Adakah Batas Usia Bagi Direktur Asing?

Terima kasih atas pertanyaan Anda.

Artikel di bawah ini adalah pemutakhiran dari artikel dengan judul Adakah Batas Usia Bagi Tenaga Kerja Asing? yang dibuat oleh Togar S.M. Sijabat, S.H., M.H. dan pertama kali dipublikasikan pada 22 Desember 2014.

KLINIK TERKAIT

Bisakah Mempekerjakan TKA Melalui Perusahaan Outsourcing?

19 Mei, 2026

Wajibkah TKA Didaftarkan Program Jaminan Sosial?

22 Jan, 2025

Bisakah Memidanakan TKA yang Menghina Pekerja Indonesia?

12 Des, 2023

TKA yang di-PHK Berhak Atas Pesangon?

17 Nov, 2023

Seluruh informasi hukum dalam Klinik Hukumonline disediakan semata-mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum. Silakan mempelajari Pernyataan Penyangkalan untuk informasi selengkapnya. Untuk memperoleh nasihat hukum yang sesuai dengan kasus Anda, silakan berkonsultasi langsung dengan Konsultan Mitra Justika.

Pada dasarnya, peraturan perundang-undangan tidak mensyaratkan anggota direksi harus berkewarganegaraan Indonesia. Namun, apabila anggota direksi merupakan tenaga kerja asing ("TKA"), maka pengangkatannya tetap harus memperhatikan ketentuan mengenai penggunaan TKA berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang ketenagakerjaan dan keimigrasian.

Pengangkatan TKA sebagai Direktur

Secara prinsip, TKA diperbolehkanmenjabat sebagaidirektur (anggota direksi) pada perusahaan di Indonesia, sepanjang tidak menduduki jabatanyang membidangi atau bertanggung jawab atas fungsi personalia atau sumber daya manusia,[1] serta telah memenuhi persyaratan administratif untuk dapat diangkat sebagai direktur.

Adapun dasar hukum pengangkatan anggota direksi diatur pada Pasal 93 ayat (1) UU PT yang menyatakan bahwa anggota direksi adalah orang perseorangan yang cakap melakukan perbuatan hukum dan dalam 5 tahun terakhir tidak pernah:

1. dinyatakan pailit;
2. menjadi anggota direksi atau dewan komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan pailit; atau
3. dihukum karena tindak pidana yang merugikan keuangan negara dan/atau berkaitan dengan sektor keuangan.

Berdasarkan ketentuan tersebut, kewarganegaraan seseorang bukan syarat untuk dapat menjadi anggota direksi, dengan demikian, status TKA bukan merupakan larangan untuk dapat diangkat sebagai anggota direksi.

Hal ini dipertegas oleh M. Yahya Harahap dalam bukunya Hukum Perseroan Terbatas (hal. 355) yang menyatakan bahwa Pasal 93 ayat (1) UU PT tidak mengatur syarat nasionalitas/kewarganegaraan maupun tempat tinggal anggota direksi, sehingga dapat disimpulkan bahwa warga negara asing/TKA dapat diangkat sebagai anggota direksi, sepanjang memenuhi syarat pada Pasal 93 UU PT.[2]

Selanjutnya, merujuk pada Lampiran Kepmenaker 349/2019, terdapat 18 nama jabatan yang secara tegas dilarang untuk diduduki oleh TKA. Adapun jabatan direksi yang tidak boleh diduduki oleh TKAadalahdirektur personaliaataupersonnel director.

Dengan demikian, pengangkatan TKA sebagai direktur dapat dilakukan sepanjang jabatan tersebut tidak termasuk jabatan yang dilarang bagi TKA dan TKA yang bersangkutan telah memenuhi persyaratan untuk dapat diangkat sebagai direktur.

Batasan Usia TKA yang Menjabat sebagai Direktur

Menjawab pertanyaan Anda mengenai batas usia, pada dasarnya peraturan perundang-undangan tidak menetapkan batasan usia bagi TKA yang menjabat sebagai direktur. Sebagaimana dijelaskan sebelumnya, yang disyaratkan untuk TKA menjabat sebagai direksi adalah kecakapan hukum dan pemenuhan syarat sebagai TKA serta syarat direksi menurut undangundang.

