Haruskah Bukti Penyetoran Modal PT Diperlihatkan ke Notaris?

Terima kasih atas pertanyaan Anda.

Artikel di bawah ini adalah pemutakhiran kedua dari artikel dengan judul sama yang dibuat Irma Devita Purnamasari, S.H., M.Kn. dan pertama kali dipublikasikan pada Rabu, 15 Oktober 2014, yang dimutakhirkan pertama kali oleh Erizka Permatasari, S.H. pada tanggal 03 Desember 2020.

Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline.com disiapkan semata – mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (lihat Pernyataan Penyangkalan selengkapnya). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan Konsultan Mitra Justika.

Modal Perseroan Terbatas

Berdasarkan Pasal 109 angka 1 Perppu Cipta Kerja yang mengubah Pasal 1 angka 1 UU PT, Perseroan Terbatas (“PT”) adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham atau badan hukum perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro dan kecil.

Sebelumnya, kami asumsikan bahwa PT yang Anda maksud adalah PT persekutuan modal bukan PT perorangan. Dalam definisi diterangkan bahwa PT melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar. Sebagaimana pernah dijelaskan dalam Perbedaan Modal Dasar, Modal Ditempatkan, dan Modal Disetor PT, selain modal dasar, terdapat juga modal ditempatkan dan modal disetor dalam pendirian PT.

Menurut, M. Yahya Harahap dalam bukunya Hukum Perseroan Terbatas (hal. 233) menjelaskan modal dasar adalah seluruh nilai nominal saham PT yang disebut dalam Anggaran Dasar (“AD”), yang pada prinsipnya merupakan total jumlah saham yang dapat diterbitkan oleh PT. Hal ini selaras dengan ketentuan Pasal 31 ayat (1) UU PT yang menyebutkan bahwa modal dasar perseroan terdiri atas seluruh nominal saham.

Pada dasarnya, PT wajib memiliki modal dasar perseroan.[1] Sebelum berlakunya UU Cipta Kerja, Pasal 32 ayat (1) UU PT mengatur bahwa modal dasar PT paling sedikit Rp50 juta. Namun, saat ini ketentuan tersebut sudah diubah, besaran modal dasar PT saat ini ditentukan berdasarkan keputusan pendiri PT.[2]

Perlu diingat, bahwa nominal modal dasar yang ditentukan tersebut tidak harus disetor sepenuhnya pada masa awal pendirian PT. Kewajiban menempatkan dan menyetor penuh adalah paling sedikit 25% dari modal dasar.[3] Frasa ‘penuh’ ini berarti tidak boleh diangsur.[4] Misalnya, apabila modal dasar Rp50 juta, maka modal ditempatkan dan disetornya sebesar Rp12,5 juta.

Sebagai informasi, penyetoran atas modal saham dapat dilakukan dalam bentuk uang dan/atau dalam bentuk lainnya.[5] Dalam hal penyetoran modal saham dalam bentuk lain, penilai setoran modal saham ditentukan berdasarkan nilai wajar yang ditetapkan sesuai dengan harga pasar atau oleh ahli yang tidak terafiliasi dengan PT.[6]

Bukti Penyetoran Modal PT

Kemudian, modal yang ditempatkan dan disetor penuh tersebut dibuktikan dengan bukti penyetoran yang sah, antara lain berupa bukti setoran pemegang saham ke dalam rekening bank atas nama PT, data dari laporan keuangan yang telah diaudit oleh akuntan, atau neraca PT yang ditandatangani oleh direksi dan dewan komisaris.[7]

Bukti penyetoran yang sah ini wajib disampaikan secara elektronik kepada menteri dalam waktu paling lama 60 hari terhitung sejak tanggal:[8]

1. akta pendirian PT untuk persekutuan modal;
2. pengisian pernyataan pendirian untuk PT perorangan.

Oleh karena itu, bukti penyetoran yang sah wajib disampaikan secara elektronik kepada menteri, dalam hal ini menteri yang menyelenggarakan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia.[9]

Lantas, apakah apakah bukti penyetoran harus diperlihatkan pada notaris?

