Rabu, 15 October 2014
Dibaca: 33954
Pertanyaan :
Apakah Bukti Penyetoran Modal PT Harus Diperlihatkan kepada Notaris?
Saya membaca artikel perubahan akta dari CV ke PT. Dalam artikel tersebut terlihat PT harus memiliki modal 50 juta. Apakah harus diperlihatkan rekening PT kepada notaris pembuat akta PT? Apakah menjadi syarat mutlak harus 50 juta modal pembukaan PT? Apa maksud dari 25% dari 50 juta harus disetorkan sebagai permodalan? Mohon penjelasannya. Terima kasih.
Jawaban :
Salam,
 

Modal dalam perseroan terdiri dari Modal Dasar, Modal Ditempatkan dan Disetor. Modal dasar terdiri atas seluruh nilai nominal saham (Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas – “UU PT”).

 

Mengenai Modal Dasar (modal pembukaan Perseroan Terbatas – “PT”) sebesar 50 juta, ini merupakan amanat dari UU PT. Pasal 32 ayat (1) UU PT menyebutkan “Modal dasar Perseroan paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)” dan untuk jenis usaha tertentu, bisa saja lebih besar lagi.

 

Namun demikian, nominal tersebut tidak harus disetor sepenuhnya, pada masa awal pendirian PT. Oleh undang-undang melalui Pasal 33 ayat (1) UU PT, para pendiri hanya diwajibkan menempatkan dan menyetor 25% saja dari Modal Dasar tersebut. Penuh dalam artian tidak boleh diangsur. Jadi misalnya: modal dasar Rp.50juta, maka modal ditempatkan dan modal disetornya menjadi sebesar Rp. 12,5juta. 

 

Dalam praktik pendirian PT setelah UU PT, saat ini para pendiri tidak diwajibkan untuk memperlihatkan bukti penyetoran sejumlah modal ke rekening atas nama PT pada saat penandatanganan akta pendirian PT kepada Notaris. Karena pada praktiknya para pendiri sulit membuka rekening sebelum ada bukti persetujuan akta pendirian PT dari Kementerian Hukum dan HAM, serta domisili, SIUP/Ijin Usaha dan TDP. Dengan demikian, maka para pendiri maupun calon Direktur dan calon Komisaris PT (jika orangnya berbeda) cukup membuat surat pernyataan yang menyatakan bahwa dana tersebut akan disetorkan ke rekening PT. Dana itulah yang digunakan untuk menjalankan kegiatan usaha yang ditentukan dalam Anggaran Dasar perseroan.

 

Dalam jangka waktu maksimal 60 hari sejak penandatanganan akta pendirian, para pendiri harus mulai memproses pengesahannya. Apabila lewat, maka pengesahan tidak bisa dilakukan, akibatnya perseroan menjadi bubar. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 10 ayat (9) UU PT.

 

Demikian, semoga bermanfaat.

 
Dasar Hukum:

Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

 
Referensi:

1.    Kiat Cerdas, Mudah dan Bijak Dalam Mengatasi Masalah Mendirikan Badan Usaha, karya Irma Devita Purnamasari, SH, MKn (Kaifa, 2010).

2.    www.irmadevita.com

  

Setiap artikel jawaban Klinik Hukum dapat Anda simak juga melalui twitter @klinikhukum, atau facebook Klinik Hukumonline.

Cari Jawaban
Rubrik ini disediakan bagi anda untuk mengajukan persoalan hukum yang anda hadapi. Rubrik ini diperuntukkan hanya kepada member hukumonline.com
Jika anda member Hukumonline,
silakan Login, atau Daftar ID anda.
Justika.com adalah terknologi terbaru hukumonline yang bekerja sebagai pusat informasi yang mempertemukan antara pencari bantuan hukum dan para profesional hukum dibidangnya masing-masing.

Temukan profesional hukum sesuai dengan permasalahan anda didalam jaringan justika.com