Apakah Tersangka Berhak Mengetahui Hasil Visum et Repertum?

Terima kasih atas pertanyaan Anda.

Artikel di bawah ini adalah pemutakhiran dari artikel dengan judul sama yang dibuat oleh Togar S.M. Sijabat, S.H., M.H. dan pertama kali dipublikasikan pada 22 Desember 2014.

KLINIK TERKAIT

Berduaan dengan Pacar di Kamar Hotel Bisa Dipidana?

12 Feb, 2026

Syarat Visum et Repertum sebagai Alat Bukti

04 Feb, 2026

Pasal untuk Menjerat Pacar yang Suka Menganiaya Pasangannya

09 Jan, 2025

Jerat Pidana Pasal Pelecehan Seksual dan Pembuktiannya

22 Feb, 2024

Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline.com disiapkan semata – mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (lihat Pernyataan Penyangkalan selengkapnya). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan Konsultan Mitra Justika.

Pengertian Visum et Repertum

Apa yang dimaksud dengan visum et repertum? Dedi Afandi dalam bukunya yang berjudul Visum Et Repertum Tata Laksana dan Teknik Pembuatan (hal. 1) menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan visum et repertum atau visum adalah keterangan tertulis yang dibuat dokter atas permintaan tertulis (resmi) penyidik tentang pemeriksaan medis terhadap seseorang manusia baik hidup maupun mati ataupun bagian dari tubuh manusia, berupa temuan dan interpretasinya, di bawah sumpah dan untuk kepentingan peradilan.

Selain itu, sebagaimana tertuang dalam artikel Visum et Repertum, menurut JCT Simorangkir dkk, visum adalah surat keterangan/laporan dari seorang ahli mengenai hasil pemeriksaannya terhadap sesuatu, misalnya terhadap mayat dan lain-lain dan dipergunakan untuk pembuktian di pengadilan.

Terkait dengan permintaan visum et repertum dapat merujuk pada ketentuan Pasal 133 KUHAP, yang berbunyi:

1. Dalam hal penyidik untuk kepentingan peradilan menangani seorang korban baik luka, keracunan ataupun mati yang diduga karena peristiwa yang merupakan tindak pidana, ia berwenang mengajukan permintaan keterangan ahli kepada ahli kedokteran kehakiman atau dokter dan/atau ahli lainnya;
2. Permintaan keterangan ahli sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan secara tertulis, yang dalam surat itu disebutkan dengan tegas untuk pemeriksaan luka atau pemeriksaan mayat atau pemeriksaan beda mayat dan atau pemeriksaan bedah mayat;
3. Mayat yang dikirim kepada ahli kedokteran kehakiman atau dokter pada rumah sakit harus diperlakukan secara baik dengan penuh penghormatan terhadap mayat tersebut dan diberi label yang memuat identitas mayat, dilak dengan diberi cap jabatan yang diletatkan pada ibu jari kaki atau bagian lain badan mayat.

Baca juga: Perbedaan Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana

Visum sebagai Alat Bukti Surat

Meninjau fungsi visum dari pengertiannya di atas, visum artinya dapat dikategorikan sebagai alat bukti surat sebagaimana tertuang dalam KUHAP.

Adapun alat bukti sah menurut Pasal 184 ayat (1) KUHAP, antara lain:

1. keterangan saksi;
2. keterangan ahli;
3. surat;
4. petunjuk;
5. keterangan terdakwa.

Kedudukan visum et repertum sebagai alat bukti yang sah juga ditegaskan dalam ketentuan Pasal 187 huruf c KUHAP, yang menyebutkan bahwa surat sebagai alat bukti yang sah merupakan surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi daripadanya.

Baca juga: Syarat dan Prosedur Melakukan Visum sebagai Alat Bukti

Lantas, apa saja jenis visum?

Jenis-jenis Visum

Menjawab pertanyaan Anda mengenai apa saja jenis visum, sebagaimana dijelaskan dalam artikel Visum et Repertum: Prosedur, Jenis, dan Tahapannya, visum et repertum digolongkan menurut objek yang diperiksa, yakni sebagai berikut:

1. Visum untuk orang hidup:

1. Visum biasa atau visum yang dilakukan pada korban yang tidak memerlukan perawatan lebih lanjut;
2. Visum sementara atau visum yang dilakukan apabila korban memerlukan perawatan lebih lanjut karena diagnosis dan derajat lukanya belum dapat dibuat. Apabila sembuh, baru akan dilakukan visum lanjutan; dan
3. Visum lanjutan atau visum yang dilakukan dalam hal korban tidak memerlukan perawatan lebih lanjut karena sembuh, pindah dirawat dokter, atau meninggal.

