Seorang WNI melakukanchattingdengan orang Brunei (WNA) dengan identitas palsu dengan maksud mendapatkan informasi tertentu. Kemudian, WNI ini menggunakan foto dan identitas WNA tersebut tanpa izin dengan maksud hanya untuk bersembunyi di balik identitas WNA tersebut. WNI ini tidak melakukan kejahatan menggunakan identitas itu. Apakah ini termasukcyber crime? Bisakah WNI dituntut? Kalau bisa, dengan hukum negara mana WNI itu dituntut?
Daftar Isi
INTISARI JAWABAN
ULASAN LENGKAP
Terima kasih atas pertanyaan Anda.
Artikel di bawah ini adalah pemutakhiran kedua dari artikel dengan judul Kejahatan Siber WNI yang Menggunakan Identitas WNA yang dibuat oleh Abi Jam’an Kurnia, S.H., dan pertama kali dipublikasikan pada Senin, 6 Mei 2019, lalu dimutakhirkan pertama kali pada Nafiatul Munawaroh, S.H., M.H pada 26 Oktober 2022.
Seluruh informasi hukum dalam Klinik Hukumonline disediakan semata-mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum. Silakan mempelajari Pernyataan Penyangkalan untuk informasi selengkapnya. Untuk memperoleh nasihat hukum yang sesuai dengan kasus Anda, silakan berkonsultasi langsung dengan Konsultan Mitra Justika.
Identitas sebagai Data Pribadi
Identitas seseorang pada dasarnya merupakan data pribadi yang dilindungi oleh UU PDP dan peraturan pelaksanaannya yaitu PP 33/2026. Kami asumsikan bahwa identitas yang Anda maksud setidaknya memuat nama lengkap dan foto.
Belajar Hukum Secara Online dari Pengajar Berkompeten Dengan Biaya Terjangkau
Mulai DariRp. 149.000
Nama lengkap seseorang dikategorikan sebagai data pribadi yang bersifat umum.[1] Sedangkan, foto dapat dikategorikan sebagai data pribadi yang bersifat spesifik dengan jenis data biometrik.[2]
Perbuatan menggunakan menggunakan identitas pribadi pada dasarnya termasuk pemrosesan data pribadi.[3] Dalam melakukan pemrosesan data pribadi, pihak yang menggunakan data pribadi atau pengendali data pribadi wajib terlebih dahulu memiliki dasar pemrosesan data pribadi.[4]
persetujuan yang sah secara eksplisit dari subjek data pribadi untuk 1 atau beberapa tujuan tertentu yang telah disampaikan oleh pengendali data pribadi kepada subjek data pribadi;
pemenuhan kewajiban perjanjian dalam hal subjek data pribadi merupakan salah satu pihak atau untuk memenuhi permintaan subjek data pribadi pada saat akan melakukan perjanjian;
pemenuhan kewajiban hukum dari pengendali data pribadi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
pemenuhan pelindungan kepentingan vital subjek data pribadi;
pelaksanaan tugas dalam rangka kepentingan umum, pelayanan publik, atau pelaksanaan kewenangan pengendali data pribadi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
pemenuhan kepentingan yang sah lainnya dengan memperhatikan tujuan, kebutuhan, dan keseimbangan kepentingan pengendali data pribadi dan hak subjek data pribadi.
Berdasarkan penjelasan tersebut, salah satu dasar pemrosesan data adalah persetujuan yang sah secara eksplisit dari subjek data pribadi atau pemilik data pribadi. Jika dihubungkan dengan kasus Anda, penggunaan identitas yang dilakukan tanpa izin dari pemilik identitas merupakan perbuatan yang melawan hukum.
Hukumnya Menggunakan Identitas WNA Tanpa Izin
Menggunakan identitas orang lain, termasuk warga negara asing (“WNA”), tanpa izinnya, merupakan perbuatan melawan hukum. Pasal yang dapat menjerat pelaku adalah Pasal 65 ayat (1) dan (3) dan Pasal 67 ayat (1) dan (3) UU PDP jis. Pasal II ayat (5) huruf d UU 1/2026, sebagai berikut.
Setiap orang yang dengan sengaja dan melawan hukum memperoleh atau mengumpulkan data pribadi yang bukan miliknya dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain yang dapat mengakibatkan kerugian subjek data pribadi dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori IV, yaitu sebesar Rp200 juta.[6]
Setiap orang yang dengan sengaja dan melawan hukum menggunakan data pribadi yang bukan miliknya dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori IV, yaitu sebesar Rp200 juta.[7]
Selanjutnya ditinjau dari UU ITE, tindakan menggunakan nama atau identitas orang lain atau WNA yang dilakukan di dunia maya atau sistem elektronik tanpa izin juga diatur dalam Pasal 35 UU ITE yang berbunyi:
Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, pengrusakan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dengan tujuan agar Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik tersebut dianggap seolah-olah data yang otentik.
