Senin, 03 Desember 2012
Dibaca: 23180
Pertanyaan :
Utang Piutang Antara Suami Istri
suami saya meminjam uang kepada saya dan sebagai bukti akan mengembalikan uang tersebut ia memberikan saya BG (bilyet Giro). Saat ini BG tersebut telah jatuh tempo, namun ketika nsaya uangkan ternyata ditolak oleh bank karena suami melaporkan kepada polisi bahwa BG tersebut telah hilang padahal BG tersebut tadinya saya pegang dan saat ini disita oleh bank. Dari bank saya memperoleh copy laporan pernyataan kehilangan BG tersebut, yang dibuat oleh kepolisian setempat. Apakah saya bisa menuntut suami saya kepada polisi bahwa laporan tersebut palsu dan apakah uang saya dapat kembali?
Jawaban :

Dalam penjelasan Anda, Anda tidak menyebutkan apakah Anda dan suami Anda membuat perjanjian perkawinan sebelum melangsungkan pernikahan atau tidak serta apakah bilyet giro (BG) tersebut merupakan harta bawaan suami Anda atau BG tersebut diperoleh dalam perkawinan. Anda juga tidak menyebutkan apakah uang yang Anda pinjamkan tersebut merupakan uang yang Anda peroleh pada saat dalam ikatan perkawinan atau tidak. Untuk itu kami berasumsi bahwa Anda dan suami Anda tidak membuat perjanjian perkawinan dan BG serta uang tersebut merupakan harta yang diperoleh dalam perkawinan.

 

Karena Anda dan suami Anda tidak memiliki perjanjian perkawinan, maka berdasarkan Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (“UU Perkawinan”), harta yang diperoleh oleh Anda dan suami Anda selama dalam Perkawinan menjadi harta bersama. Dampaknya adalah bahwa karena BG dan “uang Anda” tersebut diperoleh dalam perkawinan, maka BG dan “uang Anda” merupakan harta bersama Anda dan suami Anda, yang berarti BG tersebut juga merupakan milik Anda dan uang tersebut juga merupakan milik suami Anda.

 

Oleh karena itu, secara hukum tidak ada yang dinamakan utang suami Anda kepada istrinya. Yang terjadi adalah bahwa dalam menggunakan harta bersama tersebut, suami dan istri dapat melakukan suatu perbuatan atas harta tersebut dengan persetujuan pasangannya (Pasal 36 ayat (1) UU Perkawinan). Sehingga dalam menggunakan uang tersebut, suami Anda harus meminta persetujuan dari Anda terlebih dahulu.

 

Mengenai apakah Anda dapat menuntut suami Anda atas dasar laporan palsu, dalam hal ini Anda harus melihat kembali ke dalam Pasal 242 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang mengatakan bahwa:

 

“Barang siapa dalam keadaan di mana undang-undang menentukan supaya memberi keterangan di atas sumpah atau mengadakan akibat hukum kepada keterangan yang demikian, dengan sengaja memberi keterangan palsu di atas sumpah, baik dengan lisan atau tulisan, secara pribadi maupun oleh kuasanya yang khusus ditunjuk untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.”

 

Berdasarkan pasal tersebut, suami Anda dapat dituntut apabila keterangannya tersebut diberikan di bawah sumpah, sedangkan laporan kehilangan tidak diberikan di bawah sumpah.

 

R. Soesilo dalam bukunya yang berjudul Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal (penjelasan Pasal 242 KUHP) mengatakan bahwa supaya dapat dihukum pembuat harus mengetahui, bahwa ia memberikan suatu keterangan dengan sadar bertentangan dengan kenyataan dan bahwa ia memberikan keterangan palsu ini di atas sumpah.

 

Sehingga berdasarkan penjelasan di atas, Anda tidak dapat menuntut suami Anda, dan tidak dapat meminta uang Anda kembali karena uang itu adalah harta bersama yang dapat digunakan oleh Anda maupun suami Anda dengan persetujuan pasangan.

 

Sebagai referensi mengenai harta bersama, Anda dapat membaca artikel Apa Istri Harus Bayar Sewa Rumah pada Suami?

 

Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.

 
Dasar Hukum:

1.    Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

2.    Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

 

Setiap artikel jawaban Klinik Hukum dapat Anda simak juga melalui twitter @klinikhukum, atau facebook Klinik Hukumonline.

Cari Jawaban
Rubrik ini disediakan bagi anda untuk mengajukan persoalan hukum yang anda hadapi. Rubrik ini diperuntukkan hanya kepada member hukumonline.com
Jika anda member Hukumonline,
silakan Login, atau Daftar ID anda.
MITRA : Bung Pokrol
Letezia Tobing mendapatkan gelar sarjana hukum dari Universitas Indonesia pada 2011 dengan mengambil Program Kekhususan IV (Hukum tentang Kegiatan Ekonomi), dan gelar Magister Kenotariatan dari Universitas Indonesia pada 2015.