2. Visum jenazah: visum yang dilakukan pada orang mati. Untuk melakukannya, penyidik akan mengajukan permintaan bedah mayat atau otopsi.
3. Visum tempat kejadian perkara (“TKP”): visum yang dilakukan setelah dokter selesai melaksanakan pemeriksaan di TKP.
4. Visum penggalian jenazah: visum yang dilakukan setelah dokter selesai melakukan penggalian jenazah.
5. Visum psikiatri: visum pada terdakwa yang pada saat pemeriksaan menunjukkan gejala-gejala penyakit jiwa.
6. Visum barang bukti: visum terhadap barang bukti yang ditemukan dan berhubungan dengan tindak pidana, contohnya darah, mani, pisau, dan lain-lain.

Selanjutnya, apakah tersangka berhak mengetahui hasil visum et repertum?

Hak Tersangka Mengetahui Visum Et Repertum

Sebelum menjawab pertanyaan Anda tentang apakah tersangka berhak mengetahui hasil visum et repertum, perlu diketahui terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan tersangka.

Berdasarkan Pasal 1 angka 14 KUHAP jo. Putusan MK Nomor 21/PUU-XII/2014 (hal. 110), tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana. Adapun bukti permulaan tersebut adalah minimal dua alat bukti yang termuat dalam Pasal 184 KUHAP.

Jadi, dapat disimpulkan bahwa penetapan tersangka harus dilakukan berdasarkan paling sedikit dua alat bukti. Hal ini dipertegas dengan adanya ketentuan Pasal 25 Perkapolri 6/2019, yang menyatakan bahwa:

1. Penetapan tersangka berdasarkan paling sedikit 2 alat bukti yang didukung barang bukti.
2. Penetapan tersangka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui mekanisme gelar perkara, kecuali tertangkap tangan.

Dalam hal seseorang ditetapkan sebagai tersangka, maka yang bersangkutan memiliki seperangkat hak yang harus dipenuhi. Adapun salah satu haknya berhubungan dengan mempersiapkan pembelaan, yaitu tersangka berhak untuk diberitahukan dengan jelas dalam bahasa yang dimengerti olehnya tentang apa yang disangkakan kepadanya pada waktu pemeriksaan dimulai, sebagaimana diatur dalam Pasal 51 huruf a KUHAP.

Lebih lanjut, dalam Penjelasan Pasal 51 huruf a KUHAP diterangkan bahwa dengan diketahui serta dimengerti oleh orang yang disangka melakukan tindak pidana tentang perbuatan apa yang sebenarnya disangka telah dilakukan olehnya, maka ia akan merasa terjamin kepentingannya untuk mengadakan persiapan dalam usaha pembelaan. Dengan demikian ia akan mengetahui berat ringannya sangkaan terhadap dirinya sehingga selanjutnya ia akan dapat memperimbangkan tingkat atau pembelaan yang dibutuhkan, misalnya perlu atau tidaknya ia mengusahakan bantuan hukum untuk pembelaan.

Berdasarkan uraian di atas, menurut hemat kami tersangka memiliki hak untuk mengetahui hasil visum et repertum. Hal ini karena apa yang disangkakan kepada tersangka harus diberitahukan kepada tersangka dan apa yang disangkakan itu harus berdasarkan pada minimal dua alat bukti. Oleh karena itu, visum et repertum sebagai alat bukti surat yang sah dapat diberitahukan kepada tersangka. Hal tersebut juga berkaitan dengan hak tersangka untuk mempersiapkan pembelaannya. Dengan mengetahui visum et repertum, tersangka akan mengerti tindak pidana apa yang disangka telah dilakukan olehnya, sehingga ia akan merasa terjamin kepentingannya untuk mengadakan persiapan dalam usaha pembelaan.

Pendapat yang serupa juga dinyatakan oleh Dedi Afandi pada bukunya Visum Et Repertum Tata Laksana dan Teknik Pembuatan (hal. 12), bahwa penasihat hukum tersangka dapat meminta salinan visum et repertum dari penyidik atau dari pengadilan pada masa menjelang persidangan.

Selain itu, Togar S.M. Sijabat (penulis sebelumnya) berpendapat tersangka berhak mengetahui apa isi visum et repertum tersebut karena tersangka berhak atas segala informasi terhadap permasalahan hukum yang menimpa dirinya. Tersangka berhak meminta isi visum et repertum tersebut kepada penyidik/polisi.

Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat

Dasar Hukum:

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;
2. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana.

Putusan:

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014.

Referensi:

Dedi Afandi. Visum Et Repertum Tata Laksana dan Teknik Pembuatan. Pekanbaru: Fakultas Kedokteran Kedokteran Universitas Riau, 2017.