Bacaan 4 Menit
Perusahaan saya akan mengadakan RUPS tahunan, namun berhubung salah satu direksi berhalangan hadir karena sakit, maka RUPS tidak bisa diselenggarakan dalam waktu 6 bulan setelah tahun buku, yang artinya pada bulan Juni. RUPS rencananya akan diundur ke bulan Juli. Pertanyaannya, bagaimana prosedurnya untuk memundurkan jadwal RUPS yang seharusnya diselenggarakan paling lambat di bulan Juni namun diundur ke bulan Juli? Terima kasih.
Terima kasih atas pertanyaan Anda.
Artikel di bawah ini adalah pemutakhiran dari artikel dengan judul Penundaan RUPS Tahunan yang dibuat oleh Alfin Sulaiman, S.H., M.H. dan pertama kali dipublikasikan pada 04 Agustus 2014.
Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline.com disiapkan semata – mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (lihat Pernyataan Penyangkalan selengkapnya). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan Konsultan Mitra Justika.
Rapat Umum Pemegang Saham (“RUPS”) adalah organ perseroan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada direksi atau dewan komisaris dalam batas yang ditentukan dalam UU PT dan perubahannya dan/atau anggaran dasar.[1]
Pada dasarnya, RUPS terdiri atas RUPS tahunan dan RUPS lainnya.[2] Selanjutnya, RUPS tahunan wajib diadakan dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku terakhir.[3]
Berdasarkan pertanyaan Anda, bulan Juni merupakan bulan ke 6 setelah tahun buku berakhir. Artinya, pada bulan tersebut perusahaan wajib mengadakan RUPS sesuai Pasal 78 ayat (2) UU PT.
Sepanjang penekusuran kami, tidak ada ketentuan UU PT yang mengatur penundaan RUPS tahunan atau terhadap RUPS yang dilaksanakan melebihi 6 bulan setelah tahun buku berakhir.
Dengan demikian, menurut hemat kami, penundaan RUPS tahunan sebagaimana Anda tanyakan dapat dilaksanakan dengan mengikuti kebijakan perusahaan Anda atau aturan lainnya yang dimuat dalam anggaran dasar perusahaan.
Selanjutnya, berkaitan dengan pertanyaan Anda, meskipun direksi berhalangan hadir, perusahaan Anda sejatinya tetap dapat melakukan RUPS tahunan. Direksi yang berhalangan hadir dapat memberikan kuasa kepada direksi lain atau pihak lain yang menggantikannya untuk menghadiri RUPS tersebut. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 103 UU PT berikut.
Direksi dapat memberi kuasa tertulis kepada 1 (satu) orang karyawan perseroan atau lebih atau kepada orang lain untuk dan atas nama perseroan melakukan perbuatan hukum tertentu sebagaimana yang diuraikan dalam surat kuasa.
Perlu dicatat, yang dimaksud “kuasa” dalam ketentuan tersebut adalah kuasa khusus untuk perbuatan tersebut sebagaimana disebutkan dalam surat kuasa.[4]
Berdasarkan ketentuan tersebut, menurut hemat kami, direski dapat saja memberikan kuasa melalui surat kuasa khusus kepada direksi lain atau pihak lain untuk menggantikannya dalam penyelenggaraan RUPS.
Pemberian kuasa direksi melalui surat kuasa khusus sejalan dengan ketentuan KUH Perdata yang mengatur pendelegasian suatu perbuatan tertentu oleh pemberi kuasa kepada penerima kuasa. Menurut Pasal 1795 KUH Perdata, pemberian kuasa dapat dilakukan secara khusus, yaitu hanya mengenai satu kepentingan tertentu atau lebih, atau secara umum, yaitu meliputi segala kepentingan pemberi kuasa.
Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.
Dasar Hukum:
[1] Pasal 109 angka 1 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja yang mengubah Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (“UU PT”)
[2] Pasal 78 ayat (1) UU PT
[3] Pasal 78 ayat (2) UU PT
[4] Penjelasan Pasal 103 UU PT
