Pelindungan Data Pribadi Pengguna Kartu Seluler

Terima kasih atas pertanyaan Anda.

Artikel di bawah ini adalah pemutakhiran kedua dari artikel dengan judul Aturan Hukum Pemberian Informasi Terkait Pengguna Kartu Seluler yang dibuat oleh Teguh Arifiyadi, S.H., M.H. dan pertama kali dipublikasikan pada Jumat, 5 Desember 2014, lalu dimutakhirkan pertama kali oleh Dian Dwi Jayanti, S.H. pada 24 November 2022.

KLINIK TERKAIT

Hukumnya Bank Mengubah Data Nasabah secara Sepihak

10 Sep, 2026

Kewajiban Jasa Ekspedisi untuk Melindungi Data Customer

09 Sep, 2026

Jerat Pidana Menyalin Data Pribadi Orang Lain Tanpa Hak

07 Sep, 2026

Terjadi Pencurian Data Pribadi (Identity Theft)? Tempuh Langkah Ini

20 Jan, 2026

Seluruh informasi hukum dalam Klinik Hukumonline disediakan semata-mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum. Silakan mempelajari Pernyataan Penyangkalan untuk informasi selengkapnya. Untuk memperoleh nasihat hukum yang sesuai dengan kasus Anda, silakan berkonsultasi langsung dengan Konsultan Mitra Justika.

Perbedaan Pelanggan dan Pemakai Kartu Seluler

Sebelum kami menguraikan jawaban, perlu kami jelaskan definisi pelanggan dan pemakai berdasarkan UU Telekomunikasi.

Menurut Pasal 1 angka 9 UU Telekomunikasi, pelanggan adalah perseorangan, badan hukum, instansi pemerintah yang menggunakan jaringan telekomunikasi dan/atau jasa telekomunikasi berdasarkan kontrak.

Sedangkan, pemakai menurut Pasal 1 angka 10 UU Telekomunikasi adalah perseorangan, badan hukum, instansi pemerintah yang menggunakan jaringan telekomunikasi dan/atau jasa telekomunikasi yang tidak berdasarkan kontrak.

Guna mempermudah pemahaman Anda, berikut kami berikan contoh sederhana dari keduanya sebagai berikut.

1. Seseorang yang menggunakan nomor seluler pada HP miliknya baik prabayar maupun pascabayar disebut sebagai pelanggan, karena sebelum kartu diaktifkan oleh operator telekomunikasi, orang tersebut harus mendaftarkan diri dan dianggap telah membaca dan menyetujui kontrak elektronik dalam syarat dan ketentuan penggunaan yang berada di kemasan kartu seluler ataupun yang diumumkan dalam layanan web site
2. Seseorang yang meminjam telepon seluler orang lain, hanya bisa disebut sebagai pemakai, karena orang tersebut hanya menggunakan manfaat dari nomor seluler tersebut dan tidak memiliki hubungan hukum langsung dalam kontrak dengan operator telekomunikasi atas nomor seluler yang digunakannya.

Definisi tersebut memberikan makna bahwa kedudukan masyarakat sebagai pengguna kartu seluler dapat disebut sebagai “pelanggan” maupun “pemakai”.

Kewajiban Menjaga Informasi Pelanggan dalam UU Telekomunikasi

Kewajiban merahasiakan informasi sebagaimana Anda maksud dapat ditemukan khususnya pada Pasal 42 ayat (1) UU Telekomunikasi, yang berbunyi:

Penyelenggara jasa telekomunikasi wajib merahasiakan informasi yang dikirim dan atau diterima oleh pelanggan jasa telekomunikasi melalui jaringan telekomunikasi dan atau jasa telekomunikasi yang diselenggarakannya.

Dalam konteks pasal di atas, yang dimaksud pelanggan yang wajib dirahasiakan informasinya adalah pengguna kartu seluler baik prabayar maupun pascabayar.

Namun, untuk keperluan proses peradilan pidana, penyelenggara jasa telekomunikasi dapat merekam informasi yang dikirim dan/atau diterima oleh penyelenggara jasa telekomunikasi serta dapat memberikan informasi yang diperlukan atas:[1]

1. Permintaan tertulis Jaksa Agung atau Kepala Kepolisian Republik Indonesia untuk tindak pidana tertentu.
2. Permintaan penyidik untuk tindak pidana tertentu sesuai dengan undang-undang yang berlaku.

