Jumat, 19 Mei 2017
Dibaca: 47910
Pertanyaan :
Akibat Hukum Jika Persentase Upah Pokok Kurang dari 75 Persen
Dalam UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, pada bagian soal pengupahan di sana ada bahasa "dalam hal komponen upah terdiri dari...". Dalam hukum, arti kalimat ‘dalam hal’ itu bersifat wajib atau kebolehan?
Jawaban :

Artikel di bawah ini adalah pemutakhiran dari artikel dengan judul yang sama yang dibuat oleh Ilman Hadi, S.H. dan pernah dipublikasikan pada Kamis, 27 September 2012.

 

Intisari:

 

 

Maksud frasa “dalam hal” dalam Pasal 94 UU Ketenagakerjaan adalah berlakunya ketentuan proporsi upah apabila terpenuhinya suatu syarat, yaitu apabila upah terdiri dari upah pokok dan tunjangan tetap. Apabila upah terdiri dari upah pokok dan tunjangan tetap, maka upah pokok sekurang-kurangnya 75% dari jumlah upah pokok dan tunjangan tetap.

 

Ketentuan Pasal 94 UU Ketenagakerjaan tidak memiliki sanksi baik pidana maupun administratif apabila tidak dilaksanakan.

 

Sepanjang penelusuran kami, persentase upah pokok kurang dari 75% sebagian besar tidak memiliki akibat terhadap perhitungan pajak penghasilan, pesangon, uang penghargaan masa kerja, dan upah lembur karena perhitungan dalam hal-hal tersebut didasarkan pada upah sebulan dan bukan pada upah pokok saja. Akan tetapi, untuk perhitungan tunjangan hari raya dapat didasarkan pada 2 (dua) pilihan komponen upah, yaitu upah tanpa tunjangan atau upah pokok termasuk tunjangan tetap.

 

Penjelasan lebih lanjut, dapat Anda simak dalam ulasan berikut ini.

 

 

 

Ulasan:

 

Terima kasih atas pertanyaan Anda.

 

Boleh jadi kutipan pasal yang Anda maksud dalam pertanyaan di atas diambil dari bunyi Pasal 94 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (“UU Ketenagakerjaan”). Bunyi selengkapnya Pasal 94 UU Ketenagakerjaan adalah sebagai berikut:

 

Dalam hal komponen upah terdiri dari upah pokok dan tunjangan tetap maka besarnya upah pokok sedikit-dikitnya 75% (tujuh puluh lima perseratus) dari jumlah upah pokok dan tunjangan tetap.

 

Maksud frasa “dalam hal” dalam Pasal 94 UU Ketenagakerjaan adalah berlakunya ketentuan proporsi upah apabila terpenuhinya suatu syarat, yaitu apabila upah terdiri dari upah pokok dan tunjangan tetap. Lebih jauh simak artikel Persentase Minimal Upah Pokok.

 

Komponen upah ini juga diatur lebih lanjut di Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan (“PP Pengupahan”) sebagai berikut:

 

(1)  Upah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a terdiri atas komponen:

a.    Upah tanpa tunjangan;

b.    Upah pokok dan tunjangan tetap; atau

c.    Upah pokok, tunjangan tetap, dan tunjangan tidak tetap.

(2)  Dalam hal komponen Upah terdiri dari Upah pokok dan tunjangan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, besarnya Upah pokok paling sedikit 75% (tujuh puluh lima persen) dari jumlah Upah pokok dan tunjangan tetap.

(3)  Dalam hal komponen Upah terdiri dari Upah pokok, tunjangan tetap, dan tunjangan tidak tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, besarnya Upah pokok paling sedikit 75% (tujuh puluh lima persen) dari jumlah Upah pokok dan tunjangan tetap.

(4)  Upah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Perjanjian Kerja, Peraturan Perusahaan, atau Perjanjian Kerja Bersama.

                                                                                     

Ketentuan Pasal 94 UU Ketenagakerjaan dan Pasal 5 PP Pengupahan ini tidak memiliki sanksi baik pidana maupun administratif apabila tidak dilaksanakan.

 

Sepanjang penelusuran kami, persentase upah pokok kurang dari 75% sebagian besar tidak memiliki akibat terhadap perhitungan pajak penghasilan, pesangon, uang penghargaan masa kerja, dan upah lembur karena perhitungan dalam hal-hal tersebut didasarkan pada upah sebulan dan bukan pada upah pokok saja. Akan tetapi, untuk perhitungan tunjangan hari raya dapat didasarkan pada 2 (dua) pilihan komponen upah, yaitu upah tanpa tunjangan atau upah pokok termasuk tunjangan tetap.