Menurut Josua Sitompul dalam bukuCyberspace Cybercrime Cyberlaw Tinjauan Aspek Hukum Pidana, untuk menentukan suatu informasi itu autentik atau tidak, setidaknya ada dua hal yang harus diperhatikan yaitu sumber dan konten. Suatu informasi atau dokumen elektronik dikategorikan autentik apabila sumbernya berasal dari orang atau pihak yang memiliki hak atau kewenangan untuk mengeluarkan informasi atau dokumen elektronik yang dimaksud serta kontennya adalah konten yang dimaksudkan oleh sumber.
Dalam buku yang sama, Josua Sitompul menegaskan bahwa data autentik dalam pasal tersebut termasuk bersumber dari data milik pribadi. Sedangkan konten autentik adalah muatan yang dibuat, dikeluarkan, dipublikasikan, dan dikirimkan oleh sumber yang dimaksud.
Secara umum, berdasarkan KBBI yang dimaksud dengan manipulasiadalah:
tindakan untuk mengerjakan sesuatu dengan tangan atau alat-alat mekanis secara terampil;
upaya kelompok atau perseorangan untuk memengaruhi perilaku, sikap, dan pendapat orang lain tanpa orang itu menyadarinya;
penggelapan; penyelewengan.
Adapun memanipulasi berarti berbuat curang (memalsu surat-surat, menggelapkan barang, dan sebagainya).
Dengan demikian, menggunakan data pribadi orang lain seperti data WNA dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum telah melanggar Pasal 35 UU ITE dan diancam hukuman pidana penjara paling lama 12 tahun dan/atau denda paling banyak kategori VII,[8] yaitu sebesar Rp5 miliar.[9]
Prinsip Keberlakuan Hukum Pidana Indonesia
Menjawab pertanyaan terkait hukum mana yang berlaku, menurut hemat kami dapat merujuk pada ketentuan Pasal 2 UU ITE, yang berbunyi:
Undang-Undang ini berlaku untuk setiap Orang yang melakukan perbuatan hukum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini, baik yang berada di wilayah hukum Indonesia maupun di luar wilayah hukum Indonesia, yang memiliki akibat hukum di wilayah hukum Indonesia dan/atau di luar wilayah hukum Indonesia dan merugikan kepentingan Indonesia.
Adapun yang dimaksud dengan “merugikan kepentingan Indonesia” dalam pasal tersebut meliputi tetapi tidak terbatas pada merugikan kepentingan ekonomi nasional, perlindungan data strategis, harkat dan martabat bangsa, pertahanan dan keamanan negara, kedaulatan negara, warga negara, serta badan hukum Indonesia.[10]
Kemudian, dalam konteks pelindungan data pribadi, ketentuan Pasal 2 UU PDP mengatur bahwa:
Undang-Undang ini berlaku untuk Setiap Orang, Badan Publik, dan Organisasi Internasional yang melakukan perbuatan hukum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini:
yang berada di wilayah hukum Negara Republik Indonesia; dan
di luar wilayah hukum Negara Republik Indonesia, yang memiliki akibat hukum:
di wilayah hukum Negara Republik Indonesia; dan/atau
bagi subjek data pribadi warga negara Indonesia di luar wilayah hukum Negara Republik Indonesia.
Undang-Undang ini tidak berlaku untuk pemrosesan Data Pribadi oleh orang perseorangan dalam kegiatan pribadi atau rumah tangga.
Dengan demikian, menjawab pertanyaan Anda, secara normatif, WNI yang menggunakan identitas orang lain seperti identitas WNA dapat diproses hukum berdasarkan Pasal 2 jo. Pasal 35 UU ITE ataupun Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 65 ayat (1) dan (3) UU PDP.
Selain itu, secara normatif, tindak pidana tersebut dapat diproses di Indonesia maupun di negara lain, dalam hal ini adalah Brunei. Akan tetapi, proses hukum tersebut jauh lebih kompleks karena terkait dengan, isu perbedaan yurisdiksi, isu tempus dan locus delicti, keberadaan bukti-bukti, isu mutual legal assistance, dan biaya perkara.
Demikian jawaban dari kami hukumnya menggunakan nama orang tanpa izin, semoga bermanfaat.
