Dikarenakan membentuk serikat pekerja merupakan hak pekerja/buruh, lantas bagaimana hukumnya jika ada pengusaha yang melarang pekerjanya membentuk serikat pekerja?

Perlindungan Hak Pekerja dalam Membentuk Serikat Pekerja

Jika sebuah perusahaan melarang karyawannya untuk membentuk serikat pekerja, tindakan ini tentu melanggar hukum. Menurut Pasal 28 UU 21/2000, setiap orang atau badan hukum dilarang menghalangi pembentukan serikat pekerja atau melakukan tindakan diskriminasi terhadap anggota serikat pekerja.

Jika dilanggar, yang bersangkutan dapat dijerat Pasal 43 ayat (1) UU 21/2000 jo. Pasal II angka 5 UU 1/2026 dengan sanksi pidana penjara paling lama 5 tahun
dan/atau denda paling banyak kategori IV, yaitu sebesar Rp200 juta.[2]

Perlu diingat bahwa setiap pekerja berhak untuk membentuk dan bergabung dengan serikat pekerja, yang berfungsi sebagai wadah untuk memperjuangkan hak dan kepentingan mereka. Jika ada upaya untuk menghalangi pembentukan serikat pekerja, hal ini merupakan pelanggaran hukum yang dapat dikenakan sanksi seperti yang telah dijelaskan sebelumnya.

Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.

Dasar hukum:

1. 1. 1. 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
         2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja;
         3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
         4. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja;
         5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
         6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
         7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana;
         8. Keputusan Presiden Nomor 83 Tahun 1998 tentang Pengesahan Convention (number 87) Concerning Freedom of Association and Protection of the Right to Organise (Konvensi Nomor 87 Tentang Kebebasan Berserikat dan Perlindungan Hak untuk Berorganisasi).

Referensi:

1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. Zulkarnain Ibrahim. Eksistensi Serikat Pekerja/Serikat Buruh dalam Upaya Mensejahterakan Pekerja. Jurnal Media Hukum, Vol. 23, No. 2, 2016;
                  2. Konvensi Organisasi Perburuhan Internasional 87/1948, yang diakses pada 5 Mei 2026, pukul 15.00 WIB.