Kamis, 27 September 2012
Dibaca: 23975
Pertanyaan :
Akibat Hukum Jika Persentase Upah Pokok Kurang dari 75 Persen
Dalam UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, pada bagian soal pengupahan di sana ada bahasa "dalam hal komponen upah terdiri dari...". Dalam hukum arti kalimat ‘dalam hal’ itu bersifat wajib atau kebolehan?
Jawaban :

Boleh jadi kutipan pasal yang Anda maksud dalam pertanyaan di atas diambil dari bunyi Pasal 94 UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (“UUK”). Bunyi selengkapnya Pasal 94 UUK adalah sebagai berikut:

 

“Dalam hal komponen upah terdiri dari upah pokok dan tunjangan tetap maka besarnya upah pokok sedikit-dikitnya 75% (tujuh puluh lima perseratus) dari jumlah upah pokok dan tunjangan tetap.”

 

Maksud frasa “dalam hal” dalam Pasal 94 UUK adalah berlakunya ketentuan proporsi upah apabila terpenuhinya suatu syarat, yaitu apabila upah terdiri dari upah pokok dan tunjangan tetap. Lebih jauh simak artikel Persentase Minimal Upah Pokok.

 

Ketentuan Pasal 94 UUK tidak memiliki sanksi baik pidana maupun administratif apabila tidak dilaksanakan.

 

Sepanjang penelusuran kami, apabila persentase upah pokok ini kurang dari 75% ternyata tidak memiliki akibat terhadap perhitungan pajak penghasilan, pesangon, tunjangan hari raya, dan upah lembur karena perhitungan dalam hal-hal tersebut dikenakan pada upah sebulan dan bukan pada upah pokok saja. Lebih jauh, saudara dapat meninjau pasal-pasal berikut ini:

 

1.    Pasal 157 ayat (1) UUK;

2.    Pasal 4 ayat (1) huruf a UU No. 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat UU No. 17 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan;

3.    Pasal 3 Permenaker No. PER-04/MEN/1994 Tahun 1994 tentang Tunjangan Hari Raya Keagamaan Bagi Pekerja di Perusahaan;

4.    Pasal 8 Permenakertrans No. KEP-102/MEN/VI/2004 Tahun 2004 tentang Waktu Kerja Lembur dan Upah Kerja Lembur.

 

Meski demikian, persentase upah pokok yang di bawah 75% dari upah sebulan pada praktiknya akan berdampak dalam perhitungan iuran kepesertaan asuransi, kenaikan upah berkala, dan bonus karena biasanya perhitungannya dihitung berdasarkan pada upah pokok.

 

Jadi, ketentuan Pasal 94 UUK memang tidak memiliki sanksi apabila tidak dilaksanakan. Adapun maksud dari ketentuan pasal tersebut adalah untuk melindungi pekerja, sehingga diharapkan pihak pengusaha dapat mengikuti ketentuan Pasal 94 UUK.

 

Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.

 
Dasar hukum:

1.    Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

2.    Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan

3.    Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor PER-04/MEN/1994 Tahun 1994 tentang Tunjangan Hari Raya Keagamaan Bagi Pekerja di Perusahaan

4.    Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor KEP-102/MEN/VI/2004 Tahun 2004 tentang Waktu Kerja Lembur dan Upah Kerja Lembur

 

Setiap artikel jawaban Klinik Hukum dapat Anda simak juga melalui twitter @klinikhukum, atau facebook Klinik Hukumonline.

Cari Jawaban
Rubrik ini disediakan bagi anda untuk mengajukan persoalan hukum yang anda hadapi. Rubrik ini diperuntukkan hanya kepada member hukumonline.com
Jika anda member Hukumonline,
silakan Login, atau Daftar ID anda.
PENJAWAB : Ilman Hadi, S.H.
Saat ini sudah tidak bekerja di Hukumonline. Namun dulu pernah bergabung di Divisi Klinik.