Peraturan Pelaksana UU Perseroan Terbatas

KLINIK TERKAIT

Wajibkah Perusahaan Tambang Melaksanakan CSR?

10 Feb, 2025

Dapatkah CSR Berupa Hibah Gedung kepada Pemda?

30 Jan, 2025

Proses dan Dampak Akuisisi PT oleh PT PMA

12 Feb, 2024

Pentingnya Mendaftarkan Merek Dagang bagi UKM

06 Okt, 2023

Terima kasih atas pertanyaan Anda.

Artikel di bawah ini adalah pemutakhiran dari artikel dengan judul sama yang dibuat oleh Diana Kusumasari, S.H., M.H. dan pertama kali dipublikasikan pada 18 Mei 2011.

Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline.com disiapkan semata – mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (lihat Pernyataan Penyangkalan selengkapnya). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan Konsultan Mitra Justika.

Peraturan Pelaksana UU PT

Singkatnya, hukum perseroan terbatas (“PT”) pada awalnya diatur dalam KUHD.[1] Kemudian, aturan mengenai PT diatur secara lebih khusus dalam UU 1/1995 yang saat ini sudah tidak berlaku lagi. Pada saat berlakunya UU 1/1995 tersebutlah terbit salah satu peraturan pelaksana yaitu PP 27/1998 sebagaimana Anda tanyakan.

Perlu diketahui, saat ini mengenai hukum PT diatur dalam UU PT dan perubahannya dalam UU Cipta Kerja. Namun, perlu dicatat meskipun UU 1/1995 telah dicabut dan tidak berlaku lagi, peraturan pelaksananya tetap dinyatakan berlaku sepanjang tidak bertentangan atau belum diganti dengan yang baru berdasarkan UU PT dan perubahannya.[2]

Dengan demikian, PP 27/1998 yang mengatur syarat dan tata cara penggabungan, peleburan, pengambilalihan PT, serta keberatan terhadap hal tersebut masih berlaku sampai saat ini.

Sebagai informasi, pengaturan mengenai penggabungan, peleburan dan pengambilalihan tersebut tidak hanya diatur dalam PP 27/1998 saja. Melainkan, diatur juga dalam PP 57/2010 sebagai peraturan pelaksana dari UU 5/1999 dan perubahannya dalam UU Cipta Kerja.

Untuk menyempurnakan pelaksanaan UU PT, tentunya dibutuhkan peraturan pelaksana seperti peraturan pemerintah maupun peraturan menteri. Untuk mempermudah pemahaman, berikut ini adalah beberapa contoh peraturan pelaksana yang berkaitan dengan UU PT yang masih berlaku saat artikel ini ditulis.

1. PP 43/2011 yang memuat kewajiban setiap PT untuk memiliki nama.[3] Lebih lanjut, aturan pelaksana ini pada intinya memuat ketentuan terkait tata cara pengajuan dan pemakaian nama perseroan.
2. PP 47/2012 yang memuat komitmen PT selaku subjek hukum untuk bertanggung jawab atas tetap terciptanya hubungan PT yang serasi dan seimbang dengan lingkungan dan masyarakat setempat sesuai dengan nilai, norma, dan budaya masyarakat tersebut.[4]
3. PP 8/2021 yang mengatur tujuan meningkatkan kemudahan masyarakat dalam menyelenggarakan kegiatan ekonomi yang memiliki kemampuan daya saing terhadap era globalisasi, terutama masyarakat dengan usaha mikro dan kecil.[5] Secara garis besar, PP 8/2021 mengatur perubhn beberp ketentun PT secara umum serta mengatur tentng pendirin dn pengturn persern perrngn untuk usaha mikro dan kecil.[6]
4. Permenkumham M.HH-02.AH.01.01/2010, yang memuat pengumuman PT dalam Berita Negara Republik Indonesia (“BN RI”) dan Tambahan Berita Negara Republik Indonesia (“TBN RI”). Pengumuman PT dalam BN RI meliputi: pembubaran PT, rencana pembagian kekayaan hasil likuidasi, atau berakhirnya status badan hukum PT.[7] Sedangkan, pengumuman PT dalam TBN RI meliputi:[8]

a. akta pendirian PT beserta keputusan menteri mengenai pengesahan badan hukum PT;
b. akta perubahan anggaran dasar (“AD”) PT beserta keputusan menteri mengenai persetujuan perubahan AD yang memerlukan persetujuan; dan/atau
c. akta perubahan AD PT yang telah diterima pemberitahuannya oleh menteri.

5. Permenkumham 21/2021 yang mengatur terkait PT persekutuan modal dan perseroan perorangan dalam hal pendirian, perubahan, dan pembubaran PT.

Perkaya riset hukum Anda dengan analisis hukum terbaru dwibahasa, serta koleksi terjemahan peraturan yang terintegrasi dalam Hukumonline Pro, pelajari lebih lanjut di sini.

Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.

Dasar Hukum:

1. Kitab Undang-Undang Hukum Dagang;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat;
3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
4. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja;
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang.;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1998 tentang Penggabungan, Peleburan, dan Pengambilalihan Perseroan Terbatas;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010 tentang Penggabungan Atau Peleburan Badan Usaha Dan Pengambilalihan Saham Perusahaan Yang Dapat Mengakibatkan Terjadinya Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengajuan dan Pemakaian Nama Perseroan Terbatas;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Modal Dasar Perseroan Serta Pendaftaran Pendirian, Perubahan, dan Pembubaran Perseroan Yang Memenuhi Kriteria Untuk Usaha Mikro dan Kecil;
11. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-02.AH.01.01 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pengumuman Perseroan Terbatas dalam Berita Negara dan Tambahan Berita Negara Republik Indonesia;
12. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Syarat dan Tata Cara Pendaftaran Pendirian, Perubahan, dan Pembubaran Badan Hukum Perseroan Terbatas.

Referensi:

1. Dian Putri Pratama dan Bambang Eko Turisno. Perubahan Pengaturan Pendirian Perseroan Terbatas Pasca Disahkan UU Cipta Kerja. NOTARIUS, Vol. 16, No. 3, 2023;
2. M. Yahya Harahap. Hukum Perseroan Terbatas. Jakarta: Sinar Grafika, 2021.