Pertama-tama perlu dicari tahu dulu apakah tanah dengan sertifikat hak milik (“SHM”) tersebut dibeli sebelum perkawinan suami dan istri, atau dibeli selama perkawinan. Kemudian jika tanah SHM itu dibeli selama perkawinan suami dan istri, apakah suami dan istri tersebut membuat perjanjian kawin sebelum menikah?

Karena kurangnya keterangan yang diberikan, kami asumsikan tanah SHM tersebut dibeli selama perkawinan suami dan istri, serta antara suami dan istri tersebut tidak dibuat perjanjian kawin sebelum menikah.

Dalam keadaan tersebut, maka walaupun nama yang tertera dalam sertifikat tersebut adalah nama si suami, tanah tersebut adalah tetap harta bersama karena dibeli selama perkawinan mereka. Ini sebagaimana diatur dalam Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (“UU Perkawinan”). Atas harta bersama ini, yang berhak untuk melakukan tindakan hukum adalah suami atau isteri, atas persetujuan kedua belah pihak (Pasal 36 ayat (1) UU Perkawinan).

KLINIK TERKAIT

Langkah Hukum Jika Sertifikat Tanah Warisan Dikuasai Saudara Ayah

27 Feb 2014

Sahkah Pemberian Hibah yang Tidak Disetujui Anak?

17 Feb 2014

Apabila Ingin Membawa Ibu Mertua ke Jalur Hukum

13 Sep 2013

Hukum Menggunakan Sertifikat Tanah Orangtua untuk Jaminan Bank

04 Jun 2013

Karena si istri telah meninggal dunia, maka setengah bagian si istri dalam harta bersama tersebut menjadi milik ahli warisnya, yaitu si suami, dan anak-anak mereka. Ini berdasarkan Pasal 874Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (“KUHPer”):

“Segala harta peninggalan seseorang yang meninggal dunia, adalah kepunyaan para ahli warisnya menurut undang-undang, sejauh mengenai hal itu dia belum mengadakan ketetapan yang sah.”

Terkait dengan tanah SHM tersebut yang akan dijadikan jaminan kredit, maka atas tanah tersebut akan dibebankan hak tanggungan. Yang berhak membebankan tanah tersebut dengan hak tanggungan adalah orang yang mempunyai kewenangan untuk melakukan tindakan hukum atas tanah tersebut, yaitu pemilik tanah tersebut, yang mana setelah si istri meninggal dunia, yang menjadi pemilik tanah tersebut adalah si suami dan anak-anak mereka. Mengenai siapa yang berhak membebankan hak tanggungan di atur dalam Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah:

“Pemberi Hak Tanggungan adalah orang perseorangan atau badan hukum yang mempunyai kewenangan untuk melakukan perbuatan hukum terhadap obyek Hak Tanggungan yang bersangkutan.”

Suami sebagai orang tua yang hidup terlama menjalankan kekuasaan orang tua dari anak-anak mereka. Berdasarkan uraian pertanyaan Anda, anak-anak tersebut belum mempunyai Kartu Tanda Penduduk, berarti anak-anak tersebut belum berusia 17 tahun, yang berarti anak-anak tersebut belum dewasa (usia dewasa adalah 18 tahun). Karena anak-anak tersebut belum berusia dewasa, maka anak-anak tersebut tidak bisa melakukan tindakan hukum sendiri (menjaminkan tanah tersebut).

Berdasarkan Pasal 48 UU Perkawinan, orang tua tidak diperbolehkan memindahkan hak atau menggadaikan barang-barang tetap yang dimiliki anaknya yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, kecuali apabila kepentingan anak itu menghendakinya.

Dalam UU Perkawinan tidak diatur lebih lanjut mengenai cara orang tua memindahkan atau membebankan barang-barang tetap milik anaknya, oleh karena itu kita merujuk pada ketentuan dalam KUHPer. Sama dengan pengaturan dalam Pasal 48 UU Perkawinan, Pasal 309 KUHPer juga menyatakan bahwa orang tua tidak boleh memindahkan harta kekayaan milik anaknya yang belum dewasa melainkan dengan memperhatikan aturan-aturan dalam Bab XV Buku I KUHPer. Dalam Pasal 393 KUHPer diatur mengenai pembebanan barang-barang milik anak yang belum dewasa oleh wali. Yang mana hal tersebut dapat dilakukan dengan adanya kuasa dari pengadilan negeri (penetapan pengadilan). Pengaturan ini dapat juga diterapkan dalam pembebanan barang-barang milik si anak oleh orang tua yang hidup terlama (dalam hal ini si suami).

Wali tidak boleh meminjam uang untuk kepentingan anak belum dewasa, juga tidak boleh mengasingkan atau menggadaikan barang-barang tak bergerak, pula tidak boleh menjual atau memindahtangankan surat-surat utang negara, piutang-piutang dan andil-andil, tanpa memperoleh kuasa untuk itu dari Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri tidak akan memberikan kuasa ini, kecuali atas dasar keperluan yang mutlak atau bila jelas bermanfaat dan setelah mendengar atau memanggil dengan sah keluarga semenda atau sedarah anak belum dewasa dan wali pengawas.

Ini berarti untuk menjaminkan tanah tersebut, yang juga milik dari anak-anak mereka, harus dilihat terlebih dahulu apakah kepentingan anak itu menghendaki, dengan meminta penetapan dari pengadilan untuk menjaminkan tanah tersebut.

Oleh karena itu, persyaratan yang diperlukan selain akta kematian istri, surat keterangan ahli waris, serta identitas dari para ahli waris, diperlukan juga penetapan dari pengadilan bahwa si suami (si ayah) telah diberikan kuasa untuk dapat menjaminkan benda tetap milik anaknya, yaitu bagian anak tersebut dalam tanah warisan ibunya.

Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.

Dasar Hukum:

1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
2. Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
3. Undang-Undang No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah.