Tarif Pajak untuk Tunjangan Hari Raya

Terima kasih atas pertanyaan Anda.

Artikel di bawah ini adalah pemutakhiran dari artikel dengan judul sama yang dibuat oleh Diana Kusumasari, S.H., M.H. dan pertama kali dipublikasikan pada 09 Agustus 2012.

Seluruh informasi hukum dalam Klinik Hukumonline disediakan semata-mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum. Silakan mempelajari Pernyataan Penyangkalan untuk informasi selengkapnya. Untuk memperoleh nasihat hukum yang sesuai dengan kasus Anda, silakan berkonsultasi langsung dengan Konsultan Mitra Justika.

THR Sebagai Objek Pajak Penghasilan

Pertama-tama, perlu diketahui bahwa yang dimaksud dengan tunjangan hari raya (“THR”) adalah pendapatan non upah yang wajib dibayarkan oleh pengusaha kepada pekerja/buruh atau keluarganya menjelang hari raya keagamaan.[1]

Kemudian, perihal dengan objek pajak penghasilan (“PPh”) bisa ditemukan pada ketentuan UU PPh dan perubahannya. Menurut Pasal 3 angka 1 UU Harmonisasi Perpajakan yang mengubah Pasal 4 ayat (1) ayat (1) huruf a UU PPh, yang menjadi objek pajak adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apa pun, termasuk penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun, atau imbalan dalam bentuk lainnya termasuk natura dan/atau kenikmatan, kecuali ditentukan lain.

Sebagaimana dilihat di atas, tunjangan termasuk objek PPh. Perihal ini dipertegas pada ketentuan Peraturan Dirjen Pajak 16/2016, yang menyatakan bahwa THR sebagai penghasilan pegawai tetap yang bersifat tidak teratur dipotong PPh Pasal 21.[2]

Karena THR termasuk dalam penghasilan yang dikenakan pajak penghasilan Pasal 21 (PPh 21) seperti halnya gaji/upah, maka besar tarif pajak yang dikenakan terhadap THR adalah sama dengan tarif pajak yang dikenakan terhadap upah pekerja sebagai wajib pajak.

Cara Menghitung Pajak THR

Merujuk pada Penjelasan Pasal 3 angka 3 UU Harmonisasi Perpajakan yang mengubah Penjelasan Pasal 7 ayat (1) UU PPh, untuk menghitung besarnya penghasilan kena pajak dari wajib pajak orang pribadi dalam negeri, penghasilan netonya dikurangi dengan jumlah penghasilan tidak kena pajak.

Perlu diingat bahwa besarnya penghasilan neto bagi pegawai tetap yang dipotong PPh Pasal 21 adalah jumlah seluruh penghasilan bruto dikurangi dengan:[3]

1. biaya jabatan, sebesar 5% dari penghasilan bruto, setinggi-tingginya Rp500 ribu sebulan atau Rp6 juta setahun;
2. iuran yang terkait dengan gaji yang dibayar oleh pegawai kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan atau badan penyelenggara tunjangan hari tua atau jaminan hari tua yang dipersamakan dengan dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan.

Adapun penghasilan tidak kena pajak per tahun diberikan paling sedikit:[4]

1. Rp54 juta untuk wajib pajak orang pribadi;
2. Rp4,5 juta tambahan untuk wajib pajak yang kawin;
3. Rp54 juta tambahan untuk seorang istri yang penghasilannya digabung dengan penghasilan suami; dan
4. Rp4,5 juta tambahan untuk setiap anggota keluarga sedarah dan keluarga semenda dalam gari keturunan lurus serta anak angkat, yang menjadi tanggungan sepenuhnya, paling banyak 3 orang untuk setiap keluarganya.

Dari Penghasilan Kena Pajak yang diperoleh, kemudian dikenakan tarif pajak sebagaimana diatur dalam Pasal 3 angka 7 UU Harmonisasi Perpajakan yang mengubah Pasal 17 UU PPh, yakni:

Dengan demikian, menjawab pertanyaan Anda, tarif pajak yang dikenakan terhadap pekerja sebagai wajib pajak adalah bergantung pada penghasilan dari wajib pajak. Jadi tidak serta merta THR dipotong pajak sebesar 15%.

Mengenai contoh cara menghitung PPh bisa Anda temukan pada artikel Cara Menghitung Pajak Penghasilan untuk Pegawai Lajang dan Menikah.

Perkaya riset hukum Anda dengan analisis hukum terbaru dwi bahasa, serta koleksi terjemahan peraturan yang terintegrasi dalam Hukumonline Pro, pelajari lebih lanjut di sini.

Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.

Dasar Hukum:

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1991 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan;
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1994 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan Sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1991;
4. Undang-Undnag Nomor 17 Tahun 2000 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan;
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan;
6. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan;
7. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja;
8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
9. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Tunjangan Hari Raya Keagamaan Bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan;
10. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-16/PJ/2016 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pajak Penghasilan Pasal 26 Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, dan Kegiatan Orang Pribadi.