Bisakah Karyawan Punya Saham di Tempatnya Bekerja?

Terima kasih atas pertanyaan Anda.

Artikel di bawah ini adalah pemutakhiran dari artikel dengan judul Bolehkah Karyawan Memiliki Saham Perseroan? yang dibuat oleh Ilman Hadi, S.H. dan pertama kali dipublikasikan 5 Juni 2012.

KLINIK TERKAIT

Saham PT Terbuka Dibeli Asing, Otomatis Jadi PT PMA?

07 Feb, 2025

Klasifikasi Saham dalam Perjanjian Penyertaan Modal

06 Feb, 2025

Kapan Tanggung Jawab Terbatas Pemegang Saham Hapus?

05 Feb, 2025

Bisakah Pemerintah Daerah Jadi Pemegang Saham PT?

04 Feb, 2025

Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline.com disiapkan semata – mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (lihat Pernyataan Penyangkalan selengkapnya). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan Konsultan Mitra Justika.

Dasar Hukum Kepemilikan Saham oleh Karyawan

Peraturan yang mendukung kepemilikan saham perseroan terbatas (“PT”) oleh karyawan dapat ditemui dalam Pasal 43 ayat (3) huruf a UU PT yang pada intinya memungkinkan PT melakukan penawaran saham kepada karyawannya sendiri.

Lebih lanjut, hal tersebut diatur di dalam Penjelasan Pasal 43 ayat (3) huruf a UU PT yang berbunyi sebagai berikut:

Yang dimaksud dengan “saham yang ditujukan kepada karyawan Perseroan”, antara lain saham yang dikeluarkan dalam rangka ESOP (employee stocks option program) Perseroan dengan segenap hak dan kewajiban yang melekat padanya.

Berdasarkan ketentuan di atas, ketika karyawan memiliki saham di PT tempatnya bekerja, maka akan dipersamakan statusnya sebagai pemegang saham beserta hak dan kewajiban yang melekat padanya.

Aturan lain yang memungkinkan karyawan memiliki saham di PT juga dapat ditemui dalam POJK 32/2015 sebagaimana diubah dengan POJK 14/2019. POJK tersebut mengatur adanya kemungkinan karyawan memiliki saham perusahaan tempatnya bekerja. Dalam Pasal 1 angka 8POJK 14/2019 diterangkan bahwa:

Program Kepemilikan Saham Perusahaan Terbuka yang selanjutnya disebut Program Kepemilikan Saham adalah program penawaran kepadakaryawan, anggota direksi, dan/atau anggota dewan komisaris Perusahaan Terbuka dan/atau Perusahaan Terkendali yang memenuhi syarat untuk memiliki saham Perusahaan Terbuka.

Program kepemilikan saham tersebut dilakukan dalam rangka penambahan modal melalui penerbitan saham dan/atau efek bersifat ekuitas lainnya.[1] Penambahan modal dalam rangka program kepemilikan saham hanya dapat dilakukan maksimal 10% dari jumlah saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh atau modal disetor yang tercantum dalam perubahan anggaran dasar berdasarkan penghitungan yang mengakibatkan dilusi terkecil pada pemegang saham minoritas.[2]

Jika Karyawan Sekaligus Pemegang Saham Tidak Mendapat Haknya

Sebagaimana dijelaskan sebelumnya, karyawan yang memiliki saham di perseroan juga memiliki hak dan kewajiban yang sama dengan pemegang saham lainnya. Adapun hak-hak pemegang saham menurut UU PT antara lain:

1. berhak menerima bukti pemilikan saham untuk saham yang dimilikinya;[3]
2. berhak menghadiri dan mengeluarkan suara dalam RUPS walaupun sahamnya digadaikan atau difidusiakan, kecuali pemegang saham tanpa hak suara;[4]
3. berhak menerima pembayaran dividen dan sisa kekayaan hasil likuidasi;[5]
4. berhak mengajukan gugatan terhadap Perseroan ke pengadilan negeri apabila dirugikan karena tindakan perseroan yang dianggap tidak adil dan tanpa alasan wajar sebagai akibat keputusan RUPS, direksi, dan/atau dewan komisaris;[6]
5. berhak meminta kepada perseroan agar sahamnya dibeli dengan harga yang wajar apabila yang bersangkutan tidak menyetujui tindakan Perseroan yang merugikan pemegang saham atau perseroan;[7]
6. berhak memperoleh keterangan yang berkaitan dengan perseroan dari direksi dan/atau dewan komisaris, sepanjang berhubungan dengan mata acara rapat dan tidak bertentangan dengan kepentingan perseroan;[8]
7. berhak meminta pada direksi untuk diselenggarakan RUPS bila pemegang saham secara sendiri atau bersama-sama mewakili 10% jumlah seluruh saham dengan hak suara.[9]

Dalam hal karyawan yang juga sebagai pemegang saham tidak mendapatkan haknya, dapat mengajukan gugatan ke pengadilan negeri sesuai domisili perseroan berdasarkan Pasal 61 UU PT yang berbunyi:

1. Setiap pemegang saham berhak mengajukan gugatan terhadap Perseroan ke pengadilan negeri apabila dirugikan karena tindakan Perseroan yang dianggap tidak adil dan tanpa alasan wajar sebagai akibat keputusan RUPS, Direksi, dan/atau Dewan Komisaris.
2. Gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan ke pengadilan negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Perseroan.

Namun, perlu diketahui bahwa tidak semua karyawan bisa menuntut untuk turut memiliki saham perusahaan tempatnya bekerja kecuali memang dimungkinkan atau ditawarkan oleh perusahaan tersebut.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pada PT tertutup, karyawan diperbolehkan untuk memiliki saham perseroan tempatnya bekerja jika memang ditawarkan oleh pihak perusahaan. Adapun pada PT terbuka, karyawan dapat membeli saham melalui bursa saham/efek atau melalui program kepemilikan saham perusahaan terbuka.

Jika hak karyawan yang juga sebagai pemegang saham tidak dipenuhi, maka dapat mengajukan gugatan ke pengadilan negeri.

Perkaya riset hukum Anda dengan analisis hukum terbaru dwibahasa, serta koleksi terjemahan peraturan yang terintegrasi dalam Hukumonline Pro, pelajari lebih lanjut di sini.

Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.

Dasar Hukum:

1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
2. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja;
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
4. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2015 Tahun 2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu;
5. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14/POJK.04/2019 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2015 Tahun 2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu.

[1] Pasal 3 huruf b jo. Pasal 8C ayat (1) huruf b Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14/POJK.04/2019 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2015 Tahun 2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (“POJK 14/2019”)

[2] Pasal 8C ayat (1) huruf b dan ayat (2) POJK 14/2019

[3] Pasal 51 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (“UU PT”)

[4] Pasal 52 ayat (1) huruf a jis. Pasal 60 ayat (4), Pasal 85 UU PT

[5] Pasal 52 ayat (1) huruf b UUPT

[6] Pasal 61 ayat (1) UU PT

[7] Pasal 62 ayat (1) UU PT

[8] Pasal 75 ayat (2) UU PT

[9] Pasal 79 ayat (2) UU PT