 

Lebih jauh, Anda dapat meninjau pasal-pasal berikut ini:

 

1.    Pasal 157 ayat (1) UU Ketenagakerjaan:

 

Komponen upah yang digunakan sebagai dasar perhitungan uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, dan uang pengganti hak yang seharusnya diterima yang tertunda, terdiri atas:

a.    upah pokok;

b.    segala macam bentuk tunjangan yang bersifat tetap yang diberikan kepada pekerja/buruh dan keluarganya, termasuk harga pembelian dari catu yang diberikan kepada pekerja/buruh secara cuma-cuma, yang apabila catu harus dibayar pekerja/buruh dengan subsidi, maka sebagai upah dianggap selisih antara harga pembelian dengan harga yang harus dibayar oleh pekerja/buruh.

 

2.    Pasal 4 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan:

 

Yang menjadi objek pajak adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apa pun, termasuk:

a.    penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun, atau imbalan dalam bentuk lainnya, kecuali ditentukan lain dalam Undang-undang ini;

….

 

3.    Pasal 3 ayat (2) Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Tunjangan Hari Raya Keagamaan Bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan:

 

(1)  Besaran THR Keagamaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:

a.    Pekerja/Buruh yang telah mempunyai masa kerja 12 (dua belas) bulan secara terus menerus atau lebih, diberikan sebesar 1 (satu) bulan upah;

b.    Pekerja/Buruh yang mempunyai masa kerja 1 (satu) bulan secara terus menerus tetapi kurang dari 12 (dua belas) bulan, diberikan secara proporsional sesuai masa kerja dengan perhitungan:

 

masa kerja x 1 (satu) bulan upah

12

 

(2)  Upah 1 (satu) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas komponen upah:

a.    upah tanpa tunjangan yang merupakan upah bersih (clean wages); atau

b.    upah pokok termasuk tunjangan tetap.

(3)  ….

 

4.    Pasal 8 Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor KEP-102/MEN/VI/2004 Tahun 2004 tentang Waktu Kerja Lembur dan Upah Kerja Lembur:

 

(1)  Perhitungan upah lembur didasarkan pada upah bulanan.

(2)  Cara menghitung upah sejam adalah 1/173 kali upah sebulan.

 

Meski demikian, persentase upah pokok yang di bawah 75% dari upah sebulan pada praktiknya akan berdampak dalam perhitungan iuran kepesertaan asuransi, kenaikan upah berkala, dan bonus karena biasanya perhitungannya dihitung berdasarkan pada upah pokok.

 

Jadi, ketentuan Pasal 94 UU Ketenagakerjaan memang tidak memiliki sanksi apabila tidak dilaksanakan. Adapun maksud dari ketentuan pasal tersebut adalah untuk melindungi pekerja, sehingga diharapkan pihak pengusaha dapat mengikuti ketentuan Pasal 94 UU Ketenagakerjaan.

 

Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.

 

Dasar hukum:

1.    Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan;

2.    Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;

3.    Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan;

4.    Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor KEP-102/MEN/VI/2004 Tahun 2004 tentang Waktu Kerja Lembur dan Upah Kerja Lembur;

5.    Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Tunjangan Hari Raya Keagamaan Bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan.

 

Setiap artikel jawaban Klinik Hukum dapat Anda simak juga melalui twitter @klinikhukum, atau facebook Klinik Hukumonline.

Cari Jawaban
Rubrik ini disediakan bagi anda untuk mengajukan persoalan hukum yang anda hadapi. Rubrik ini diperuntukkan hanya kepada member hukumonline.com
Jika anda member Hukumonline,
silakan Login, atau Daftar ID anda.
Justika.com adalah terknologi terbaru hukumonline yang bekerja sebagai pusat informasi yang mempertemukan antara pencari bantuan hukum dan para profesional hukum dibidangnya masing-masing.

Temukan profesional hukum sesuai dengan permasalahan anda didalam jaringan justika.com
MITRA : Bung Pokrol
Letezia Tobing mendapatkan gelar sarjana hukum dari Universitas Indonesia pada 2011 dengan mengambil Program Kekhususan IV (Hukum tentang Kegiatan Ekonomi), dan gelar Magister Kenotariatan dari Universitas Indonesia pada 2015.