Berkenaan dengan pertanyaan Anda, perlu diketahui bahwa pendirian PT persekutuan modal dilakukan oleh pemohon melalui notaris dengan mengisi format isian pendirian secara elektronik melalui Sistem Administrasi Badan Hukum (“SABH”).[10]

Pengisian format di atas harus dilengkapi dengan dokumen pendukung, yang terdiri atas:[11]

1. pernyataan secara elektronik dari pemohon tentang dokumen untuk pendirian PT yang telah lengkap;
2. salinan akta pendirian PT yang diunggah ke SABH;
3. minuta akta pendirian PT atau minuta akta perubahan pendirian PT;
4. minuta akta peleburan dalam hal pendirian PT dilakukan dalam rangka peleburan;
5. bukti setor modal PT berupa:

1. salinan slip setoran atau salinan surat keterangan bank atas nama PT atau rekening bersama atas nama para pendiri atau asli surat pernyataan telah menyetor modal PT yang ditandatangani oleh semua anggota direksi bersama-sama semua pendiri serta semua anggota dewan komisaris PT, jika setoran dalam bentuk uang;
2. ssli surat keterangan penilaian dari ahli yang tidak terafiliasi atau bukti pembelian barang jika setoran modal dalam bentuk lain selain uang yang disertai bukti pengumuman dalam surat kabar, jika setoran dalam bentuk benda tidak bergerak;
3. fotokopi peraturan pemerintah dan/atau keputusan menteri keuangan bagi PT persero atau peraturan daerah dalam hal pendiri merupakan perusahaan daerah atau pemerintah daerah provinsi/kabupaten/kota; atau
4. salinan neraca dari perseroan yang meleburkan diri atau neraca dari perusahaan bukan badan hukum yang dimasukkan sebagai setoran modal;

6. surat pernyataan kesanggupan dari pendiri untuk memperoleh keputusan, persetujuan, atau rekomendasi dari instansi teknis untuk PT bidang usaha tertentu atau fotokopi keputusan, persetujuan, dan rekomendasi dari instansi teknis terkait untuk PT di bidang usaha tertentu;
7. surat pernyataan kesanggupan dari pendiri untuk memperoleh nomor pokok wajib pajak dan laporan penerimaan surat pemberitahuan tahunan pajak; dan
8. salinan surat keterangan mengenai alamat lengkap PT dari pengelola gedung atau instansi yang berwenang atau asli surat pernyataan mengenai alamat lengkap PT yang ditandatangani oleh semua anggota direksi bersama-sama semua pendiri serta semua anggota dewan komisaris PT.

Berdasarkan Pasal 6 ayat (2) Permenkumham 21/2021, dokumen pendukung pendirian PT pada poin 3 sampai 8 disimpan oleh notaris.

Dari penjelasan di atas, meskipun tidak disebutkan secara tegas, namun notaris di sini berperan sebagai sarana bagi pemohon untuk pendirian PT persekutuan modal. Kemudian, notaris juga berperan untuk menyimpan dokumen pendukung yang salah satunya adalah bukti setor modal PT. Jadi, secara tidak langsung bukti penyetoran modal PT akan diperlihatkan kepada notaris.

Perkaya riset hukum Anda dengan analisis hukum terbaru dwibahasa, serta koleksi terjemahan peraturan yang terintegrasi dalam Hukumonline Pro, pelajari lebih lanjut di sini.

Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.

Dasar Hukum:

1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
2. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja;
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Modal Dasar Perseroan serta Pendaftaran Pendirian, Perubahan, dan Pembubaran Perseroan yang Memenuhi Kriteria untuk Usaha Mikro dan Kecil;
5. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Syarat dan Tata Cara Pendaftaran Pendirian, Perubahan, dan Pembubaran Badan Hukum Perseroan Terbatas.

Referensi:

Yahya Harahap. Hukum Perseroan Terbatas. Jakarta: Sinar Grafika, 2016.