Selain itu, dalam rangka pembuktian kebenaran pemakaian fasilitas telekomunikasi atas permintaan penggunaan jasa telekomunikasi, penyelenggara jasa telekomunikasi wajib melakukan perekaman pemakaian fasilitas telekomunikasi yang digunakan oleh pengguna jasa telekomunikasi dan dapat melakukan perekaman informasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.[2]

Dengan demikian, tidak ada pihak selain yang disebutkan di atas yang dapat melakukan perekaman pemakaian fasilitas telekomunikasi yang digunakan oleh pengguna jasa telekomunikasi itu sendiri.

Adapun bagi penyelenggara jasa telekomunikasi yang melanggar ketentuan Pasal 42 ayat (1) UU Telekomunikasi, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori III,[3] yaitu sebesar Rp50 juta.[4]

Kewajiban Menjaga Informasi Pelanggan Kartu Seluler dalam UU ITE

Selain UU Telekomunikasi, pelindungan informasi dalam pemakaian kartu seluler juga dilindungi dalamUU ITEdan perubahannya,serta PP PSTE.

Pasal 16 ayat (1) UU ITE mengatur setiap penyelenggara sistem elektronik wajib mengoperasikan sistem elektronik yang memenuhi persyaratan minimum salah satunya ialah dapat melindungi ketersediaan, keutuhan, keotentikan, kerahasiaan, dan keteraksesan informasi elektronik dalam penyelenggaraan sistem elektronik tersebut.[5]

Selain itu, terdapat juga Pasal 26 ayat (1) UU 19/2016 yang menyatakan bahwa kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan, penggunaan setiap informasi melalui media elektronik yang menyangkut data pribadi seseorang harus dilakukan atas persetujuan orang yang bersangkutan.

Lebih lanjut, PP PSTE mengatur bahwapenyelenggara sistem elektronik harus menjamin tersedianya perjanjian tingkat layanan, tersedianya perjanjian keamanan informasi terhadap jasa layanan teknologi informasi yang digunakan, dan keamanan informasi dan sarana komunikasi internal yang diselenggarakan.[6]

Lebih lanjut, berdasarkan Pasal 13 PP PSTE, penyelenggara sistem elektronik wajib memiliki kebijakan tata kelola, prosedur kerja pengoperasian, dan mekanisme audit yang dilakukan berkala terhadap sistem elektronik.

Penyelenggara sistem elektronik pun wajib melaksanakan prinsip pelindungan data pribadi dalam melakukan pemrosesan data pribadi meliputi salah satunya pengumpulan data pribadi dilakukan secara terbatas dan spesifik, sah secara hukum, adil, dengan sepengetahuan dan persetujuan dari pemilik data pribadi.[7]

Sehingga tergambar secara jelas bagaimana tata kelola sistem elektronik harus dipatuhi oleh penyelenggara sistem elektronik termasuk operator telekomunikasi. Tata kelola tersebut di dalamnya memuat tentang mekanisme dan kebijakan pengamanan, tata kelola pelindungan data pribadi, mekanisme audit terhadap sistem elektronik, dan lain-lain.

Pelanggaran atas ketentuan dalam PP PSTE yakni tidak melaksanakan prinsip pelindungan data pribadi dapat dikenakan sanksi administratif berupa:[8]

1. teguran tertulis;
2. denda administratif;
3. penghentian sementara;
4. pemutusan akses; dan/atau
5. dikeluarkan dari daftar.

Kewajiban Menjaga Informasi Pelanggan Kartu Seluler dalam UU PDP

Selanjutnya aturan mengenai pelindungan data pribadi pada kartu seluler juga dapat dilihat dalam UU PDP dan peraturan pelaksananya, yaitu PP 33/2026.

Menurut Penjelasan Pasal 4 ayat (3) huruf f UU PDP nomor telepon seluler dan IP address merupakan salah satu data pribadi yang bersifat umum yang dilindungi oleh hukum.

Dengan demikian, kami berpendapa tbahwa informasi dalam pemakaian kartu seluler adalah data pribadi yang dilindungi. Maka dari itu, operator telekomunikasi tidak dapat secara sembarangan menyebarkan atau mengungkapkan informasi tersebut. Alasannya karena penyebaran dan pengungkapan data pribadi merupakan pemrosesan data pribadi.[9]

Ketika operator telekomunikasi jika ingin melakukan pemrosesan data pribadi, maka terlebih dahulu harus memiliki dasar pemrosesan data pribadi,[10] yang meliputi:[11]

1. persetujuan sah secara eksplisit dari subjek data pribadi untuk 1 atau beberapa tujuan tertentu yang telah disampaikan oleh pengendali data pribadi kepada subjek data pribadi;
2. pemenuhan kewajiban perjanjian dalam hal subjek data pribadi merupakan salah satu pihak atau untuk memenuhi permintaan subjek data pribadi pada saat akan melakukan perjanjian;
3. pemenuhan kewajiban hukum dari pengendali data pribadi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
4. pemenuhan pelindungan kepentingan vital subjek data pribadi;
5. pelaksanaan tugas dalam rangka kepentingan umum, pelayanan publik, atau pelaksanaan kewenangan pengendali data pribadi berdasarkan peraturan perundang-undangan; dan/atau
6. pemenuhan kepentingan yang sah lainnya dengan memperhatikan tujuan, kebutuhan, dan keseimbangan kepentingan pengendali data pribadi dan hak subjek data pribadi.