Kemudian, jika dilihat dari perspektif ketenagakerjaan, TKA hanya diatur harus:

1. dipekerjakan untuk jabatan tertentu dan waktu tertentu serta memiliki kompetensi sesuai jabatan yang diduduki, sebagaimana diatur Pasal 4 ayat (1) PP 34/2021;
2. memenuhi persyaratan pendidikan, kompetensi atau pengalaman kerja dan kewajiban alih keahlian kepada tenaga kerja pendamping TKA, sebagaimana diwajibkan Pasal 4 Permenaker 8/2021.

Kedua ketentuan tersebut, tidak memuat mengenai batas usia minimum atau maksimum bagi TKA, termasuk TKA yang menjabat sebagai direktur. Oleh karena itu, tidak ada batasan usia bagi TKA untuk menjadi direktur, selama mematuhi ketentuan dalam peraturan perundang-undangan.

Lebih lanjut, menurut Pasal 81 angka 4 Perppu Cipta Kerja yang mengubah Pasal 42 ayat (1) UU Ketenagakerjaan jo. Putusan MK No. 168/PUU-XXI/2023, perusahaan yang akan mempekerjakan TKA, wajib memiliki rencana penggunaan tenaga kerja asing (“RPTKA”) yang disahkan oleh pemerintah pusat, yaitu Menteri Ketenagakerjaan. Namun, Pasal 19 PP 34/2021 mengatur mengenai TKA yang tidak dikenakan wajib RPTKA, salah satunya adalah direksi atau komisaris yang sekaligus merupakan pemegang saham.[3]

Kemudian, dilihat dari perspektif korporasi, syarat menjadi anggota direksi perseroan diatur dalam Pasal 93 UU PT, sebagaimana telah diuraikan di atas. Aturan hukum tersebut tidak mencantumkan syarat usia tertentu bagi pihak yang akan diangkat sebagai direktur suatu perusahaan, sehingga selama TKA tersebut cakap secara hukum dan tidak termasuk kategori yang dilarang, usia tidak menjadi penghalang yuridis untuk menjabat sebagai direktur.

Walaupun peraturan perundang-undangan tidak mengatur batas usia direksi asing. Pengaturan usia dapat muncul sebagai kebijakan internal suatu perusahaan, misalnya melalui ketentuan dalam anggaran dasar perseroan mengenai tata cara dan persyaratan pengangkatan, penggantian, dan pemberhentian direksi yang diatur berdasarkan kewenangan anggaran dasar, sebagaimana diatur dalam Pasal 15, Pasal 92 dan Pasal 94 UU PT. Dengan demikian, selama anggaran dasar menetapkan batas usia direktur (termasuk TKA) sebagai syarat tambahan yang tidak bertentangan dengan syarat minimum pengangkatan direktur yang diatur dalam undangundang, pengaturan tersebut sah sebagai kebijakan internal dan bukan merupakan batas usia normatif yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan di Indonesia.

Oleh karena itu, batas usia direksi dapat berbeda pada masing-masing perseroan karena dapat ditetapkan secara internal melalui anggaran dasar, kebijakan internal, kesepakatan para pemegang saham perseroan tersebut (shareholders agreement) atau perjanjian usaha patungan (joint venture agreement), surat penunjukan direksi perseroan tersebut, dan/atau ketentuan khusus perusahaan, sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Perkaya riset hukum Anda dengan analisis hukum terbaru dwi bahasa, serta koleksi terjemahan peraturan yang terintegrasi dalam Hukumonline Pro, pelajari lebih lanjut di sini.

Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.

Dasar Hukum:

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
3. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja;
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing;
6. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 8 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021 Tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing;
7. Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 349 Tahun 2019 tentang Jabatan Tertentu yang Dilarang Diduduki oleh Tenaga Kerja Asing.

Putusan:

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 168/PUU-XXI/2023.

Referensi:

1. M. Yahya Harahap. Hukum Perseroan Terbatas. Ed. 1. Cet. 2. Jakarta: Sinar Grafika, 2009;
2. Anna Triningsih. Hukum Ketenagakerjaan Kebijakan dan Perlindungan Tenaga Kerja dalam Penanaman Modal Asing. Ed. 1. Cet. 1. Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2020.