Kamis, 23 Juni 2016
Dibaca: 51773
Pertanyaan :
Persentase Minimal Upah Pokok
Apa maksud dari ketentuan pasal 94 UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang bunyinya, upah pokok 75 persen dari upah pokok dan tunjangan tetap? Dan undang-undang mana saja yang terkait dengan pasal ini? Terima kasih.
Jawaban :

Artikel di bawah ini adalah pemutakhiran dari artikel dengan judul sama yang dibuat oleh Diana Kusumasari, S.H., M.H. dan pertama kali dipublikasikan pada Selasa, 12 April 2011.

 

Intisari:

 

 

Maksud dari Pasal 94 UU Ketenagakerjaan adalah upah yang diterima (100 %) = upah pokok (setidaknya/sedikit-dikitnya 75 %) + tunjangan tetap (paling banyak 25 %).

 

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda simak dalam ulasan di bawah ini.

 

 

 

Ulasan:

 

Terima kasih atas pertanyaan Anda.

 

1.    Pertama-tama perlu diketahui apa saja komponen upah. Upah itu terdiri atas komponen:[1]

a.    Upah tanpa tunjangan;

b.    Upah pokok dan tunjangan tetap; atau

c.    Upah pokok, tunjangan tetap, dan tunjangan tidak tetap.

 

Penjelasan:

-    Upah pokok adalah imbalan dasar yang dibayarkan kepada Pekerja/Buruh menurut tingkat atau jenis pekerjaan yang besarnya ditetapkan berdasarkan kesepakatan.[2]

-    Tunjangan tetap adalah pembayaran kepada Pekerja/Buruh yang dilakukan secara teratur dan tidak dikaitkan dengan kehadiran Pekerja/Buruh atau pencapaian prestasi kerja tertentu.[3]

-    Tunjangan tidak tetap adalah suatu pembayaran yang secara langsung atau tidak langsung berkaitan dengan Pekerja/Buruh, yang diberikan secara tidak tetap untuk Pekerja/Buruh dan keluarganya serta dibayarkan menurut satuan waktu yang tidak sama dengan waktu pembayaran Upah pokok, seperti tunjangan transport dan/atau tunjangan makan yang didasarkan pada kehadiran.[4]

 

Yang mau kita bahas kemudian adalah menyangkut pertanyaan Anda dalam hal komponen upah itu terdiri dari upah pokok dan tunjangan tetap (poin b).

 

Untuk menjawab pertanyaan Anda, berikut kami kutip bunyi Pasal 94 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (“UU Ketenagakerjaan”):

 

“Dalam hal komponen upah terdiri dari upah pokok dan tunjangan tetap maka besarnya upah pokok sedikit-dikitnya 75% (tujuh puluh lima perseratus) dari jumlah upah pokok dan tunjangan tetap.”

 

Berdasarkan Pasal 94 UU Ketenagakerjaan tersebut di atas, apabila upah yang diterima seorang pekerja terdiri dari upah pokok dan tunjangan tetap, maka, perhitungan komponen upah haruslah sebagai berikut:

 

Upah yang diterima (100 %) = upah pokok (setidaknya/sedikit-dikitnya 75 %) + tunjangan tetap (paling banyak 25 %)

 

Ketentuan ini juga dituangkan kembali dalam Pasal 5 ayat (2) PP Pengupahan yang menyatakan bahwa dalam hal komponen Upah terdiri dari Upah pokok dan tunjangan tetap, besarnya Upah pokok paling sedikit 75% (tujuh puluh lima persen) dari jumlah Upah pokok dan tunjangan tetap.

 

Jadi, besaran persentase upah pokok tidak boleh kurang dari 75 persen dari total jumlah upah yang diterima (upah pokok ditambah dengan tunjangan tetap).

 

Contoh

Sebuah perusahaan X memberlakukan upah dengan komponen yang terdiri dari upah pokok dan tunjangan tetap. A yang bekerja di perusahaan X memperoleh upah sebesar Rp. 5.000.000/bulan dengan komponen:

Upah pokok                  : Rp. 3.750.000

Tunjangan tetap            : Rp. 1.250.000

 

Perhitungan komponen upah seperti dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan karena upah pokoknya adalah 75% dari upah yang seharusnya diterima oleh pekerja (upah pokok + tunjangan tetap).

 

2.    Peraturan perundang-undangan yang terkait dengan ketentuan dalam Pasal 94 UU Ketenagakerjaan adalah Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan;

 

Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.

 

Dasar hukum:

1.    Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;

2.    Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan.

 

 



[2] Penjelasan Pasal 5 ayat (2) PP Pengupahan

[3] Penjelasan Pasal 5 ayat (2) PP Pengupahan

[4] Penjelasan Pasal 5 ayat (3) PP Pengupahan

Setiap artikel jawaban Klinik Hukum dapat Anda simak juga melalui twitter @klinikhukum, atau facebook Klinik Hukumonline.

Cari Jawaban
Rubrik ini disediakan bagi anda untuk mengajukan persoalan hukum yang anda hadapi. Rubrik ini diperuntukkan hanya kepada member hukumonline.com
Jika anda member Hukumonline,
silakan Login, atau Daftar ID anda.
MITRA : Bung Pokrol
Tri Jata Ayu Pramesti mendapatkan gelar sarjana hukum dari Universitas Indonesia pada 2011 dengan mengambil Program Kekhususan IV (Hukum tentang Kegiatan Ekonomi).