Pengungkapan data pribadi yang dilakukan tanpa dasar pemrosesan dasar pribadi merupakan perbuatan melawan hukum. Hal tersebut dilarang oleh ketentuan Pasal 65 ayat (2) UU PDP, yang berbunyi:

Setiap Orang dilarang secara melawan hukum mengungkapkan Data Pribadi yang bukan miliknya.

Pelanggaran atas pasal di atas dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori IV,[12] yaitu sebesar Rp200 juta.[13]

Dalam hal tindak pidana ini dilakukan oleh korporasi, ancaman pidana yang disebutkan di atas dapat dijatuhkan ke pengurus, pemegang kendali, pemberi perintah, dan pemilik manfaat. Khusus pidana yang dijatuhkan pada korporasi hanya pidana denda paling banyak 10 kali dari maksimal pidana denda yang diancamkan.[14]

Ada pula pidana tambahan yang bisa dijatuhkan bagi korporasi yaitu:[15]

1. perampasan keuntungan dan/atau harta kekayaan yang diperoleh atau hasil dari tindak pidana;
2. pembekuan seluruh atau sebagian usaha korporasi;
3. pelarangan permanen melakukan perbuatan tertentu;
4. penutupan seluruh atau sebagian tempat usaha dan/atau kegiatan korporasi;
5. melaksanakan kewajiban yang telah dilalaikan;
6. pembayaran ganti kerugian;
7. pencabutan izin; dan/atau
8. pembubaran korporasi.

Selain sanksi pidana, terdapat juga sanksi administratif yang dapat dikenakan, sebagaimana diatur dalam Pasal 57 ayat (1) dan (2) UU PDP, yangberupa:

1. peringatan tertulis;
2. penghentian sementara kegiatan pemrosesan data pribadi;
3. penghapusan atau pemusnahan data pribadi; dan/atau
4. denda administratif.

Khusus untuk denda administratif paling tinggi adalah 2 persen dari pendapatan tahunan atau penerimaan tahunan terhadap variabel pelanggaran.[16]

Pengenaan sanksi administratif tersebut dijatuhkan dengan mempertimbangkan:[17]

1. tingkat atau dampak pelanggaran yang dilakukan oleh pengendali data pribadi dan/atau prosesor data pribadi;
2. kelangsungan kegiatan usaha atau pelayanan publik dari pengendali data pribadi dan/atau prosesor data pribadi;
3. kepatuhan dan/atau riwayat kepatuhan pengendali data pribadi dan/atau prosesor data pribadi terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pelindungan data pribadi;
4. dasar pertimbangan dan alasan yang jelas; dan
5. pertimbangan lain yang ditetapkan oleh lembaga yang menyelenggarakan pelindungan data pribadi.

Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.

Dasar Hukum:

1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
4. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja;
5. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi;
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2026 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi.

[1] Pasal 42 ayat (2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (“UU Telekomunikasi”)

[2] Pasal 41 UU Telekomunikasi

[3] Pasal 57 UU Telekomunikasi jo. Pasal II ayat (5) huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (“UU 1/2026”)

[4] Pasal 79 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (“UU 1/2023”)

[5] Pasal 16 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

[6] Pasal 11 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (“PP PSTE”)

[7] Pasal 14 ayat (1) huruf a PP PSTE

[8] Pasal 100 ayat (1) dan (2) jo. Pasal 14 ayat (1) PP PSTE

[9] Pasal 16 ayat (1) huruf e UU PDP

[10] Pasal 30 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2026 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (“PP 33/2026”)

[11] Pasal 20 ayat (2) UU PDP

[12] Pasal 67 ayat (2) UU PDP jo. Pasal II ayat (5) huruf d UU 1/2026

[13] Pasal 79 ayat (1) huruf d UU 1/2023

[14] Pasal 70 ayat (1), (2) dan (3) UU PDP

[15] Pasal 70 ayat (4) UU PDP

[16] Pasal 57 ayat (3) UU PDP

[17] Pasal 184 ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2026 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi